JAKARTA, Suluhriau- Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan hanya tentang menunggang kuda dan makan nasi goreng. Ada beberapa hal yang dibicarakan saat Jokowi berbincang dengan Prabowo selama pertemuan 2 jam di Hambalang.Wasekjen Partai Gerindra, Andre Rosiade, yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut menggambarkan hangatnya perbincangan antara Jokowi dan Prabowo. Tak ada lagi aroma persaingan ataupun tensi tinggi yang sempat terasa saat Pilpres 2014

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo bertandang ke rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Keduanya disebut juga membicarakan soal demo pada 4 November mendatang."Iya, (bicara) soal demo juga," ungkap Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dilansir detik.com, Senin (31/10/2016).Dasco mengatakan, kedatangan Jokowi merupakan kunjungan balasan atas kehadiran Prabowo ke Istana Negara. Jokowi sendiri juga sebelumnya sempat mendatangi Prabowo di rumahnya yang ada di

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Direncanakan akan ada aksi demonstrasi besar-besaran pada 4 November 2016 mendatang terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki T Purnama (Ahok). Sebanyak 18.000 personel diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi yang akan berlangsung di depan Istana Negara itu. "Total kita semua ada 18.000 (personel), yang jelas saya mengimbau kepada masyarakat untuk tenang. Jangan mudah terprovokasi oleh media-media sosial," ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mako Brimob, Jl. Akses

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Aksi besar-besaran akan digelar pada Jumat, 4 November nanti sebagai kelanjutan protes atas pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga menistakan agama. Apa respons Presiden Joko Widodo soal ini?"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," ucap Presiden Jokowi usai menghadiri acara 'Hari Menabung Nasional' di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016).Jokowi mengatakan pemerintah akan

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Kebijakan pemerintah mengimpor cangkul dari China menurut Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) sangat memalukan. Langkah tersebut dinilai oleh Sekretaris Jenderal Humanika Sya'roni sangat tidak  masuk akal karena, untuk memproduksi cangkul saja Indonesia tidak mampu. "Rezim Jokowi benar-benar telah membuat bangsa ini malu dalam percaturan global. Ternyata setelah 71 tahun merdeka, setelah 88 tahun mengikrarkan Sumpah Pemuda, ternyata bangsa yang

Selengkapnya

SURABAYA, Suluhriau- Dahlan Iskan akan kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penjualan aset PT Panca Wira Usaha (PWU) pada Senin (31/10/2016) depan."Hari Senin depan baru kita periksa lagi," kata Kasie Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, Dandeni Herdiana, dilasnir detikcom Jumat (28/10/2016).Ketika ditanya, fasilitas ruang tahanan Dahlan Iskan selama di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Dandeni memastikan tidak ada fasilitas khusus, untuk spesifikasinya ia menyarankan

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso akhirnya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara oleh manjlis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Jl Bungur Besar Raya, Kamis (27/10/2016) sore.Jassica terbukti dengan sah dan memenuhi unsur pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana sehingga menghilangkan nyawa orang.  "Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Sidang Paripurna DPR mengesahkan APBN 2017 dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.080,5 triliun. Anggaran belanja ini naik dari rencana semula sebesar Rp 2.070,5 triliunDalam postur APBN 2017, pemerintah dan DPR menyepakati untuk melakukan penghematan agar tepat sasaran. Hal itu untuk menghindari pemotongan anggaran serupa yang telah dilakukan pada APBNP tahun 2016 itu sehingga Banggar mendesak agar tidak ada lagi pemotongan anggaran."Badan Anggaran dan Pemerintah juga

Selengkapnya

YOGYAKARTA, Suluhriau- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan ada pabrik farmasi yang memberikan gratifikasi Rp 600 miliar ke para dokter. Praktek semacam ini dianggap merugikan pasien karena biaya obat menjadi semakin mahal."Kami menemukan ada pabrik farmasi di Palembang, dari laporan PPATK ditemukan Rp 600 miliar itu diberikan kepada para dokter," kata Agus saat memberi sambutan pembukaan Anti Corruption Summit (ACS) 2016, di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM),

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Terpidana gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral 2013, di Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana, dikabarkan sakit.Sutan disebut-sebut menderita penyakit liver dan dilarikan ke sebuah rumah sakit dari Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.Kepala Lapas Sukamiskin Bandung Dedi Handoko dikonfirmasi enggan menjawab.Telepon dan pesan singkat yang dikirim, Selasa (25/10) belum diresponsnya.Sementara, KPK

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap setiap calon gubernur DKI Jakarta tidak lagi menyinggung soal agama yang berujung pada sentimen SARA. Kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), JK meminta untuk lebih menjaga omongannya."Harus dijaga ini. Tidak boleh karena SARA, tapi jangan juga asal ngomong, asal tuduh. Untuk supaya itu tenangi, saya minta agar tenang, semua orang dua-dua harus jaga ini," ujar Wapres JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai upaya menciptakan kemandirian ekonomi dalam dua tahun terakhir pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjukkan hasil berarti. Padahal, kemandirian ekonomi merupakan salah satu bagian dari Nawacita yang digadang Jokowi saat masa kampanye Pemilihan Presiden 2014 silam.Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus memaparkan, selama dua tahun terakhir ketergantungan Indonesia terhadap barang impor kian tinggi. Impor

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap jumlah pejabat daerah yang telah diberi sanksi karena terlibat pungutan liar (pungli) hingga korupsi. Sedikitnya ada 105 pejabat daerah telah diturunkan pangkatnya hingga diberhentikan dengan tidak hormat. "Tingkat kepala daerah itu mencapai 105 baik itu gubernur, wakil gubernur, DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi itu sudah 105. Baik yang OTT, maupun yang ada kasus tersangka korupsi termasuk hal-hal yang berkaitan dengan

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Dalam kurun waktu sekitar 2 minggu, bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) telah mendapati 81 kasus pungutan liar yang melibatkan 101 anggota Polri. Hasil ini diperoleh terhitung sejak tanggal 1 sampai 16 Oktober 2016.Kabag Penum Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan, kepada 101 personel tersebut akan menjalani pemeriksaan secara intensif di internal. Pemeriksaan itu dikaitkan pada peraturan disiplin dan kode etik Polri. Selain itu juga ada mengenai ketentuan pidana

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN), Bob Hasan menilai pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak bisa dipidanakan.Menurutnya, ada oknum yang membawa persoalan tersebut ke ranah politik. Padahal, pengerahan massa dari umat Islam saat ini adalah wajar.Bob menjelaskan, dalam hukum pidana ada teori yang dikenal dengan Qonditio Siena Qua Non yaitu teori sebab akibat.

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Polda Jawa Timur mengagendakan pemeriksaan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng, Marwah Daud Ibrahim pagi ini. Marwah Daud diperiksa terkait kasus dugaan penipuan dengan modus penggandaan uang yang dilakukan pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng, Taat Pribadi."Sesuai dengan panggilannya, besok Senin pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono dikonfirmasi detikcom, Minggu (16/10/2016) malam. Pemeriksaan oleh tim penyidik dijadwalkan sekitar pukul 09.00 WIB.

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Penyidik KPK resmi melakukan upaya penahanan terhadap politisi PDI Perjuangan Yudhy Tri Hartanto. Ketua Komisi A DPRD Kebumen itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.Yudhy ditahan di rumah tahanan (rutan) KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Sesaat sebelum masuk ke mobil tahanan, Yudhy mengaku hanya membawa uang haram itu. Namun saat dicecar lagi untuk siapa uang itu, Yudhy tidak menjawabnya."Enggak tahu, saya cuma membawa," kata Yudhy di

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo menyatakan akan memberantas pungutan liar, berapapun jumlahnya. Ucapan itu menyusul kritikan terhadapnya karena mendatangi langsung Kementerian Perhubungan saat Kepolisian tengah menggelar operasi tangkap tangan di sana terkait pungli yang jumlahnya dianggap kecil."Bukan hanya Rp500 ribu atau Rp1 juta. Rp10 ribu pun akan saya urus," kata Presiden di Surakarta, Jawa Tengah, seperti dilansir Antara, Minggu (16/10/2016).Jokowi menegaskan, persoalan bukan

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Sebanyak 66 petugas kepolisian ditindak karena melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam kurun waktu sepekan terakhir. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta maaf jika ke depan publik akan disuguhkan pemberitaan-pemberitaan terkait polisi pelaku pungli lebih banyak lagi.Hal tersebut disampaikan Irjen Boy dalam diskusi 'Pungli, Retorika, dan Realitas', di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/10/2016). Menurutnya, hal tersebut sebagai bagian dari

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Massa 'Aksi Bela Islam' berdemo di depan Balai Kota DKI untuk melakukan aksi terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab sebagai memimpin aksi mengatakan pihaknya telah membentuk delegasi untuk mengawal Kabareskrim menangani kasus dugaan penistaan agama ini."Delegasi ulama sudah dibentuk untuk mengkonfirmasi ulang, untuk menanyakan sampai sejauh mana proses yang berjalan. Nah, kalau proses yang

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- KPK menyita dua unit rumah mewah Rohadi di The Royal Residence, Jakarta Timur. Meski bergaji Rp 8 juta, tetapi Rohadi memiliki kekayaan fantastis.Berikut sebagian daftar aset kekayaan pria yang sebelum ditangkap KPK sehari-hari sebagai panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) sebagaimana dilansir detikcom, Kamis (13/10/2016):1. Rumah Petak di Ujung GangRohadi memiliki rumah petak di Rawa Bebek, Bekasi. Rumah ini ditinggali Rohadi semasa susah pada

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Tim penasihat hukum Jessica Kumala Wongso menyiapkan pledoi setebal 3 ribu halaman. Sidang pun diskors saat pembelaan itu baru dibaca seperempatnya."Pledoi yang kita punya kisaran 4.000 halaman tapi yang kita baca hanya bagian pentingnya saja," ungkap ketua tim kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2016).Sidang terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin itu akan dilanjutkan kembali setelah pukul

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama Mabes Polri dan Polda Metro Jaya baru saja menggelar Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di Kemenhub terkait pungli untuk perizinan serta perpanjangan izin kapal.Hal tersebut menimbulkan pertanyaan beberapa pihak atas sikap Polri yang dinilai lebih menyoroti praktik pungli di instansi lain dibandingkan di Polri.Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas mengatakan, telah memerintahkan Divisi Propam Polri

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Wakabaintelkam Polri Irjen Lutfi Lubihanto mengungkap data yang dimiliki Polri terkait jumlah WNI yang terlibat jaringan ISIS. Menurut Lutfi, setidaknya ada 1.242 WNI yang menjadi simpatisan ISIS. "Bagaimana mengenai jaringan (terorisme) di Indonesia. Ada beberapa kelompok masyarakat, ada 1.242 orang simpatisan ISIS yang terdata. Kami mengelompokkan kelompok inti dan simpatisan," ujar Irjen Lutfi saat memberi sambutan di Seminar Sekolah Sespimmen Dikreg-56 di Auditorium

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan gugatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).Dalam putusannya, Sekretariat Negara diminta untuk membuka dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir Said Thalib.Majelis hakim yang diketuai oleh Evy Trisulo memutuskan hasil investigasi TPF pembunuhan Munir merupakan dokumen yang bisa diakses publik. Berikut pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dengan nomor register

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Polda Metro Jaya menolak menanggapi tuntutan 20 tahun penjara terhadap terdakwa pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso. Polda menyerahkan proses persidangan yang memasuki tahap terakhir ke Majelis Hakim."Tuntutan tersebut merupakan ranah Jaksa Penuntut Umum. Kami tunduk terhadap apa pun keputusan yang diambil pada peradilan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono, Kamis (6/10/2016).Kasus kematian Mirna usai meminum es kopi Vietnam di

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Deklarasi Penggunaan Atribut Baru JNE dalam Parade Motor JNE di JakartaDeklarasi Penggunaan Atribut Baru JNE dalam Parade Motor JNE di JakartaIndonesia memang dikenal sebagai negara yang menyimpan banyak kekayaan sumber daya alam, seperti minyak bumi. Dengan kekayaan minyak bumi yang melimpah, maka Indonesia harus bisa menggali dan memanfaatkan sumber daya alam ini. Salah satunya dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Namun, apakah Indonesia kini masih tergolong sebagai

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- RUU Terorisme terus digodok di DPR. Salah satu pasal yang dinilai mengancam hak asasi manusia (HAM) rakyat adalah kewenangan aparat untuk menangkap orang selama 1 bulan tanpa alasan.Pasal yang dinilai membahayakan itu tertuang dalam Pasal 28 RUU Teorisme yang berbunyi:Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme dalam waktu paling lama 30 hari."Itu berbahaya sekali, terlalu longgar dan berpotensi menjadi

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- Penyidik KPK memanggil Dirut Bulog Djarot Kusumayakti untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap distribusi kuota gula impor di Sumatera Barat (Sumbar). Djarot bakal dicecar untuk tersangka Irman Gusman.Djarot sudah hadir di KPK. Namun dia tidak menyampaikan keterangan apapun kepada wartawan. "Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IG (Irman Gusman)," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, Kamis (29/9/2016).Selain itu, penyidik KPK juga memanggil ajudan Irman

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- KPK memastikan membutuhkan keterangan Dirut Bulog Djarot Kusumayakti. Sebabnya, dalam rekaman sadapan telepon Irman Gusman, ada percakapan antara eks Ketua DPD itu dengan Dirut Bulog, membicarakan soal kuota gula impor."Saya yakin sangat dibutuhkan (memeriksa Dirut Bulog) karena menurut informasi dari penyelidik semua yang ada hubungannya dengan kasus itu khususnya di bagian percakapan yang didapat oleh KPK akan diperiksa," kata Pimpinan KPK, Laode M Syarief di kantornya, Jl

Selengkapnya

JAKARTA, Suluhriau- KPK mengakui ada hambatan dalam mengusut sejumlah kasus, salah satunya adalah kasus dugaan proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Namun, kasus tersebut sekarang sudah memiliki kemajuan."Untuk kasus e-KTP, kami mendapatkan perhitungan kerugian negara baru satu setengah bulan lalu. Insya allah dengan restu Bapak Ibu, akan segera kami naikkan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016).Menurut Agus, kadang kasus di

Selengkapnya