Jokowi Tegaskan Jangan Ada yang Bahas Anggaran Sampai Satuan Tiga di DPR
Nasional | Selasa 10 Mei 2016, 17:11 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Dalam membahas rancangan APBN 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin program dalam APBN betul-betul memberikan hasil nyata kepada masyarakat. Pembahasan anggaran satuan tiga, atau hingga detil penggunaan, merupakan kewenangan pemerintah."Nanti Menkeu yang akan sampaikan mungkin juga dengan Bappenas, tapi perlu saya ingatkan bahwa nantinya yang disampaikan pada DPR itu hanya pada sisi tingkat di satuan tiganya itu ada di kita, jadi mestinya tidak disampaikan ke sana
Selengkapnya
Seskab: Pemerintah Tak Ikut Campur Dalam Penentuan Ketum Golkar
Nasional | Senin 09 Mei 2016, 20:19 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Berhembus isu tentang adanya salah satu calon ketum Golkar yang mendapat dukungan Pemerintah. Seskab Pramono Anung kemudian menepis isu tersebut."Presiden sampaikan berulang kali, ke siapapun maupun calon-calon yang ingin bertemu langsung kepada Bapak Presiden. Presiden sampaikan bahwa dipersilakan untuk Golkar menyelenggarakan munasnya secara demokratis," kata Pramono di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016)."Pemerintah sama sekali tak ingin campur
Selengkapnya
Jokowi: Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dihukum Berat
Nasional | Minggu 08 Mei 2016, 19:02 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin para pelaku kekerasan seksual terhadap anak diganjar dengan hukuman tegas. Jokowi juga telah memerintahkan petugas penegak hukum agar hukuman berat diberikan kepada para pelaku kejahatan tersebut."Presiden memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku pemerkosa perempuan dan anak," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi, Ahad (8/5/2016).Johan menambahkan, Jokowi juga meminta kementerian
Selengkapnya
Jokowi Pesan pada Pemda Siapkan SDM Sebelum Infrastruktur Jadi
Nasional | Sabtu 07 Mei 2016, 18:44 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah (Pemda) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) sebelum membangun industri dan infrastruktur. Sehingga mayoritas tenaga kerja yang nantinya terlibat bersumber dari daerah tersebut, bukan dari daerah atau negara lain. "Sebelum infrastruktur jadi, tolong 3-4 tahun sebelumnya sudah menyiapkan SDM. Jangan sampai industrinya jadi, pelabuhannya jadi, tapi tenaga kerja yang masuk dari daerah lain, provinsi lain, dari negara
Selengkapnya
Mensos: Pelaku Pemerkosa Harus Dihukum Sosial, Foto Wajah Disebar di Ruang Publik
Nasional | Jumat 06 Mei 2016, 17:13 WIB
BENGKULU, Suluhriau- Para pelaku pemerkosaan harus mendapat hukuman sosial selain hukuman pidana. Foto wajah pelaku harus disebar di ruang publik agar diketahui masyarakat."Kalau di banyak negara sebetulnya ada yang sudah memberikan social punishment. Ini diberikan dalam bentuk menyebarkan fotonya di ruang-ruang publik," ujar Khofifah di sela kunjungannya ke Rejang Lebong, Bengkulu untuk menemui keluarga Y, korban pembunuhan dan pemerkosaan, Jumat (6/5/2016).Selain menyebar foto pelaku di
Selengkapnya
Jokowi: Lokasi 4 WNI Sandera Abu Sayyaf Sudah Diketahui
Nasional | Kamis 05 Mei 2016, 17:01 WIB
YOGYAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan lokasi empat warga negara Indonesia (WNI) yang disandera di wilayah Filipina, sudah diketahui. Saat ini tim negosiasi dari Indonesia sudah mulai membangun komunikasi dengan penyandera."Yang jelas lokasinya sudah kita ketahui, di pulau mana. Hanya paksi (kelompok)nya berbeda dengan yang (menculik) kemarin. Setelah diketahui lokasinya segera ditindaklanjuti dengan membangun komunikasi dengan penyandera," ujar Presiden Joko Widodo
Selengkapnya
Mendagri Pesan Bupati Harus Berinovasi Kembangkan Potensi Daerahnya
Nasional | Kamis 05 Mei 2016, 16:20 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ratusan perwakilan kota dan kabupaten meramaikan pagelaran 12th Indonesia Investment Week 2016 yang digelar dari tanggal 5-7 Mei 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Dalam pagelaran ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang turut berkeliling stand.Tjahjo berpesan bagi para kepala daerah untuk terus berinovasi dan juga terus mengembangkan potensi daerahnya."Sekarang tinggal berlomba dengan penguatan otonomi daerah bagaimana kabupaten ini dalam forum semacam
Selengkapnya
Ketua MPR: Jangan Belagu Jadi Kepala Daerah, Semena-mena Menggusur Rakyat
Nasional | Rabu 04 Mei 2016, 16:59 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Bertempat di kantor kepala Desa Sindangheula, perjalanan rombongan safari kebangsaan Partai Amanat Nasional (PAN) bertatap muka dengan para kepala desa di Kabupaten Serang, Banten. Ketum PAN yang juga Ketua MPR Zulkifli Hasan menyindir pemimpin yang gagal memahami makna 4 pilar."Penting saya ceramah 4 pilar, agar tidak disorientasi, agar kepala daerah atau pejabat tidak lupa tugasnya apa," kata Zulkifli mengawali sambutannya, Rabu (4/5/2016).Kepada warga yang
Selengkapnya
JK Minta Masyarakat Menghemat Air
Nasional | Selasa 03 Mei 2016, 15:54 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak masyarakat untuk menghemat air. Efisiensi air diperlukan lantaran sumber daya air saat ini juga telah berkurang akibat rusaknya hutan dan lingkungan, sementara kebutuhan air semakin tinggi.Meskipun 75 persen dunia terdiri dari lautan, namun hanya terdapat 0,003 persen air yang dapat dikonsumsi. Sehingga, kata JK, air selalu mengalami keterbatasan."Pada saat yang sama, akibat kebutuhan lahan yang makin tinggi juga lingkungan rusak,
Selengkapnya
KPK Sebut Setoran Rp 1 M Caketum Golkar Sebagai Politik Uang
Nasional | Selasa 03 Mei 2016, 15:44 WIB
Suluhriau- Meski nominal uang setoran yang harus disetor oleh para caketum Golkar dalam munaslub nanti telah turun menjadi Rp 1 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau aturan itu tidak diterapkan. Apapun alasannya, setoran uang lebih mendekati dengan politik uang.Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan tidak ada sejarahnya pemilihan ketua umum harus menyetor uang, apalagi dengan nominal yang cukup besar."Itu politik uang yang nyata. Mana ada di dunia kalau mau jadi ketua partai
Selengkapnya
Menaker: Kami Ingin Buruh Sejahtera
Nasional | Senin 02 Mei 2016, 17:43 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Pemerintah berkepentingan untuk menjaga keseimbangan seluruh stakeholder di bidang ketenagakerjaan. Pemerintah ingin dunia usaha terus tumbuh dan berkembang."Kami ingin buruh makin sejahtera," kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri dalam keterangan resminya, Senin (2/5/2016).Tak hanya itu, pemerintah juga ingin agar para pencari kerja (pengangguran) mendapat kesempatan untuk bekerja sebagaimana mereka yang sudah mendapat pekerjaan.Semua perlu dijaga dan diseimbangkan
Selengkapnya
Jokowi: Buruh Indonesia Harus Kompetitif dan Sejahtera
Nasional | Minggu 01 Mei 2016, 16:06 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Hari Buruh Internasional atau May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei. Presiden Jokowi menyampaikan apresiasinya terhadap peringatan May Day."Buruh Indonesia harus kompetitif dan hidup sejahtera. Selamat hari buruh internasional," tulis Jokowi dalam akun @Jokowi, Minggu (1/5/2016).Peringatan Hari Buruh tahun ini pun diisi oleh berbagai kegiatan, tak sekadar demonstrasi. Mulai dari jalan sehat hingga berdiskusi bersama.Di Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X bersama para
Selengkapnya
Kemenag dan DPR Sepakat Biaya Haji 2016 Turun Rp 1.768.800
Nasional | Sabtu 30 April 2016, 20:27 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Rapat antara Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2016 membuahkan hasil. Disepakati biaya haji tahun ini turun USD 132 atau setara Rp 1.768.800."Komitmen kita tinggi, juga oleh Komisi VIII, kualitas penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita bersyukur PBIH dari sisi kurs dollar mengalami penurunan jadi rata-ratanya USD 2.585 dollar," kata Menag Lukman Hakim Saifuddin usai rapat di komplek
Selengkapnya
Menteri Susi Sebut Persoalan Illegal Fishing di Natuna Belum Selesai
Nasional | Jumat 29 April 2016, 17:39 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Wapres Jusuf Kalla sudah berkunjung ke China sejak ada insiden kasus illegal fishing di perairan Natuna. Menurut Susi, kunjungan itu belum mengubah persoalan yang sempat terjadi."Ya belum (selesai)," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat ditanya apakah masalah Natuna sudah selesai atau belum usai jumpa pers di kantornya, Jl Medan Merdeka Timur, Jumat (29/4/2016).Menteri Susi memang kecewa berat dengan aksi coast guard China yang dianggap menghalangi upaya
Selengkapnya
Presiden Jokowi Instruksikan Semua Pelayanan Publik dalam Hitungan Jam!
Nasional | Kamis 28 April 2016, 18:16 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo mengumpulkan menteri untuk membahas masalah pelayanan publik yang paling dirasakan oleh masyarakat. Dalam rapat itu, Jokowi menginstruksikan semua pelayanan publik harus sudah dalam hitungan jam."Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan transparan, tidak ada lagi waktu yang lebih dari jam. Semua harus dalam hitungan jam, sehingga tidak ada lagi hari," ucap Seskab Pramono Anung dalam jumpa pers usai rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis
Selengkapnya
Jokowi Tekankan Reklamasi tak Dikendalikan Swasta dan Tetap Perhatikan Nelayan
Nasional | Rabu 27 April 2016, 16:56 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo memimpin rapat membahas reklamasi untuk pembuatan tanggul raksasa di utara Jakarta. Proyek tanggul raksasa atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) diharapkan membawa manfaat."Proyek ini yang selanjutnya akan disebut Garuda Project karena ini memang proyek besarnya. Proyek ini sebenarnya berbeda dengan reklamasi di pulau-pulau yang disebut pulau A, B, C dan seterusnya sampai 17 pulau," ujar Seskab Pramono Anung usai rapat di Istana
Selengkapnya
Kejagung Sebut Sulit Kejar Buronan di Luar Negeri
Nasional | Selasa 26 April 2016, 20:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Kejaksaan Agung mengakui, sulit untuk mengejar buron yang kabur ke luar negeri. Sebab, para buron itu telah mengganti kewarganegaraannya."Itu kesulitan yang harus dihadapi, seperti Edy Tanzil, Djoko Tjandra, sudah pasti mengganti kewarganegaraannya," kata Jaksa Agung HM Prasetyo, di Jakarta, Selasa (26/4/2016).Ia mencontohkan buron kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra, yang kabur ke Papua Nugini bahkan memberikan sumbangan ke negara tersebut. Masalah tersebut, kata dia,
Selengkapnya
Pulang dari Eropa, Jokowi Bawa Investasi Rp 266 Triliun
Nasional | Senin 25 April 2016, 16:56 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Beberapa hari yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi 4 negara di Eropa. Dalam lawatannya itu, Jokowi menindaklanjuti beberapa kerja sama strategis dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman, Inggris, hingga Belanda.Total investasi yang bisa diboyong ke Indonesia mencapai US$ 20,5 miliar atau setara Rp 266,5 triliun (asumsi US$ 1= Rp 13.000).Jerman menjadi negara yang pertama kali dikunjungi Jokowi pada kunjungan kenegaraannya kemarin. Di Jerman Jokowi
Selengkapnya
Ratusan Triliun akan Masuk ke Tax Amnesty, Jokowi: Siapkan Instrumen Investasi
Nasional | Senin 25 April 2016, 16:38 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sore ini, pemerintah dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan rapat pembahasan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Dalam pembukaan rapat, Jokowi meminta jajarannya menyiapkan instrumen investasi untuk menampung dana yang akan masuk dari luar negeri.Tax Amnesty ini bertujuan untuk menarik dana warga negara Indonesia (WNI) yang selama ini disimpan di luar negeri, dan tidak dilaporkan pajaknya. Menurut Bank Indonesia (BI), dana yang akan masuk ke dalam negeri
Selengkapnya
Kemdikbud Targetkan Distribusi KIP Selesai Akhir Mei 2016
Nasional | Minggu 24 April 2016, 15:55 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan menargetkan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) selesai pada akhir Mei 2016. Kartu yang sudah tercetak langsung didistribusikan untuk mengejar target."Setelah proses pencetakan Kartu Indonesia Pintar proses distribusi KIP secara bertahap juga telah dilakukan dan akan tuntas semua pada bulan Mei nanti," kata Anies dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (24/4/2016).Ada pun target distribusi KIP
Selengkapnya
Menko PMK: Wanita Berperan Penting dalam Berantas Korupsi
Nasional | Sabtu 23 April 2016, 17:38 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Agenda terpenting Bangsa Indonesia saat ini adalah menciptakan Pemerintahan yang bersih, Aparatur Negara yang terbebas dari praktek korupsi."Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) merupakan gerakan partisipasi perempuan dalam mengambil bagian yang tepat dan sangat krusial," ungkap Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam sambutannya pada Seminar Memperingati Hari Kartini di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).Menko PMK meminta
Selengkapnya
Pemerintah Gelontorkan Rp 444 Miliar untuk Program Indonesia Terang
Nasional | Jumat 22 April 2016, 17:32 WIB
Suluhriau- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan Program Indonesia Terang (PIT) difokuskan di enam provinsi di Indonesia. Dia menyebutkan keenam provinsi tersebut, antara lain Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB)."Tahun 2016 sudah dialokasikan dana sebesar Rp 441 miliar untuk membangun listrik dengan kapasitas 9,4 MW (megawatt) di enam provinsi itu," kata Sudirman di Kabupaten Maybrat, Papua Barat,
Selengkapnya
Pemerintah Serahkan Tebusan Sandera Abu Sayyaf ke Perusahaan
Nasional | Kamis 21 April 2016, 16:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Empat belas warga negara Indonesia hingga kini masih disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Pemerintah tidak akan mengurusi tebusan yang diminta kelompok penyandera. Hal itu menjadi urusan perusahaan.Pernyataan itu ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, pemerintah tidak setuju dengan permintaan tebusan yang diajukan Abu Sayyaf."Mengenai tebusan, saya juga enggak setuju. Tapi kalau perusahaan mau negosiasi
Selengkapnya
Telusuri Pengemplang Pajak, Istana: Indonesia Perlu Kerja Sama dengan Panama
Nasional | Rabu 20 April 2016, 16:47 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki menyebut bahwa Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan Panama. Hal ini terkait dengan Panama Papers yang memuat daftar sejumlah nama orang Indonesia yang diduga menghindari kewajiban membayar pajak."Perlu ada perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Panama, seperti pertukaran informasi multilateral dan bilateral agar detail data Panama Papers bisa ditindaklajuti," ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/4/2016).Teten sendiri mengaku
Selengkapnya
TNI Tunggu Instruksi Pembebasan Sandera Abu Sayyaf
Nasional | Selasa 19 April 2016, 16:40 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan kesiapannya mengerahkan pasukan untuk membantu Angkatan Bersenjata Filipina dalam upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf. Menurut dia, pasukannya sudah tidak sabar untuk dikerahkan membebaskan sandera WNI.“Kalau mereka minta bantuan kita, dengan puji syukur, saya langsung berangkatkan. Pasukan saya sudah nunggu saja, sudah tanya kapan dia berangkat,” ujar Gatot dalam keterangan
Selengkapnya
Pascasukses Tangkap Samadikun Kejaksaan Buru Eddy Tansil
Nasional | Senin 18 April 2016, 21:52 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Pascapenangkapan buronan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Samadikun Hartono, di Tiongkok, Tim Terpadu Pemburu Koruptor kini tengah membidik buronan lainnya yang kabur ke luar negri.Jaksa Agung, HM.Prasetyo, yang tergabung dalam tim tersebut, mengatakan pihaknya juga tengah mengusahakan penangkapan Eddy Tansil, buronan legendaris yang juga melarikan diri ke Tiongkok."Kita berharap satu per satu bisa kita pulangkanlah mereka, kan masih ada lagi Eddy
Selengkapnya
Survei: 59% Rakyat Puas Kinerja Jokowi
Nasional | Senin 18 April 2016, 17:43 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengadakan survei soal tingkat kepuasan rakyat terhadap Presiden Jokowi. Hasilnya cukup positif, mayoritas responden puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.Survei yang diberi judul 'Modal Presidensialisme Evaluasi Publik Nasional atas Kinerja Pemerintahan Jokowi Kuartal Pertama 2016' ini dilaksanakan pada pada 22-30 Maret 2016.Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih. Dari populasi itu dipilih
Selengkapnya
Gelar Tabligh Akbar, Massa PPP Djan Faridz Dilempar Bom Molotov, 1 Meninggal
Nasional | Minggu 17 April 2016, 21:08 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama Ketua Umum Djan Faridz menggelar Tabliq Akbar di Yogyakarta, Minggu (17/4/2016).Acara yang digelar presidium Forum Komunikasi Laskar Partai Persatuan Pembangunan Yogyakarta ini diwarnai insiden pelemparam bom molotov. Akibatnya, satu orang meninggal dunia dan satu lainnya luka parah.Awalnya, puluhan ribu massa memenuhi lapangan Dengung Sleman dan ruas-ruas jalan di Yogyakarta.Ketua Umum PPP Djan Faridz dan Ketua DPW PPP
Selengkapnya
Jokowi Kampanyekan Toleransi Hingga ke Eropa
Nasional | Minggu 17 April 2016, 17:47 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo bertolak ke Eropa untuk kunjungan kenegaraan ke Jerman, Inggris, Belgia dan Belanda pada 17-23 April 2016. Kerjasama di bidang ekonomi dan kampanye toleransi menjadi agenda yang diusung Jokowi dalam lawatan kerja ke Benua Biru kali ini.Presiden bersama rombongan berangkat dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kususma, Jakarta, menuju Berlin, Jerman, pada pukul 08.30 WIB, Minggu
Selengkapnya
Ketua MPR: Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 14 WNI yang Disandera
Nasional | Sabtu 16 April 2016, 16:16 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Korban pembajakan kapal dari Indonesia bertambah. Kini ada lagi 4 WNI yang diduga diculik kelompok Abu Sayyaf di Filipina.Ketua MPR Zulkifli Hasan meminta pemerintah terus perjuangkan upaya alternatif untuk pembebasan para WNI itu."Sedang intens hal ini, pemerintah kita sedang perjuangkan bagaimana upaya-upaya alternatif terus dipikirkan," ujar Zulkifli di sela peluncuran buku Jimly Asshiddiqie di aula gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu (16/4/2016).Dia
Selengkapnya
Ketua BPK Masuk Daftar Panama Papers, Ketua KPK: Ya Repot Nih
Nasional | Jumat 15 April 2016, 17:27 WIB
Suluhriau- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar menjadi salah satu sosok yang masuk dalam dokumen Panama Papers. Dalam dokumen Panama Papers Sheng Yue International Limited menyebutkan dugaan perusahaan milik Harry Azhar Aziz yang didirikan di yurisdiksi bebas pajak dengan tujuan menghindari pembayaran pajak kepada negara.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyayangkan apabila benar Harry Azhar menghindari pajak seperti yang tercantum dalam dokumen Panama Papers.
Selengkapnya
|