China Bukan Hanya Incar Ikan di Perairan Natuna, Tapi Juga Potensi Besar Lainya
Nasional | Senin 18 Juli 2016, 08:24 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Perairan Natuna, wilayah terluar yang terletak di ujung utara-barat Indonesia, kini sedang diincar oleh China. Sebanyak 30% perairan Natuna termasuk dalam 'nine dash line', atau 9 garis batas di Laut Cina Selatan yang diklaim China sebagai wilayahnya.Ketika ada kapal nelayan China yang ditangkap TNI Angkatan Laut karena mencuri ikan pada Mei dan Juni lalu, pemerintah China membela nelayannya dengan argumen, perairan Natuna termasuk sebagai 'wilayah penangkapan tradisional'
Selengkapnya
Ini Skenario Kemeterian ESDM Dorong Kegiatan Migas Natuna
Nasional | Jumat 15 Juli 2016, 20:06 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan terkait pentingnya pembangunan ekonomi di wilayah Kepulauan Natuna. Dua fokus utama yang disiapakan adalah mendorong industri minyak dan gas bumi (migas) dan perikanan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said memaparkan, pihaknya tengah menyiapkan skenario agar kegiatan migas bisa berjalan cukup ramai di daerah Natuna. Pengembangan migas di Kepulauan Natuna memang belum menjadi sasaran operator migas
Selengkapnya
Mudik dengan Mibil Dinas, Menteri Yuddy Dinilai tak Contohkan Pimpinan yang Baik
Nasional | Kamis 14 Juli 2016, 09:53 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengeluarkan kebijakan akan larangan mudik lebaran bagi PNS di seluruh Indonesia untuk menggunakan mobil dinas. Namun ironisnya, kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan contoh yang baik dari Menteri Yuddy sendiri."Mulai 1 Juli atau Jumat nanti, semua mobil operasional atau kendaraan dinas harus di tempat. Mobil operasional tak boleh digunakan sampai tanggal 10 Juli mendatang," kata
Selengkapnya
Resmi Jadi Kapolri, Ini Janji-janji Jenderal Tito Karnavian Benahi Polri
Nasional | Rabu 13 Juli 2016, 18:16 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan dua pesan penting kepada Kapolri Jenderal Pol M Tito Karnavian, yakni meningkatkan soliditas dan melakukan reformasi di tubuh Polri. Tito menegaskan, dirinya siap menjalankan amanat Presiden itu.Tito mengatakan, dua arahan Presiden Jokowi tersebut akan dijadikannya sebagai prioritas utama."Dua-duanya (prioritas), namanya perintah saya harus laksanakan," kata Tito usai pelantikan dirinya sebagai Kapolri di Istana Negara, Jakarta
Selengkapnya
Mentan akan Minta Kehalalan Daging Kerbau India pada MUI
Nasional | Selasa 12 Juli 2016, 15:03 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Pemerintah akan membuka keran impor, agar daging kerbau India masuk Indonesia. Meski demikian, standar dan mutu daging kerbau India masih diragukan.Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan kehalalan daging kerbau India. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, menyampaikan perhatiannya terhadap kekhawatiran MUI tersebut."Itu jadi perhatian kita juga, nanti koordinasi dengan MUI, ditindaklanjuti," katanya di kantor Kementerian Pertanian, seusai halal bi halal di Jakarta,
Selengkapnya
Mendikbud tak Setuju Ada Surat Perjanjian Guru dan Ortu Siswa Soal Hukuman
Nasional | Senin 11 Juli 2016, 17:08 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai surat perjanjian antara orangtua dan guru tidak diperlukan. Menurut Anies, soal perjanjian agar siswa tak melapor bila diberi hukuman sebaiknya jangan dibuat."Enggak perlu pakai delik aduan atau sistem kontrak seperti itu kalau ada masalah. Surat kontrak dan lain lain itu tidak perlu. Harusnya kita mencegahnya, caranya bagaimana? Harus bangun interaksi, awalnya dari hari pertama sekolah ini," jelas Anies di Gedung
Selengkapnya
KY Soal Panitera Diciduk KPK: Sapu Kotor Bikin Kondisi Makin Kotor
Nasional | Sabtu 02 Juli 2016, 12:25 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Juru bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mengatakan, diperlukan peradilan yang benar-benar bersih agar dapat memberantas korupsi. Hal ini diungkapkannya menanggapi kasus penangkapan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Muhammad Santoso oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (30/6/2016)."Membersihkan korupsi harus berada di peradilan yang benar-benar bersih," kata Farid, Sabtu (2/7/2016). Farid kemudian menyebutkan bahwa
Selengkapnya
KPK Tangkap Pejabat Pengadilan Gayus: Rombak Total Pimpinan MA dan Ketua Pengadilan Seluruh Indonesia
Nasional | Jumat 01 Juli 2016, 09:59 WIB
JAKARTA, Suluhriau- KPK kembali menangkap panitera pengganti (PP) PN Jakpus, Santoso karena menerima sejumlah uang. Sebelumnya KPK juga menangkap bos Santoso yaitu Edy Nasution. Pekan lalu, PP PN Jakut, Rohadi juga diangkut KPK."Rombak dan evaluasi Ketua dan Wakil ketua Penagadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan pimpinan MA untuk memilih kembali orang-orang yang kredibel, profesional, tegas dan punya kemampuan untuk memotifasi mencegah terjadinya penyimpangan di wilayah kerjanya," ujar
Selengkapnya
Menpan Larang PNS Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran
Nasional | Jumat 24 Juni 2016, 22:10 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi melarang mobil dinas milik aparatur pemerintah digunakan untuk mudik Lebaran Idul Fitri 1437 H. Larangan ini langsung diungkapkan di depan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Banyuwangi, saat berbuka bersama di Pendopo Shaba Swagata Blambangan, Jumat (24/6/2016)."Idul Fitri tahun 2016 semua kendaraan dinas dilarang digunakan untuk
Selengkapnya
Komisi I: TNI Akan Bangun Pangkalan Militer di Natuna
Nasional | Rabu 22 Juni 2016, 13:09 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Komisi I Bidang Pertahanan DPR mengungkapkan rencana Tentara Nasional Indonesia membangun pangkalan militer di Natuna. Sebagai gerbang Indonesia di barat laut Kalimantan, Natuna selama ini dianggap rawan karena berhadapan dengan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia."Panglima TNI berencana membuat Natuna jadi pangkalan militer," kata Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais usai rapat tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI di Gedung DPR
Selengkapnya
Mendagri Publikasikan 3.143 Perda yang Dicabut atau Direvisi
Nasional | Selasa 21 Juni 2016, 15:25 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi.Daftar 3.143 Perda yang dicabut atau direvisi itu dipublikasikan oleh Kemendagri melalui websitenya www.kemendagri.go.id pada Selasa (21/6/2016). Pada sisi kanan atas website Kemendagri, ada 'PERDA Batal' yaitu daftar perda yang dibatalkan
Selengkapnya
DPR Desak Menlu Lebih Tegas pada China soal Natuna
Nasional | Senin 20 Juni 2016, 18:23 WIB
SULUHRIAU- Beberapa anggota komisi I DPR mencecar Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam Rapat Kerja (Raker) di DPR. Hal tersebut terkait perairan Natuna kerap dijadikan wilayah pencurian ikan oleh nelayan asal Tiongkok. Akhir pekan lalumuncul laporan satu nelayan China terluka dalam insiden penembakan kapal asing oelh armada TNI AL. Pihak TNI meyakini kapal itu melakukan aktivitas ilegal di Natuna.Menlu menyatakan penangkapan kapal ikan asing di Perairan Natuna akhir pekan lalu
Selengkapnya
Ketua Komisi III DPR: Fit And Proper Test Komjen Tito Rabu 22 Juni
Nasional | Sabtu 18 Juni 2016, 17:06 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menepis isu perubahan jadwal fit and proper test Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Bamsoet menegaskan fit and proper test tetap akan dilakukan pada Rabu pekan depan."Kita akan upayakan usai dibacakan surat Presiden terkait calon kapolri di paripurna dan Bamus hari Senin (20/6)," kata Bamsoet saat dihubungi, Sabtu (18/6/2016).Lalu, Bamsoet melanjutkan, Selasa (21/6) Komisi III DPR akan mengundang KPK dan PPATK untuk mendengar
Selengkapnya
Tito Jadi Calon Kapolri Pengamat: Ada yang Belum 'Clear'
Nasional | Kamis 16 Juni 2016, 11:24 WIB
JAKARTA, Suluhriau – Pengamat politik Said Salahudin menilai, penunjukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri masih menyisakan persoalan. Said mengatakan, sesuai aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian, penunjukan calon Kapolri harus memperhatikan kriteria yang jelas."Ada yang belum clear dalam hal ini. UU itu tidak hanya atur soal usung calon Kapolri tapi juga bicara soal kriteria," kata Said.Said menjelaskan, dalam Pasal 11 ayat 6 UU
Selengkapnya
Pesan Jokowi ke Calon Kapolri Komjen Tito: Reformasi Polri!
Nasional | Kamis 16 Juni 2016, 10:46 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Komjen Tito Karnavian sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo setelah ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri. Dia mendapat pesan agar mereformasi kepolisian saat sudah menjadi pucuk pimpinan nantinya."Yang utama beliau inginkan adalah reformasi polisi," kata Komjen Tito saat diwawancara di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016).Hal itu pun yang dijadikan Tito sebagai visinya. Pria yang kini menjabat sebagai Kepala BNPT itu ingin menjadikan publik lebih
Selengkapnya
KPK Sita Rp350 Juta di OTT PN Jakut untuk Kasus Saipul Jamil
Nasional | Rabu 15 Juni 2016, 22:57 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita Rp350 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Utara."Ya itu sudah disebutkan (Rp350 juta)," ujar Agus saat dikonfirmasi soal kebenaran jumlah uang yang disita dalam OTT di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/6/2016).Namun, Agus enggan menjelaskan secara rinci atas kronologi penangkapan yang dilakukan oleh KPK. Ia mengaku, KPK akan menyampaikan keterangan resmi esok. Ia mengklaim, penyidik
Selengkapnya
48 Orang yang Akan Dieksekusi Mati Seluruhnya Gembong Narkoba
Nasional | Senin 13 Juni 2016, 15:51 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Jaksa Agung HM Prasetyo berencana mengeksekusi mati 18 orang di tahun 2016 dan 30 orang di tahun 2017. Seluruh 48 nama tersebut merupakan gembong narkoba.Meski 48 nama orang siap dieksekusi mati, tapi pihak kejaksaan masih punya pekerjaan rumah untuk melaksanakan eksekusi terhadap 152 terpidana mati yang ada. Di antara 152 terpidana itu, 58 orang di antaranya terpidana mati kasus narkoba."Biaya sudah ada untuk beberapa terpidana mati. Kita masih punya 58 terpidana mati
Selengkapnya
Indonesia Tergantung Impor Sapi, Tapi Tercatat Sebagai Pengekspor Babi
Nasional | Minggu 12 Juni 2016, 23:44 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Indonesia saat ini masih sangat tergantung terhadap pasokan sapi bakalan dan daging sapi impor. Tingginya kebutuhan tidak dibarengi dengan kecukupan pemenuhan dari peternak sapi lokal.Akibatnya, selalu muncul persoalan kenaikan harga saat permintaan tinggi seperti pada Bulan Ramadhan dan jelang Lebaran. Harga daging sapi saat ini di pasar dijual Rp 120.000-Rp130.000/kg, sedangkan pemerintah menargetkan harga daging sapi bisa di bawah Rp 80.000/kg.Persoalan ini terus terulang
Selengkapnya
SBY Kritik Pemerintah Jokowi-JK, Ini Jawaban Wapres JK
Nasional | Minggu 12 Juni 2016, 23:25 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku wajar Presiden RI-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkritik pemerintah karena saat ini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut pria akrab disapa JK ini, pemerintah mengaku tak masalah terhadap kritikan Ketua Umum Partai Demokrat SBY. "Pak SBY sebagai ketua partai bisa saja, kami berterima kasih sudah memberikan saran-sarannya. Beliau ketua partai justru kewajiban memberikan dukungan atau kritikan," kata JK usai menghadiri
Selengkapnya
Ini 7 Masukan dan Kritik SBY untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Nasional | Sabtu 11 Juni 2016, 11:51 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia menyampaikan 7 poin kritik dan masukan tersebut pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas.Berikut pidato lengkap SBY di Cikeas: (sambungan dari sebelumnya) Satu hal, orang bijak mengatakan "janganlah kita selalu membenarkan yang kuat, tetapi perkuatlah kebenaran".Saudara-saudara rakyat Indonesia yang saya
Selengkapnya
Ini 7 Masukan dan Kritik SBY untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Nasional | Sabtu 11 Juni 2016, 11:46 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia menyampaikan 7 poin kritik dan masukan tersebut pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas.Berikut pidato lengkap SBY di Cikeas: (sembungan dari sebelumnya)Yang keenam adalah berkaitan dengan isu gerakan komunisme di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horizontal.Mencermati perkembangan situasi di masyarakat luas, baik
Selengkapnya
Ini 7 Masukan dan Kritik SBY untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Nasional | Sabtu 11 Juni 2016, 11:41 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia menyampaikan 7 poin kritik dan masukan tersebut pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas.Berikut pidato lengkap SBY di Cikeas: (sembungan sebelumnya)Putusan pengadilan hanya bisa digugurkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, bukan oleh kekuasaan.Pertanyaan besar muncul di kalangan masyarakat luas apakah penegak
Selengkapnya
Ini 7 Masukan dan Kritik SBY untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Nasional | Sabtu 11 Juni 2016, 11:35 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia menyampaikan 7 poin kritik dan masukan tersebut pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas.Berikut pidato lengkap SBY di Cikeas: (sambungan diterbitkan sebelumnya-red)Cegah defisit yang melebihi batasannya agar secara makro ekonomi kita tidak divonis sebagai tidak sehat, apalagi sakit. Hati-hati pula dalam menutup defisit.
Selengkapnya
Ini 7 Masukan dan Kritik SBY untuk Pemerintahan Jokowi-JK
Nasional | Jumat 10 Juni 2016, 23:10 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono hari ini menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dia menyampaikan 7 poin kritik dan masukan tersebut pada acara buka bersama Partai Demokrat di Cikeas."Partai Demokrat mencatat sejumlah isu penting yang malam ini akan kami soroti secara jernih, terbuka dan obyektif. Untuk kepentingan semua, kami memberanikan diri untuk menyampaikan kritik, koreksi sekaligus solusi yang kami
Selengkapnya
Mendagri Pecat Staf yang Salah Tulis Surat Resmi Kemendagri ke KPK
Nasional | Kamis 09 Juni 2016, 10:07 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Mendagri Tjahjo Kumolo resmi memberhentikan stafnya yang salah mengetik ejaan KPK dalam surat resmi Kemendagri ke KPK pada Rabu, (8/6) kemarin. "Hari ini resmi diberhentikan tidak hormat," kata Tjahjo dilansir detik.com, Kamis (9/6/2016).Tjahjo mengatakan, dia sudah meminta Sekjen dan Dirjen Polpum untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada staf tersebut. Tjahjo menduga hal ini dilakukan karena kesengajaan."Jelas ini sabotase yang sudah disiapkan. Selama ini tidak
Selengkapnya
Luhut Mengaku Biayai Dua Simposium Bahas PKI
Nasional | Selasa 07 Juni 2016, 10:58 WIB
JAKARTA, Suluhriau - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut menjadi sponsor pembiayaan atas dua simposium untuk membahas soal Partai Komunis Indonesia (PKI)."Saya yang bayarin dua-duanya. Saya minta hasilmu (Tragedi 1965). Hasil dia (simposium tandingan). Hasil Kejaksaan Agung," kata Luhut di kantor Kemenko Polhukam.Baru-baru ini memang ada dua simposium yang diselenggarakan berkaitan dengan isu kemunculan PKI di Indonesia. Pertama, yakni
Selengkapnya
Ketua MUI: Insya Allah Puasanya Bareng, Lebarannya Juga Bareng
Nasional | Minggu 05 Juni 2016, 22:42 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Sidang Isbat menyepakati 1 Ramadan 1437 H jatuh pada Senin, 6 Juni 2016, sama dengan perhitungan Muhammadiyah. Semua pihak berharap Hari Raya Idul Fitri juga tidak ada perbedaan. "Kita bersyukur tahun ini insya Allah puasanya bareng dan dan Insya Allah lebarannya juga bareng," kata Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma'ruf Amin dalam jumpa pers di Kantor Kemenag, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2016) malam. "Ini satu nikmat tersendiri karena itu kita tidak
Selengkapnya
Rencana Pengurangan PNS 1 Juta, MenPAN-RB Diminta Jelaskan Secara Detail
Nasional | Jumat 03 Juni 2016, 10:12 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Rencana pengurangan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam periode 2017-2019 dinilai belum jelas. Pertimbangan golongan mana saja yang terkena imbas pengurangan PNS tidak dijelaskan secara rinci oleh Yuddy.Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo menyetujui jika wacana itu dilakukan namun dia heran mendengar niatan MenPAN-RB itu. Dia mengaku harus ada kalkulasi terlebih dahulu dan jelas
Selengkapnya
Ini Kerusakan Akibat Gempa di Sumbar
Nasional | Kamis 02 Juni 2016, 17:30 WIB
JAKARTA, Suluhriau - Gempa 6,5 SR yang berpusat di barat daya Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pagi tadi pukul 05.56 WIB, telah menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan dan korban luka di wilayah tersebut.Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, berdasarkan data sementara yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB), dampak kerusakan ada di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan
Selengkapnya
Kivlan Sebut PKI Segera Deklarasi, Luhut: Tolong Laporkan ke Saya Tempatnya
Nasional | Rabu 01 Juni 2016, 22:10 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Mayor Jenderal (Purn) TNI Kivlan Zein menyebut Partai Komunis Indonesia (PKI) telah bangkit dan akan segera mendeklarasikan diri. Apa kata Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan?Luhut mengatakan, dirinya tidak mengetahui dan belum mendapatkan informasi mengenai itu."Tanya saja beliau. Saya tidak punya informasi dan saya punya kuping, mata, badan intelijen, saya tanya, kita belum temukan itu," kata Luhut di Kantor Kemenko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu
Selengkapnya
Keluar dari Kejagung, La Nyalla Akhirnya Ditahan di Rutan Salemba
Nasional | Selasa 31 Mei 2016, 23:22 WIB
JAKARTA, Suluhriau- Setelah diperiksa sekitar 2,5 jam oleh penyidik Kejati Jatim di Kejaksaan Agung, tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur La Nyalla Mattalitti langsung dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan.Pantauan detikcom di Kejagung, Jakarta, Selasa (31/5/2016), La Nyalla ke luar sekitar pukul 22.40 WIB. Menggunakan batik cokelat dengan kawalan pihak kejaksaan, La Nyalla tak berkomentar dan langsung dimasukkan ke dalam mobil.Sedianya La Nyalla akan dibawa dengan mobil tahanan
Selengkapnya
|