SULUHRIAU, Jakarta - Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu parpol yang berkasnya dinyatakan tidak lengkap dalam pendaftaran peserta Pemilu 2019 di KPU. Menyusul Partai Idaman dan PKPI, PBB juga berencana mengajukan gugatan ke Bawaslu."DPP PBB akan membahas pengajuan 'Laporan Pelanggaran' ke Bawaslu, terhadap permasalahan PBB yang telah memasukkan data elektronis ke sipol, tetapi mengalami hambatan," ujar Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dalam keterangan tertulis dilansir detik.com,

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.Keduanya dilantik di Istana Negara, Senin (16/10/2017) pukul 16.03 WIB. Anies dan Sandi terlihat menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) putih-putih.Presiden Jokowi membacakan sumpah jabatan yang diikuti pasangan Anies-Sandiaga.Dengan pelantikan ini, Anies-Sandi sah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk periode 2017-2022.Anies menggantikan posisi

Selengkapnya

SULUHRIAU- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung pasangan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Abdullah Azwar Anas sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Keputusan itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri."Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ia pernah mendapat 31 penghargaan, lalu wakilnya Abdullah Azwar Anas, dia menjadi anggota MPR termuda saat dilantik 24 tahun," ujar Megawati dalam konferensi pers rapat

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, Balai Kota DKI Jakarta mulai dibenahi.Kepala Biro Umum Pemprov DKI Jakarta Firmansyah mengatakan, pembenahan yang dilakukan kali ini berupa renovasi kecil di interior dan eksterior balai yang diresmikan mantan Presiden RI Soeharto pada 1976 tersebut."Ini hanya perbaikan kecil, perapihan. Kalau (perbaikan) struktur besar harus dengan tim budaya, sebab ini heritage,"

Selengkapnya

SULUHRIAU- Presiden Joko Widodo menyatakan perlu kalkulasi untuk menetapkan adanya menteri yang khusus menangani pondok pesantren dalam kabinetnya."Itu menjadi masukan bagi saya, dulu waktu saya putuskan Hari Santri, itu juga masukan dari kiai di pondok pesantren. Setelah itu baru kita putuskan," kata Presiden Jokowi menanggapi perlunya ada menteri pondok pesantren yang diusulkan pengasuh ponpes di Sumenep, Minggu (8/10/2017) malam.Ia menyebutkan, usulan perlunya menteri ponpes dari salah satu

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Ketua DPR Setya Novanto memenangkan praperadilan atas status tersangkanya. Namun Novanto jangan bernafas lega dulu sebab kemenangan praperadilan bukan akhir proses pidana."Esensi praperadilan hanya menentukan keabsahan penetapan tersangka, dan tidak menghilangkan perbuatan pidananya itu sendiri," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, dalam siaran pers yang dilansir detik.com Selasa, (3/10/2017).Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 3 Perma Nomor 4 tahun 2016 menegaskan

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Pimpinan KPK, Laode M Syarief berpendapat bila MA nantinya juga bisa diangket DPR, layaknya KPK saat ini. Menanggapi hal itu, Kepala Biro Hukum MA Abdullah mengaku semua proses sudah diatur UU."Lembaga yudikatif kan sudah diatur dalam UUD 1945, kemudian UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung. Semuanya kan sudah ada sebetulnya," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah saat bertemu di Media Gathering yang bertempar di Media

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Aktivis media sosial Jonru Ginting ditahan Polda Metro Jaya. Ditangkapnya Jonru ini dibenarkan kuasa hukumnya, Djudju Purwanto. Menurut dia, Jonru ditangkap pasca diperiksa di Polda Metro, Kamis, kemarin. "Pemeriksaan dari sore kemarin itu sampai lewat tengah malam tuh, dinihari, sebetulnya dari proses penyelidikan, tiba-tiba tersangka, langsung ditahan. dipaksakan lah," kata Djuju saat dikonfirmasi Jumat, 29 September 2017.Dia mengatakan kliennya ditangkap sekitar Jumat, 29

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Golkar menjelaskan soal tren elektabilitas yang terus menurun. Salah satu faktor menurunnya elektabilitas Golkar karena kasus e-KTP. Hal tersebut disampaikan ketua harian DPP Golkar Nurdin Halid menyikapi situasi terkini partainya. Ia menyebut, ada dua lembaga survei yang memaparkan hasil elektabilitas Golkar. "Nah, laporannya memang setelah mengundang dari pada dua lembaga survei, lalu melakukan diskusi. Kemudian mereka sendiri secara internal melakukan

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto masih dirawat di RS Premier Jatinegara karena sakit. KPK menyebutkan proses penyidikan tidak akan berhenti meskipun ada sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan. "Kalau penindakan terhadap tersangka SN masih terus berjalan, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan proses praperadilan tidak menghambat atau menghentikan jalannya proses penyidikan," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada,

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - KPK telah melayangkan surat pemanggilan kedua pada Setya Novanto agar hadir pada pemeriksaan hari ini. Namun, Novanto dikabarkan masih sakit dan tak bisa menghadiri pemanggilan KPK."Pagi ini Bapak akan masuk ruang Angiogragi untuk dilakukan tindakan katerisasi yg direkomendasikan pasca pemeriksaan MSCT atau Calcium score. Karena sebelumnya sudah ditemukan juga adanya plak di jantung," kata Ketua Bidang dan Penggalangan Opini DPP Golkar Nurul Arifin dilansir detik.com, Senin

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Dalam rapat dengar pendapat (RDP), para anggota Komisi III DPR menanyakan soal proses penyadapan yang dilakukan KPK. Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Hary Budiarto memaparkan proses penyadapan itu.Menurut Hary, ada 3 kedeputian di KPK yang terlibat dalam tindakan penyadapan yang dilakukan, yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data (Inda), serta Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM). "Kegiatan penyadapan ini dilakukan 3 kedeputian,

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dipersoalkan Komisi III DPR karena tidak sesuai prosedur, yakni mengabaikan koordinasi dan supervisi. Pimpinan KPK menegaskan OTT yang dilakukan didasari kerja profesional. "OTT dengan korsup (koordinasi dan supervisi) itu berbeda. OTT itu keberhasilan intelijen KPK plus laporan masyarakat yang kredibel," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017).Menurut Syarif, koordinasi dan

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bicara soal hal-hal yang dianggapnya masih kurang di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Ada lima hal yang dikritik SBY.Menurut SBY, di era Jokowi, masih ada rakyat yang merasakan sulitnya mencari pekerjaan. Menurutnya, pekerjaan adalah hal penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. "Padahal orang yang menganggur pasti tidak punya penghasilan dan akhirnya hidupnya susah," kata SBY di Puri

Selengkapnya

SULUHRIAU, Nay Pyi Taw- Menteri Luar Negeri (menlu), Retno Marsudi mengatakan, ia hadir di Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia yang sangat khawatir terhadap krisis kemanusiaan di Rakhine State dan agar Indonesia membantu. "Saya juga membawa suara dunia Internasional agar krisis kemanusiaan di Rakhine State dapat segera diselesaikan," kata  Marsudi saat bertemu dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi dalam keterangan persnya, Senin, (4/9/2017).Dalam pertemuan itu, Retno

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta-  Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, operasi tangkap tanggan (OTT) yang gencar digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan tidak menimbulkan efek jera, karena hukumannya ringan. Maka dari itu, menurut Fickar sudah sewajarnya jika hukuman bagi koruptor ditingkatkan supaya ada efek jera."Pastinya tidak ada efek jera karena pabrikasi korupsi terus berjalan. Orang tidak takut dengan OTT karena akhirnya hukumannya ringan.

Selengkapnya

SULUHRIAU, Solo- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku, telah mengantongi sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang bakal dibubarkan pasca Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).Tjahjo mengatakan, Ormas-ormas tersebut berada di darerah, sebab itu Kemendagri pun tengah berkoordinasi dengan Peemerintah Daerah untuk memantau ormas-ormas yang menyimpang dari Pancasila."Yang jelas bukan Ormas Keagamaan, hanya kecil-kecil saja di daerah, saya sudah minta Gubernur, Walikota. Jadi siapapun

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Presiden Joko Widodo mengatakan, ia beserta jajaran Kabinet Kerja akan memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, manfaat pembangunan kini belum dirasakan sepenuhnya merata di pelosok Indonesia."Kita menyadari belum semua rakyat Indonesia merasakan buah kemerdekaan. Di tahun ketiga Kabinet Kerja, pemerintah lebih fokus melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan," ujar Jokowi di Ruang Sidang Paripurna DPR/MPR, Rabu (16/8/2017).Menurutnya,

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - KPK menggeledah kediaman saksi kasus dugaan korupsi e-KTP, Irvanto Hendra Pambudi yang merupakan keponakan Ketua DPR Setyo Novanto. Penggeledahan itu terkait kasus yang menjerat Novanto."Kamis, 27 Juli 2017 penyidik melalukan penggeledahan di rumah saksi Irvanto Hendra Pambudi di Kompleks Kelapa Hijau, Jagakarsa, Jakarta Selatan," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (28/7/2017).KPK mengamankan sejumlah barang bukti dari penggeledahan itu. Di

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai menyarankan ketua umum Golkar Setya Novanto meletakkan jabatan sebagai ketua DPR. Menurutnya, tidak etis seorang tersangka masih memimpin lembaga negara."Setahu saya harus diganti. Saya bicara dalam kapasitas sebagai salah satu ketua di partai, kita juga konsolidasi menyikapi secara arif dan bijaksana. Bagaimana pun beliau ketum kita, tapi masalah ini nggak bisa kita tolerir," ujar Yorrys dilansir detik.com Jumat (28/7/2017).Terakhir,

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Rapat Pleno DPP Golkar memutuskan Setya Novanto tetap menjabat sebagai ketua umum partai berlambang pohon beringin itu. Keputusan tersebut dianggap sebagai bentuk keegoisan mengingat status tersangka Novanto dianggap bisa merugikan partai."Keputusan Rapat Pleno DPP serta dukungan dari Ketua Dewan Pembina dan Ketua Dewan Pakar itu adalah sikap yang mengedepankan kepentingan yang sangat bersifat pribadi, kelompok," ungkap Kader Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Ketum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus e-KTP oleh KPK. DPP Golkar mengatakan peristiwa ini hampir mirip dengan kasus eks ketua DPR Akbar Tandjung yang sempat menggoyang Golkar. Golkar sampai saat ini belum menyiapkan pengganti Novanto sebagai Ketum. "Belum. Golkar ini pernah mengalami peristiwa yang sama. Akbar Tandjung dulu ketua DPR juga jadi tersangka bahkan ditahan dan sudah di pengadilan sampai kasasi," ujar ketua harian DPP Golkar Nurdin Halid

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta tidak bisa disamakan dengan penghitungan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai negeri sipil (PNS). Menurutnya, tidak ada peraturan yang mendasari apabila penghitungan kenaikan tunjangan DPRD DKI Jakarta disamakan dengan penghitungan TKD PNS."Enggak ada. Kita ada aturannya, enggak bisa," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/7/2017).Selain itu, Taufik mengatakan kenaikan

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Polisi menangguhkan penahanan Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath dalam kasus dugan makar. Selama berada dalam tahanan, kondisi Al-Khaththath sehat dan baik."Alhamdulillah semua sehat-sehat saja, baik-baik saja," ujar Al-Khaththath di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Rabu (12/7/2017).Baca juga: Polisi Tangguhkan Penahanan Al-KhaththathDia mengaku diperlakukan baik oleh polisi. Bahkan pagi tadi Al-Khaththath menyantap sarapan sop iga."Bahkan tadi

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Dana dari pemerintah untuk partai politik direncanakan akan naik hampir 10 kali lipat. Kenaikan dana parpol itu harus diikuti dengan pengelolaan yang akuntabel dan terbuka. Kemendagri sedang merancang revisi PP 5/2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Anggarannya juga akan dimasukkan ke APBN 2018. "Kami tahap pengusulan dan ini kan mau dibahas di RAPBNP tunggu nanti disahkan di anggaran," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Kemendagri, Senin (3/7/2017). Saat ini,

Selengkapnya

SULUHRAU, Jakarta - Wakapolri Komjen Syafruddin mengatakan, penusukan dua anggota Brimob di dekat Masjid Falatehan, Jakarta Selatan, masih diselidiki. Pelaku penusukan diduga terlibat dalam jaringan ISIS."Hampir ada (kaitan dengan jaringan ISIS), tapi nanti masih dikembangkan. Masih dikembangkan Densus," ujar Syafruddin di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (1/7/2017).Syafruddin mengatakan belum ada perkembangan terbaru terkait dengan peristiwa penusukan dua anggota Brimob. Ia

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - DPR akhirnya meloloskan pansus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindakan itu pun menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Salah satu suara penolakan itu disuarakan lewat change.org. Petisi penolakan didaftarkan oleh Virgo Sulianto Gohardi sejak 28 April 2017 lalu. Pada Ahad (11/6/2017) pukul 13.07 WIB, petisi penolakan ini telah ditandatangani oleh 40.229 orang.Pada halaman petisi ini, disebutkan keputusan politik yang dilakukan pihak legislatif di Senayan

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Jaksa mencabut memori banding perkara penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Surat pencabutan itu telah dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) pada 6 Juni lalu."Ya sudah dikirim dari Selasa sore tertanggal 6 Juni," kata ketua tim JPU kasus Ahok, Ali Mukartono, di Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).Pencabutan ini dilakukan karena tim jaksa menilai Ahok pun telah menerima putusannya sehingga

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Bivitri Susanti mengatakan pembentukan pansus hak angket KPK adalah kegiatan yang sia-sia. Menurutnya keputusan hak angket itu harus keputusan seluruh anggota DPR, bukan pansus yang dua fraksinya tidak terwakili. "Kalau mereka ngotot (melakukan hak angket KPK) jadi kegiatan yang mubazir. Karenakan nanti yang diputuskan pansus tidak akan bisa mendapatkan suara persetujuan yang bulat. Karena

Selengkapnya

SULUHRIAU, Malang - Presiden Joko Widodo bicara soal isu bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Jokowi menegaskan tak ada ruang untuk komunisme di Indonesia."Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI. Karena sekarang ini banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit," kata Jokowi di hadapan para mahasiswa dan warga Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017).Jokowi mempertanyakan soal desas-desus kebangkitan komunisme di Indonesia.

Selengkapnya

SULUHRIAU, Jakarta- Sekretaris Fraksi PKS di DPR, Sukamta menegaskan sikap fraksinya yang tidak akan mengirimkan nama-nama anggota perwakilan dalam Pansus angket KPK. Hal tersebut disampaikan Sukamta menyusul telah resmi terbentuknya Pansus Angket DPR terhadap KPK yang berasal dari lima fraksi di DPR."Sampai sekarang tidak ada perubahan sikap, PKS tetap tidak akan mengirimkan anggotanya," kata Sukamta di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/5).Menurutnya, hal itu juga akan

Selengkapnya