SULUHRIAU, Pekanbaru- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, di Ruang Rapat Medium DPRD Riau Senin (17/11/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Ahmad Tarmizi, dan dihadiri oleh anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yakni Ginda Burnama, Munawar Syahputra, Suyadi, Andi Darma Taufik, Darmalis, Imustiar, Jons Ade Nopendra, Abdul Kasim, Mislladi, Robin P. Hutagalung, Zulfadhli Alhamdi, Androy Aderlanda, Abdullah, Dodi Saputra, dan Hasby Assodiqi.
Dari pihak Pemrov Riau, hadir Sekretaris Daerah Syahrial Abdi, Asisten I Zulkifli Syukur, Asisten II Helmi D, serta Jajaran TAPD lainnya seperti Pit Kepala Bapenda, Plt Kepala BPKAD, dan Pit Kepala Biro PBJ.
Melalui pembahasan tersebut, Banggar DPRD Riau meminta TAPD untuk menyampaikan rincian anggaran secara komprehensif, khususnya terkait kebutuhan masyarakat, program bantuan serta kebutuhan belanja strategis lainnya
yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.
Dalam hal ini termasuk aspirasi masyarakat yang ditampung oleh anggota DPRD melalui kegiatan reses yang baru saja dilaksanakan.
Namun, demi maksimalnya rapat ini, banggar menjadwalkan kembali rapat untuk memastikan pembahasan berjalan optimal.
Penundaan sementara ini dilakukan sambil menunggu rangkatan rapat kerja komisi-komisi DPRD Riau bersama OPD mitra yang dijadwalkan berlangsung mulal Selasa hingga Jumat pekan ini.
Hasil pendalaman komisi tersebut akan menjadi dasar lanjutan pembahasan Banggar dan TAPD.
Wakil Ketua Banggar DPRD Riau Amad Tarmizi mengatakan, dalam pembahasan KUA PPAS ini idealnya diikuti semua anggota banggar dan TAPD serta OPD masing-masing di lingkungan Pemrov Riau.
Dengan demikian, dapat memudahkan pembahasan sesuai kebutuhan dan plus minus anggaran itu nantinya.
Rapat Banggar akan dilanjutkan dilaksanakan direncanakan Sabtu atau setelah seluruh rapat Komisi-Komisi selesai, sehingga finalisasi APBD Provinsi Riau Tahun 2026 ditargetkan dapat diselesaikan pada pekan mendatang.
"Mudah-mudahan berjalan maksimal dan bisa disahkan tepat waktu," pungkasnya. (Adv)
