SULUHRIAU, Pekanbaru- DPRD Riau menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyerahan Rekomendasi hasil kajian DPRD Riau Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Riau (Gubri) atau Kepala Daerah Pemrov Riau TA 2016, Kamis (20/4/2016) di ruang paripurna gedung DPRD Riau.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Septina Primawati Rusli, didampingi Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman, Manahara Manurung dan Sunaryo, dihadiri 40 anggota DPRD Riau.

Hadir dalam kesempatan itu juga, Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Forkopimda Riau, sejumlah kepala OPD Pemrov Riau dan para undangan. Sebelum paripurna penyerahan rekomendasi, dilakukan DPRD menggelar Paripurna hasil kajian Panitia khusus
(Pansus) LKPj Gubri 2016, yang juga dipimpiin Ketua DPRD Septina.

Paripurna ini melahirkan sejumlah rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti oleh Guenur Riau beserta jajaran dalam upaya perbaikan kinerja Pemrov Riau. Rekomendasi itu disampaikan Juru bicara pansus DPRD Riau Muhammad Arpah dan Nasril SAg secara begatiian.

Seperti disampaikan Muhammad Arpah, selain menyorot soal pendapatan dan APBD Riau, juga soal pelaksanaan program dibuat seperti bantuan keuangan (Bankeu) ke daerah-daerah kota/kabupaten belum maksimal dan lainnya.


Gubri Arsyadjuliandi Rachman menyampaikan sambutan rekmendasi LKPj 2016

Sedangkan Nasril menyampaikan, dana transfer dan soal galian PAD yang belum maksimal, juga mempertegas jika program dan penyusunan anggaran dibuat semaksimal mungkin mungkin saja rasionalisasi anggaran tidak akan jadi momok. Termasuk menyorot visi dan misi Riau bidang Melayu dinilai dewan juga belum sepenuhnya dapat tercapai dengan baik dalam pelaksanaan kinerja.


Nah, hasil kajian pansus inilah yang dituangkan dalam rekomendasi disampaikan kepada Gubernur diparipurna tersebut, antara lain;

* Pihak OPD di Pemro Riau diminta menggali potensi PAD yang belum maksimal, dan diminta diitensifkan lagi.

* Kepala Daerah diminta memberikan target, dan memonitoring kepada Dispenda. Jika tidak dapat mencapai target diberikan teguran ataupun sanksi.

* Pihak eksekutif diminta untuk membentuk tim khusus mengawal dana alokasi khusus (DAK) agar bisa maksimal diterima oleh daerah. Dan diminta untuk menagih piutang-piutang sebagai pemasukan daerah.

* Masalah Pendidikan harus menyentuh langsung berkaitan peningkatan APK, yang selama ini belum menyintuh, sehingga kurang tepat sasaran.



Suasana sidang paripurna Istimewa Rekomendasi LKPj Gubri 2016
 
* Urusan wajib bidang PU dan tata air, Gubri diminta untuk memperbaiki, dan Dispora diminta mengurangi kegiatan seremonial.

* Ditata kembali soal perkebunan, kehutanan agar pemasukan dari sekotor yang dinilai memiliki potensi bisa mendatangkan pemasukan penerimaan daerah.

* OPD yang serapan anggarannya di bawah 90 persen agar diminta pertanggungjawaban secara tertulis. Jika OPD yang tidak mampu mencapainya, Kepala daerah diminta melakukan penyegaran terhadap seluruh pejabat di OPD.

DPRD mengharapkan Pemrov Riau memperbaiki kekurangan-kekurangan itu, sehingga pelayanan dan kinerja pemerintah dapat dinikmati masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman dalam pidatonya menyapaikan menjadikan masukan bagi pemerintah dari rekomendasi LKPj 2016 dari DPRD Riau. [Advertorial DPRD Riau/*]