SULUHRIAU – Dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina kembali memperlihatkan kuatnya posisi mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebanyak 162 negara menyatakan dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan membangun negara yang berdaulat.
Sikap tersebut tercermin dalam pemungutan suara Komite Ketiga Majelis Umum PBB pada Kamis. Dalam pengambilan keputusan terhadap rancangan resolusi tahunan tentang hak rakyat Palestina, mayoritas negara memberikan suara mendukung.
Dari hasil pemungutan suara, tercatat 162 negara mendukung resolusi, delapan negara menolak, sementara delapan negara lainnya memilih abstain.
Besarnya dukungan itu menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka masih menjadi sikap dominan di forum internasional.
Sejumlah negara yang memberikan dukungan berasal dari berbagai kawasan. Seluruh negara anggota Uni Eropa, Kanada, Australia, serta mayoritas negara di Amerika Selatan, Asia, dan Afrika masuk dalam kelompok pendukung.
Namun, sikap berbeda ditunjukkan delapan negara yang menolak resolusi tersebut. Mereka adalah Amerika Serikat, Israel, Argentina, Paraguay, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, dan Palau.
Sementara itu, delapan negara lainnya memilih tidak menentukan sikap melalui suara abstain. Hasil pemungutan suara tersebut dikutip dari Middle East Monitor.
Resolusi yang dibahas Komite Ketiga Majelis Umum PBB itu secara tegas menempatkan hak menentukan nasib sendiri sebagai hak mendasar rakyat Palestina.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk merdeka dan hidup bebas di tanah airnya, tanpa berada di bawah pendudukan Israel.
Lebih jauh, resolusi itu menekankan bahwa hak tersebut bersifat melekat dan tidak dapat dijadikan objek tawar-menawar, dikompromikan, ataupun dihapuskan melalui proses politik.
Pendudukan Israel Dinilai Hambat Kemerdekaan Palestina
Dalam pertimbangannya, resolusi tersebut juga merujuk pada pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengenai status pendudukan Israel di wilayah Palestina.
ICJ menyatakan bahwa keberlanjutan pendudukan Israel atas wilayah Palestina bertentangan dengan hukum internasional. Mahkamah tersebut juga menegaskan perlunya mengakhiri keberadaan yang dinilai melanggar hukum itu sesegera mungkin.
Pendapat hukum ICJ tersebut menjadi salah satu landasan penting dalam pembahasan hak rakyat Palestina untuk menentukan masa depannya sendiri.
Pendudukan yang terus berlangsung dinilai menjadi penghalang serius bagi rakyat Palestina untuk menikmati hak politik dan menentukan arah kehidupan mereka sebagai sebuah bangsa.
Meski didukung mayoritas anggota PBB, hasil pemungutan suara ini tidak serta-merta menjadikan Palestina sebagai negara merdeka secara penuh ataupun mengakhiri pendudukan Israel.
Namun, dukungan 162 negara menjadi gambaran kuatnya legitimasi politik internasional terhadap hak rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.
Di tengah konflik yang belum menemukan penyelesaian, suara mayoritas tersebut kembali menegaskan bahwa persoalan Palestina bukan sekadar konflik wilayah, melainkan juga menyangkut hak sebuah bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri. (src)