SULUHRIAU – Keputusan besar diambil pemerintah terhadap salah satu perusahaan industri kehutanan terbesar di Riau.
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) resmi dicabut. Tak tanggung-tanggung, kebijakan tersebut mencakup areal kerja seluas 338.536 hektare.
Pencabutan izin ini bukan sekadar penghentian aktivitas usaha. Pemerintah mengambil kembali penguasaan atas kawasan hutan yang sebelumnya berada dalam wilayah perizinan perusahaan tersebut.
Langkah tegas itu dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah persoalan serius dalam pemanfaatan kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja PT RAPP.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengatakan keputusan pencabutan izin tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
"Melalui keputusan tersebut, pemerintah menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas nama PT RAPP dengan luas areal kerja sekitar 338.536 hektare," ujar Barita dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).
Ada sejumlah temuan yang menjadi dasar pemerintah menjatuhkan sanksi administratif tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebakaran lahan gambut yang dilaporkan terjadi berulang kali di kawasan tersebut.
Selain persoalan kebakaran, Satgas PKH juga menemukan keberadaan perkebunan kelapa sawit dengan luas mencapai 18.362,74 hektare di dalam kawasan perizinan perusahaan.
Temuan lainnya tidak kalah serius. Terdapat aktivitas pembukaan lahan untuk pertambangan tanpa izin seluas 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung yang diperkirakan mencapai 211,54 hektare.
"Selain itu, ditemukan pula permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera," ungkap Barita.
Persoalan di kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo menjadi perhatian tersendiri. Kawasan konservasi di Riau tersebut merupakan salah satu habitat penting bagi gajah Sumatera yang keberadaannya terus menghadapi tekanan akibat perubahan fungsi dan kerusakan lingkungan.
Dengan pencabutan PBPH ini, seluruh kegiatan dalam kawasan izin yang dicabut harus dihentikan. Penguasaan dan pengelolaan kawasan tersebut selanjutnya kembali berada di tangan negara.
PT RAPP sendiri merupakan bagian dari Royal Golden Eagle (RGE), kelompok usaha yang didirikan pengusaha Indonesia, Sukanto Tanoto. Grup bisnis tersebut bergerak di sektor sumber daya alam dan berkantor pusat di Singapura.
Barita menegaskan, keputusan terhadap PT RAPP merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi tata kelola kawasan hutan sekaligus memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan.
Satgas PKH juga memastikan penertiban kawasan hutan tidak berhenti pada keputusan tersebut. Pemerintah akan melanjutkan langkah pengawasan dan penindakan melalui koordinasi lintas kementerian serta lembaga.
Menurut Barita, seluruh proses penertiban akan dilaksanakan secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
"Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan fungsi kawasan hutan, menjaga aset negara, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tutupnya.
Pencabutan izin seluas 338.536 hektare ini menjadi langkah besar dalam penataan kawasan hutan. Namun, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada penghentian izin.
Pemulihan kawasan, perlindungan ekosistem gambut, pengamanan habitat gajah Sumatera, serta kepastian pengelolaan kawasan pascapencabutan izin akan menjadi bagian penting dari tindak lanjut kebijakan tersebut. (src)