SULUHRIAU, Pekanbaru– Kabar baik bagi para pekerja di Provinsi Riau. Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau tahun 2027 resmi ditetapkan setelah Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menandatangani Surat Keputusan (SK) kenaikan upah minimum tersebut.
Dalam keputusan itu, UMP Riau 2027 ditetapkan sebesar Rp4.031.142. Angka tersebut meningkat 6,63 persen atau bertambah Rp250.646 dibandingkan UMP tahun 2026 sebesar Rp3.780.495,85 per bulan.
Kepastian penetapan ini disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Ronni Rakhmat, Jumat (20/11/2026).
Ia memastikan proses penetapan telah rampung setelah rekomendasi disampaikan Dewan Pengupahan Provinsi Riau.
"Alhamdulillah, Pak Gubernur telah menandatangani SK UMP Riau," ujar Ronni.
Kenaikan tersebut tidak hanya berlaku untuk upah minimum provinsi secara umum. Pemerintah Provinsi Riau juga menetapkan besaran upah minimum sektoral untuk sejumlah bidang usaha, termasuk sektor minyak dan gas bumi serta pertanian dan perkebunan.
Untuk sektor minyak dan gas (migas), upah minimum tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Nilai ini naik 6,63 persen atau bertambah Rp252.110 dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, upah minimum sektor pertanian dan perkebunan ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Besaran tersebut mengalami kenaikan 6,63 persen atau meningkat Rp250.862 dari ketentuan tahun 2026.
Penetapan ini menjadi salah satu acuan penting bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban pengupahan terhadap pekerja. Di sisi lain, kenaikan upah minimum juga diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kebutuhan hidup yang terus berkembang.
UMK Kabupaten dan Kota Menyusul
Setelah penetapan UMP dan upah minimum sektoral tingkat provinsi, perhatian berikutnya tertuju pada besaran upah minimum di masing-masing kabupaten dan kota di Riau.
Ronni menjelaskan, Dewan Pengupahan kabupaten dan kota saat ini mulai menggelar pembahasan untuk menyusun rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Hasil pembahasan tersebut nantinya disampaikan kepada masing-masing bupati dan wali kota sebelum diteruskan untuk ditetapkan melalui SK Gubernur Riau.
Pemerintah daerah diberi batas waktu hingga 25 November 2026 untuk menyelesaikan tahapan penetapan UMK dan UMSK.
Sementara itu, untuk UMP dan upah minimum sektoral tingkat provinsi, batas akhir penetapannya adalah 21 November 2026. Dengan telah ditandatanganinya SK pada 20 November, penetapan upah minimum tingkat provinsi tersebut dilakukan sebelum tenggat waktu.
"Untuk UMP dan UMPS Riau, batas akhir penetapan paling lambat tanggal 21 November dan hari ini sudah ditandatangani. Sementara untuk UMK dan UMSK kabupaten/kota paling lambat tanggal 25 November," jelas Ronni.
Dengan rampungnya penetapan UMP 2027, kini pekerja dan kalangan dunia usaha di Riau menantikan keputusan berikutnya mengenai besaran upah minimum di setiap kabupaten dan kota.
Besaran UMK nantinya akan menjadi perhatian tersendiri karena menjadi acuan pengupahan minimum di masing-masing daerah. (src)