SULUHRIAU, Pekanbaru– Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai mematangkan arah pembangunan dan belanja daerah untuk tahun 2027.
Dalam proyeksi awal, anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Pekanbaru direncanakan mencapai Rp3,044 triliun.
Besarnya anggaran tersebut diharapkan menjadi instrumen penting untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Mulai dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur perkotaan.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, mengatakan penyusunan anggaran tahun mendatang tetap diarahkan pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan setiap alokasi belanja memiliki manfaat nyata dan mampu menjawab kebutuhan warga.
"Program prioritas tahun depan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan utama masyarakat. Mulai dari pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga kegiatan lainnya," ujar Agung Nugroho di Pekanbaru, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, kebijakan pembangunan 2027 tidak hanya disusun berdasarkan perencanaan di atas kertas. Pemko Pekanbaru juga akan mempertimbangkan perkembangan kondisi sosial dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, program yang dijalankan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kami terus beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat serta menyesuaikan berbagai program secara dinamis agar seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat," katanya.
Di sisi lain, proyeksi RAPBD sebesar Rp3,044 triliun tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Pekanbaru.
Saat ini, dokumen Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 tengah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru.
Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan proyeksi pendapatan daerah dengan kebutuhan belanja, termasuk memastikan program prioritas dapat diakomodasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
Agung berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat segera dituntaskan sehingga dokumen anggaran bisa disahkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
"Saat ini, program tersebut masih dibahas oleh DPRD. Mudah-mudahan dapat segera disahkan. Namun, jika belum, tentu kita harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Bagi kami, kepentingan masyarakat adalah segalanya," tegasnya.
Pemko Pekanbaru menargetkan pembahasan RAPBD 2027 berjalan lancar tanpa kendala administratif yang dapat menghambat tahapan penganggaran.
Pengesahan tepat waktu menjadi salah satu faktor penting agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat direalisasikan sejak awal tahun anggaran.
Dengan proyeksi anggaran mencapai Rp3,044 triliun, tantangan berikutnya bukan sekadar menetapkan besaran belanja, melainkan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan hasil bagi masyarakat Pekanbaru. (src)