SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan perwakilan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka koordinasi dan pendampingan pengelolaan JDIH.
Pertemuan berlangsung di Ruang Pokja Kanwil Kemenkum Riau, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan difokuskan pada optimalisasi penginputan E-Report serta pemenuhan indikator penilaian pengelolaan JDIH.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Kanwil Kemenkum Riau dan DPRD Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kualitas dokumentasi dan informasi hukum.
Melalui pendampingan ini, pengelola JDIH diharapkan mampu melaksanakan pengelolaan dokumen hukum secara lebih tertib, terstruktur, dan sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.
Dalam pembahasan, Kanwil Kemenkum Riau menyampaikan hasil identifikasi terhadap sejumlah indikator penilaian aspek organisasi JDIH DPRD Kabupaten Kampar yang belum terpenuhi.
Salah satu perhatian utama adalah belum tersedianya regulasi terbaru yang secara khusus menjadi dasar hukum penyelenggaraan dan pengelolaan JDIH. Sehingga diperlukan langkah penyempurnaan untuk memperkuat kelembagaan pengelola.
Kanwil Kemenkum Riau menjelaskan bahwa keberadaan dasar hukum yang memadai merupakan unsur penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan JDIH.
"Regulasi tersebut diperlukan untuk memperjelas kedudukan organisasi, pembagian tugas dan fungsi pengelola, serta menjamin keberlanjutan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat," terang tim Kanwil.
Menanggapi hasil identifikasi tersebut, perwakilan DPRD Kabupaten Kampar menyambut positif masukan dan pendampingan yang diberikan.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum Riau menyarankan agar kebutuhan penyusunan atau penyesuaian regulasi pengelolaan JDIH dikoordinasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten Kampar. Guna memastikan terpenuhinya aspek kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain penguatan dasar hukum, pertemuan juga menekankan pentingnya optimalisasi pengisian E-Report sebagai bagian dari evaluasi kinerja pengelolaan JDIH.
Ketepatan penginputan data, kelengkapan dokumen pendukung, dan pemenuhan indikator penilaian menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dokumentasi hukum di lingkungan DPRD Kabupaten Kampar.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau di bawah koordinasi Yeni Nel Ikhwan selaku Plh Kepala Kantor Wilayah terus berkomitmen memberikan pendampingan dan penguatan kapasitas kepada pengelola JDIH di daerah.
Sinergi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan JDIH yang semakin optimal dan akuntabel. (rls)