Rabu, 18 November 2026 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap! | Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri | Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM | Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar | Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar | Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
 
 
☰ Sosial Budaya
Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rohul
Selasa, 17 November 2026 - 15:40:25 WIB

SULUHRIAU, Pekanbaru — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan rapat harmonisasi terhadap sepuluh Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Rokan Hulu, Senin (16/11/2026). 


Kegiatan yang berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting dan di Ruang Rapat Pokja 2 Kanwil Kemenkum Riau ini bertujuan menyelaraskan substansi rancangan regulasi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.


Rapat dihadiri oleh Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang juga menjabat Kepala Divisi P3H, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, sejumlah kepala perangkat daerah terkait, Bagian Hukum Setda Kabupaten Rokan Hulu, serta JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kanwil Kemenkum Riau dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.


Dalam pembukaan rapat, Kepala Divisi P3H menyampaikan bahwa harmonisasi merupakan tahapan penting untuk mencapai kesepakatan, menyelaraskan substansi, dan menyerap masukan dari para pemangku kepentingan. 


Melalui pembahasan teknis dan substantif, rancangan peraturan diharapkan memiliki kepastian hukum, selaras dengan hukum nasional, serta mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.


Sepuluh Ranperbup yang dibahas mencakup berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 


Materi tersebut meliputi perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa, standar biaya kegiatan pemerintah desa, penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk, standar harga satuan barang dan jasa, serta standar biaya umum Tahun Anggaran 2026.


Selain itu, harmonisasi juga membahas rancangan pengaturan mengenai petunjuk pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), remunerasi BLUD pada UPTD Puskesmas, kedudukan dan tata kerja Dinas Kesehatan, pedoman pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa, serta tata cara pemeriksaan pajak daerah.


Dalam pembahasan, Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan teknik penyusunan dan materi muatan setiap rancangan. 


Aspek yang menjadi perhatian antara lain ketepatan konsiderans menimbang dan dasar hukum, sistematika penulisan, penggunaan istilah, penomoran pasal, serta kesesuaian rumusan norma dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.


Pada beberapa rancangan, pembahasan juga menitikberatkan pada kejelasan substansi agar tidak menimbulkan multitafsir. Di antaranya terkait standar biaya dan satuan harga, pengembalian Desa Persiapan Tandun Timur ke Desa Tandun sebagai desa induk, dasar penentuan BPHTB, serta pengaturan sumber pembiayaan remunerasi BLUD UPTD Puskesmas.


Sementara itu, Ranperbup tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan turut mendapat masukan terkait penyesuaian materi muatan dan dasar hukum. 


Adapun rancangan tentang bantuan pendidikan mahasiswa dibahas dari aspek landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk kejelasan kategori program studi penerima bantuan.


Untuk Ranperbup tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, harmonisasi menyoroti perlunya penyesuaian sejumlah ketentuan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.


Pembahasan juga mencakup kejelasan kewenangan tim pemeriksa, mekanisme penyegelan dan pembukaan segel, pengembalian dokumen, serta pemeriksaan terhadap pihak ketiga.


Melalui harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Riau mendorong agar seluruh masukan dan hasil pembahasan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam menyempurnakan rancangan peraturan. 


Sinergi antara perancang peraturan perundang-undangan dan perangkat daerah diharapkan dapat menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, memiliki landasan hukum yang kuat, serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pelayanan dan pembangunan daerah. (rls) 


 




 
Berita Lainnya :
  • 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
  • Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
  • Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
  • Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
  • Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 450 Prajurit Yonif 132/BS Dikirim ke Papua, Bupati: Pulang Harus Lengkap!
    02 Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Irjen Eko Hadi Dijatuhi Sanksi PTDH dari Polri
    03 Kemenkum Riau Sosialisasikan Perseroan Perorangan, Dorong Legalitas dan Daya Saing Pelaku UMKM
    04 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    05 Optimalkan Pengelolaan JDIH, Kanwil Kemenkum Riau Dampingi DPRD Kabupaten Kampar
    06 Polres Kampar Bongkar Dugaan TPPO di Bangkinang, Perempuan 49 Tahun Diamankan
    07 Aplikasi PPNS Diperbarui, Kanwil Kemenkum Riau Ikuti Sosialisasi Nasional Perkuat Layanan
    08 Perkuat Kualitas Produk Hukum Daerah, Kanwil Kemenkum Riau Harmonisasi 10 Ranperbup Rohul
    09 Siapkan Kajian Akademis 250 Halaman, Syekh Abdul Wahab Rokan Diusul Jadi Pahlawan Nasional
    10 Kanwil Kemenkum Riau Harminisasikan Tujuh Regulasi Kampar, Dua Dikembalikan
    11 Pasca Petugas Satpol PP Diserang, Wako Agung Cek Pasar Tumpah Ahmad Yani: Pedagang Tutup Pukul 08.00 Wib
    12 Jam Komandan Perdana, Dandim 0324/Rohul Tekankan Kehormatan Satuan dan Solusi untuk Rakyat
    13 APBD Riau 2027 Disetujui Rp10 Triliun, DPRD Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Saran
    14 Kanwil Kemenkum Riau Dorong APBDes Topang Operasional Posbankum di Rohul
    15 Kanwil Kemenkum Riau Gelar Webinar GI Tourism, Angkat Produk Unggulan Jadi Magnet Wisata Dunia
    16 Plt Gubri Ajak Warga Ubah Pekarangan Jadi Sumber Pangan, Cabai Jadi Andalan
    17 MPR Geser Sidang Paripurna Penetapan Wapres Pengganti Gibran ke 9 Desember 2026
    18 14 Hari Operasi Zebra Lancang Kuning di Kampar Dimulai, Ini 10 Pelanggaran Jadi Sasaran
    19 Turnamen Sepak Bola Piala Danyonif TP 898 Dimulai, Bupati Kampar Harap Lahir Bibit Unggul
    20 Mulai 16 November, Tiket RoRo Bengkalis Berlaku E-Tiket, Mobil Tumpangan dan Truk Jadi Prioritas
    21 Antisipasi Banjir, Bupati Kampar Sisir Drainase Bangkinang Kota
    22 Transaksi di Pondok Dusun Koto Lindang Padang Sawah, Dua Pengedar Sabu Ditangkap
     
    Redaksi | Indeks Berita
    Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik
    © SuluhRiau.com | Pencerahan Bagi Masyarakat