SULUHRIAU, Jakarta- Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional memasuki babak serius.
Komisi III DPR RI meminta Polri tidak berhenti pada penerapan pasal pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana yang lebih berat, termasuk dugaan makar dan kejahatan terhadap keamanan negara.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting tidak bisa dipandang sebagai persoalan intersepsi komunikasi elektronik semata.
Menurut dia, penyidik harus mengungkap secara menyeluruh siapa yang terlibat, bagaimana operasi tersebut dijalankan, serta apa tujuan di balik tindakan itu.
"Komisi III DPR RI menegaskan bahwa pengusutan perkara ini jangan hanya dibatasi dan disederhanakan dengan pasal-pasal UU ITE semata. Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar," tegas Habiburokhman.
Ia menduga, terdapat agenda politik yang lebih luas di balik rangkaian aktivitas ilegal tersebut. Terlebih, pihak yang disebut menjadi sasaran bukan hanya Presiden Prabowo, melainkan juga sejumlah tokoh bangsa.
"Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah Kepala Negara RI, serta begitu banyak tokoh bangsa. Hampir dapat dipastikan ada target politik kotor berskala amat besar di balik operasi gelap ini," ujarnya.
Dugaan Operasi Tidak Hanya Penyadapan
Dalam rapat tersebut, Habiburokhman mengungkapkan bahwa Komisi III DPR memperoleh informasi mengenai dugaan aktivitas lain yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut.
Aktivitas itu, menurut dia, meliputi pengawasan tanpa hak, pemetaan profil sejumlah individu, penyebaran informasi untuk merusak reputasi seseorang hingga dugaan kriminalisasi dengan memanfaatkan proses hukum demi kepentingan politik.
Habiburokhman juga menyinggung dugaan pembentukan opini melalui media sosial serta penggalangan masyarakat untuk menghambat kebijakan pemerintah.
Tidak hanya itu, ia menyebut adanya dugaan pengumpulan dana melalui aktivitas bisnis ilegal untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut.
"Terlebih lagi kami mendapat informasi bahwa mereka bukan hanya melakukan penyadapan ilegal, tetapi juga melakukan pemantauan atau surveillance ilegal, pemprofilan atau profiling ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal atau doxing, kriminalisasi dan penggunaan hukum sebagai sarana kepentingan politik," ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, apabila berbagai dugaan tersebut terbukti saling berkaitan, persoalannya dapat memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada pelanggaran terhadap privasi dan keamanan komunikasi.
Ia menilai, rangkaian perbuatan itu berpotensi mengancam keselamatan kepala negara sekaligus kepentingan keamanan nasional.
Komisi III Sampaikan Tiga Tuntutan
Untuk memastikan perkara tersebut ditangani secara menyeluruh, Komisi III DPR menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Polri.
Pertama, penyidik diminta membuka kemungkinan penerapan pasal-pasal makar dan tindak pidana berat lainnya. Komisi III menginginkan proses hukum tidak hanya bertumpu pada ketentuan UU ITE, tetapi juga mendalami dugaan kejahatan terhadap keamanan negara apabila ditemukan unsur-unsur pidananya.
Kedua, seluruh aktivitas pengawasan ilegal yang diduga masih berlangsung harus dihentikan. Komisi III juga meminta data hasil penyadapan diamankan dan diaudit oleh otoritas independen agar tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan maupun manipulasi politik.
Ketiga, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa pengecualian.
Habiburokhman menegaskan, penegakan hukum harus menjangkau semua pihak, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah hingga pihak yang diduga menikmati keuntungan dari aktivitas tersebut.
Dengan demikian, pengusutan perkara diharapkan tidak berhenti pada individu tertentu, melainkan mampu mengungkap keseluruhan rangkaian dugaan perbuatan beserta pihak-pihak yang berada di belakangnya.
Kapolri Minta Publik Beri Waktu
Menanggapi desakan Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mengoptimalkan penyidikan untuk menuntaskan perkara tersebut.
Ia meminta masyarakat memberikan waktu kepada penyidik Bareskrim Polri untuk bekerja dan mengungkap fakta hukum di balik kasus yang telah memunculkan perhatian luas tersebut.
Suyudi menjelaskan, penyidik saat ini menangani perkara dugaan akses ilegal, penyadapan ilegal, serta tindak pidana makar.
Dalam penanganan perkara itu, sejumlah oknum pejabat tinggi Polri berinisial LSP, AN, EH, dan SU turut terseret.
"Untuk itu kami Polri akan terus melakukan upaya yang optimal dalam menjawab apa yang menjadi keresahan masyarakat. Dan juga tentunya ini menjadi keresahan pimpinan negara Bapak Presiden dan jajaran dan juga tokoh-tokoh politik dan tokoh-tokoh masyarakat," kata Suyudi.
Pernyataan tersebut disampaikan seusai Kapolri mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Suyudi, perkara ini menyangkut keresahan berbagai kalangan, termasuk Presiden beserta jajaran pemerintahan, tokoh politik, dan tokoh masyarakat yang disebut menjadi korban penyadapan ilegal.
Ia memastikan Polri akan berupaya memberikan penjelasan kepada publik melalui proses penyidikan yang sedang berjalan.
"Untuk itu berikan kami waktu untuk bisa menuntaskan dan menjawab ini semua kepada masyarakat," ujarnya.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah Bareskrim Polri dalam membongkar perkara tersebut. Tidak hanya soal dugaan penyadapan, masyarakat juga menunggu kejelasan mengenai siapa yang mengendalikan operasi, bagaimana jaringan itu bekerja, serta apakah terdapat motif politik dan unsur kejahatan terhadap keamanan negara.
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menjadi bagian penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan transparan, profesional, dan tidak tebang pilih. (src)
