SULUHRIAU– Dinamika politik nasional memasuki babak baru setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis (12/11/2026).
Langkah tersebut menjadi perkembangan penting di tengah polemik berkepanjangan mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang belakangan memicu desakan pengunduran diri hingga wacana pemakzulan.
Gibran mendatangi Gedung MPR di Jakarta Pusat sekitar pukul 11.15 WIB. Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga tersebut, ia meninggalkan lokasi sekitar pukul 11.35 WIB.
Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan kedatangan Gibran sekaligus menjelaskan maksud pertemuan tersebut.
Menurut Muzani, dalam pertemuan itu Gibran secara langsung menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Mas Gibran menyampaikan maksud kedatangannya menemui kami selaku pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yakni menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Muzani di Gedung MPR, Kamis.
Muzani juga mengungkapkan bahwa surat pengunduran diri dengan isi serupa telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Tidak hanya menyerahkan surat, Gibran disebut meminta agar proses administrasi dan ketatanegaraan terkait pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti.
MPR Gelar Rapat Pimpinan, Siapkan Rapat Gabungan
Menindaklanjuti surat tersebut, MPR langsung menyiapkan agenda pembahasan di tingkat pimpinan.
Muzani mengatakan, pimpinan MPR akan menggelar rapat untuk membicarakan langkah selanjutnya. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi-fraksi di MPR.
Langkah tersebut diperlukan untuk menentukan mekanisme konstitusional setelah adanya pengajuan pengunduran diri seorang Wakil Presiden.
"Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut. Hari ini pimpinan majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri itu," kata Muzani.
Ia menambahkan, MPR akan menggelar rapat gabungan bersama para pimpinan fraksi guna membahas tahapan berikutnya.
Muzani turut menjelaskan bahwa proses pengisian jabatan Wakil Presiden secara definitif memiliki batas waktu sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Menurut dia, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyiapkan proses tersebut.
"Sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk menyiapkan proses tersebut. Saya kira ini hal-hal yang ingin saya sampaikan. Kami mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik dan peristiwa hari ini menjadi praktik ketatanegaraan baru bagi kita," ujarnya.
Berawal dari Polemik Persyaratan Pendidikan
Pengunduran diri Gibran tidak terlepas dari polemik mengenai dokumen pendidikan yang digunakan saat proses pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait gugatan yang mempertanyakan persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangan putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran ketika mengurus surat keterangan penyetaraan pendidikan untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Meski gugatan tidak diterima, sejumlah bagian pertimbangan hakim kemudian memunculkan perdebatan baru di ruang publik.
Desakan agar Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden pun menguat. Bahkan, muncul pula tuntutan agar DPR menempuh mekanisme pemakzulan.
Situasi semakin berkembang setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan warga bernama Subhan. Gugatan tersebut pada pokoknya mempersoalkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran.
Putusan dan perkembangan hukum tersebut menjadi bagian dari rangkaian persoalan yang memperpanjang polemik politik dan ketatanegaraan.
Kini, setelah surat pengunduran diri diserahkan secara resmi kepada MPR dan disebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan ditempuh lembaga negara tersebut.
Rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR menjadi tahapan penting untuk menentukan bagaimana proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan konstitusi. (src)
