SULUHRIAU, Pekanbaru - Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Provinsi Riau terus diperkuat. 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau memperkuat sinergi melalui koordinasi strategis.

Pertemuan bertajuk Silaturahmi dan Koordinasi Strategis Sinergitas Pelayanan Hukum Tahun 2026 digelar pada Rabu (11/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tinggi Riau.

Pertemuan dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Edison Manik dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau. 

Turut hadir Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum, serta Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau.

Dalam sambutannya, Edison Manik menekankan pentingnya sinergi antarlembaga untuk mendukung program strategis.

Ia menyebut ada tiga fokus utama. Pertama, pembentukan dan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Kedua, pengawasan terhadap 626 notaris di Provinsi Riau. Ketiga, peningkatan penanganan permasalahan kekayaan intelektual.

Edison juga menyoroti pentingnya penyebarluasan informasi hukum secara lebih masif. Tujuannya agar masyarakat dapat memperoleh pemahaman hukum meskipun belum memiliki akses mandiri terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Ketua Pengadilan Tinggi Riau menyambut baik kunjungan jajaran Kanwil Kemenkum Riau. Ia mengapresiasi hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antara kedua institusi.

Kolaborasi tersebut dinilai penting dalam mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Riau juga memaparkan komitmen Mahkamah Agung dalam memperkuat layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Salah satu inovasinya adalah Aplikasi Tuanku Online Versi 2. Berdasarkan data yang disampaikan, layanan kolaborasi tersebut telah mencatatkan sebanyak 2.148 akses layanan hukum.

Layanan tersebut meliputi konsultasi hukum, layanan paralegal, dan layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Selanjutnya, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Riau memaparkan perkembangan aplikasi SI BAPAK atau Sistem Informasi Posbankum Berdampak sebagai inovasi digital untuk memperluas jangkauan layanan bantuan hukum.

Saat ini, aplikasi tersebut tengah menjalani proses migrasi ke domain resmi http://go.id serta integrasi sistem dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Penguatan integrasi SI BAPAK dengan Tuanku Online Versi 2 juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan pemutakhiran data profil paralegal dan peacemaker atau juru damai di tingkat desa dan kelurahan secara berkala.

Dengan data yang akurat dan terhubung, layanan bantuan hukum serta penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.

Dalam sesi diskusi, kedua pihak turut mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan layanan hukum di lapangan.

Salah satunya adalah masih adanya masyarakat, kepala desa, maupun paralegal yang merasa ragu atau memiliki persepsi bahwa lembaga peradilan sulit dijangkau.

Menanggapi hal tersebut, Pengadilan Tinggi Riau menyatakan kesiapan untuk melibatkan hakim dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi bersama Kanwil Kemenkum Riau.

Sebagai tindak lanjut, kedua institusi sepakat mengoptimalkan penyuluhan hukum terpadu di berbagai daerah dengan mengintegrasikan edukasi penggunaan SI BAPAK dan Tuanku Online Versi 2 ke dalam agenda pembinaan masyarakat.

Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum dan memperoleh penyelesaian masalah secara tepat.

Melalui koordinasi strategis ini, Kanwil Kemenkum Riau dan Pengadilan Tinggi Riau berkomitmen memperkuat sinergi kelembagaan serta mengoptimalkan pemanfaatan inovasi digital dalam pelayanan hukum.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan kepastian hukum dan akses keadilan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Provinsi Riau. (rls)