SULUHRIAU, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melaksanakan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), Selasa (10/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pokja 2 Kanwil Kemenkum Riau ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Edison Manik, didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Yeni Nel Ikhwan.
Rapat turut dihadiri Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Ketua dan Anggota Panitia Khusus DPRD, perwakilan Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Kabupaten Rokan Hilir, serta jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Riau.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memastikan regulasi daerah disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Edison Manik menegaskan pentingnya harmonisasi untuk menyelaraskan substansi Ranperda dengan peraturan yang lebih tinggi, menyempurnakan rumusan norma, serta memastikan pengaturannya sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Melalui proses ini, Ranperda diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.
Pembahasan menghasilkan sejumlah catatan penyempurnaan, mulai dari penyesuaian judul dan istilah dalam naskah akademik, perbaikan konsiderans dan dasar hukum, hingga penyelarasan ketentuan umum, asas, ruang lingkup, dan tujuan pengaturan.
Perbaikan tersebut diperlukan agar substansi Ranperda memiliki landasan yuridis yang kuat dan sistematika yang jelas.
Selain itu, rapat menyoroti pengaturan hak dan kewajiban badan usaha, termasuk pelaksanaan TJSLBU dan ketentuan sanksi yang harus selaras dengan peraturan perundang-undangan.
Bidang program tanggung jawab sosial juga perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020, sementara pengaturan Forum TJSLBU perlu diperjelas terkait kedudukan, fungsi, keanggotaan, kepengurusan, dan mekanisme pengawasannya.
Aspek lain yang menjadi perhatian meliputi penetapan sasaran dan lokasi program, sumber pendanaan, pembinaan, pelaporan, monitoring, serta evaluasi.
Seluruh ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara lebih tegas agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha dapat berlangsung secara terarah, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.
Melalui kegiatan harmonisasi ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ranperda TJSLBU selanjutnya perlu disempurnakan berdasarkan hasil pembahasan sebelum memasuki tahapan berikutnya, sehingga nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha di Kabupaten Rokan Hilir. (rls)
