SULUHRIAU, Pekanbaru - Sebuah kursi di kantor desa kini bisa menjadi meja perdamaian pertama bagi warga yang berselisih.
Bukan lagi sekadar tempat mengurus surat, kantor kepala desa dan lurah di Riau sedang disiapkan menjadi ruang dialog.
Tempat warga duduk bersama, saling mendengar, lalu menemukan jalan tengah tanpa harus menempuh jalur pengadilan yang panjang dan melelahkan.
Gagasan itu dibawa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam sosialisasi Peacemaker Training 2026, Senin, 9 November 2026. Sosialisasi digelar secara daring dan diikuti pemerintah daerah se-Riau.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Edison Manik, membuka langsung kegiatan tersebut. Ia didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, jajaran penyuluh hukum, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kepala bagian hukum setda, kepala bagian tata pemerintahan, serta penyuluh hukum se-Riau.
Di hadapan peserta, Edison menyampaikan pesan yang sederhana namun tajam. Kades dan lurah adalah orang yang paling dekat dengan warga. Karena itu, merekalah yang paling pantas menjadi juru damai pertama ketika konflik muncul.
"Perselisihan di desa tidak selalu harus diselesaikan di meja hijau. Banyak persoalan bisa selesai dengan musyawarah, jika ada yang memandu dengan cara yang benar," ujar Edison.
Program ini bukan sekadar pelatihan biasa. Peacemaker Training merupakan amanat Pasal 19 ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2026 tentang Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan. Aturan itu menegaskan, kades dan lurah perlu dibekali kemampuan mediasi untuk membantu warga menyelesaikan sengketa secara damai.
Selama ini, banyak sengketa kecil di desa membesar karena tidak ada yang menengahi. Persoalan batas tanah, warisan keluarga, utang piutang, hingga salah paham antar tetangga, sering kali berlarut-larut. Jika tidak ditangani sejak awal, persoalan itu bisa merenggangkan hubungan sosial dan berakhir di ranah hukum.
Melalui pelatihan ini, Kemenkum ingin memotong rantai tersebut. Sengketa diselesaikan lebih cepat, lebih adil, dan tetap menjaga silaturahmi.
Yang menarik, pelatihan tahun 2026 digelar sepenuhnya secara digital. Peserta belajar lewat e-learning, tanpa harus meninggalkan desa dalam waktu lama.
Pendaftaran dibuka pada 5 sampai 10 November 2026 melalui laman http://plp.kemenkum.go.id. Setelah itu, peserta mengikuti pembelajaran melalui Learning Management System BPSDM Hukum di http://e-learning.kemenkum.go.id yang terintegrasi dengan platform Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri di http://pamongdesa.kemendagri.go.id.
Sistem ini berbeda dari tahun sebelumnya. Semua tahapan, mulai dari pendaftaran, pembelajaran, evaluasi, hingga penilaian akhir, dilakukan dalam satu alur digital yang terpantau.
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum memaparkan mekanisme tersebut secara rinci. Ia menekankan, pemerintah daerah memegang peran penting agar program ini berjalan.
Pemda diminta membantu proses administrasi, menyebarkan informasi, hingga memastikan kades dan lurah memiliki akses perangkat dan jaringan untuk belajar. Tanpa dukungan itu, pelatihan sehebat apa pun akan sulit menjangkau desa-desa terjauh.
Materi pelatihan dibagi dalam tiga kelompok besar. Pertama, Materi Wawasan. Kedua, Materi Inti. Ketiga, Materi Penunjang.
Penyuluh Hukum Madya, Dwi Maya Charlly, menjelaskan, ketiga kelompok materi itu tidak hanya berisi teori. Peserta juga akan menjalani simulasi praktik mediasi. Mereka dilatih mendengarkan dua pihak yang bertikai, mengelola emosi, menggali kepentingan, hingga menyusun kesepakatan yang bisa diterima bersama.
"Juru damai bukan hakim. Tugasnya bukan menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Tugasnya membuka ruang agar kedua pihak mau bicara dan menemukan solusi sendiri," kata Dwi Maya.
Penilaian peserta dilakukan secara menyeluruh. Sikap, penguasaan substansi, keterampilan mediasi, hingga hasil akhir pelatihan menjadi ukuran kelulusan. Peserta yang dinyatakan lulus akan memperoleh pengakuan kompetensi berupa gelar nonakademik Non Litigation Peacemaker, disingkat N.L.P.
Gelar itu bukan sekadar tambahan di belakang nama. Gelar itu menjadi penanda bahwa kades dan lurah tersebut telah teruji kemampuannya sebagai juru damai.
Program ini tidak berjalan sendiri. Kemenkum menggandeng Mahkamah Agung, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Dalam Negeri. Sinergi lintas lembaga itu diharapkan membuat kompetensi juru damai desa semakin kuat dan diakui.
Pada akhirnya, targetnya jelas. Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan atau Posbankum harus benar-benar hidup. Bukan hanya papan nama di depan kantor desa, tetapi layanan nyata yang mudah dijangkau warga.
Jika semakin banyak kades dan lurah menyandang gelar N.L.P, warga tidak perlu lagi bingung harus ke mana saat berselisih. Cukup datang ke kantor desa, duduk bersama, dan mencari damai.
Dari desa yang damai, Riau sedang membangun budaya sadar hukum yang dimulai dari hal paling sederhana, yaitu mau mendengar sebelum menghakimi. (src)
