SULUHRIAU, Pekanbaru - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) mengikuti Diskusi Strategi Kebijakan Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum Maluku ini berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026). 

Diskusi tersebut menjadi forum diseminasi hasil analisis evaluasi kebijakan sekaligus ruang pertukaran pandangan mengenai pelaksanaan layanan jaminan fidusia, tantangan yang dihadapi, serta langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas tata kelolanya.

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Farida Wahid, dalam laporan penyelenggaraannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan hasil evaluasi dampak kebijakan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.

Sambutan sekaligus arahan disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, yang mengapresiasi pelaksanaan diskusi tersebut. Ia menegaskan pentingnya menjadikan hasil kajian sebagai dasar perumusan kebijakan, khususnya dalam pembahasan layanan jaminan fidusia dan pencatatan penghapusannya atau roya.

Dalam arahannya, kepastian hukum tidak cukup hanya diwujudkan melalui keberadaan norma dalam peraturan, tetapi juga harus mampu memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya.

Karena itu, evaluasi kebijakan perlu memperhatikan efektivitas pelaksanaan layanan serta dampaknya bagi pengguna.

Narasumber pertama, Kepala Administrasi Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Rapin S. Rumakat, memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021.

Menurut hasil evaluasi, sistem pendaftaran elektronik telah memperluas akses dan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, pemerataan anggaran, jangkauan sosialisasi, serta karakter layanan yang bersifat mandiri dan nonverifikatif.

Selanjutnya, Penyuluh Hukum Direktorat Perdata Ditjen Administrasi Hukum Umum, Wicaksono Rinaldi, menyampaikan materi mengenai tata kelola jaminan fidusia berdasarkan panduan Direktorat Perdata Tahun 2026.

Materi mencakup landasan hukum, subjek dan objek jaminan fidusia, serta prosedur pendaftaran, perubahan, perbaikan, dan penghapusan melalui aplikasi Fidusia Online.

Ia juga menekankan pentingnya pelaporan penghapusan atau roya untuk menjaga akurasi data, mencegah terjadinya fidusia ganda, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pembahasan turut mengulas kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Pelaksanaannya tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, terutama terkait mekanisme eksekusi apabila terjadi cidera janji serta perlindungan hak pemberi dan penerima fidusia.

Perspektif akademis disampaikan oleh Theresia N.A. Narwadan, akademisi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon.

Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan yuridis dan operasional dalam implementasi regulasi, seperti perbedaan masa berlaku hak akses antara korporasi dan perorangan, belum adanya batas waktu penerbitan sertifikat, belum terstandardisasinya tarif jasa notaris, serta belum tegasnya pengaturan dan sanksi atas kewajiban pencatatan penghapusan jaminan fidusia.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan perluasan hak akses dan kemudahan berusaha bagi pengguna langsung telah tercapai.

Namun, pemerataan layanan bagi seluruh notaris baru terpenuhi sebagian, sedangkan tertib administrasi penghapusan jaminan fidusia dan kepastian hukum masih memerlukan penguatan.

Sifat layanan yang berbasis self-assessment dan nonverifikatif juga menempatkan tanggung jawab atas kebenaran materiil data pada pemohon.

Sejumlah kendala lain turut menjadi perhatian, mulai dari keterbatasan jumlah petugas dan anggaran operasional, belum optimalnya sosialisasi hingga tingkat cabang lembaga pembiayaan, gangguan keandalan server AHU Online, hingga belum terintegrasinya data dengan sektor terkait seperti Korlantas, basis data aset bergerak, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, belum tersedianya sistem pengingat otomatis untuk penertiban roya dinilai berpotensi menghambat pembaruan data jaminan fidusia.

Berdasarkan temuan tersebut, diskusi menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan secara bertahap.

Dalam jangka pendek, diperlukan perluasan sosialisasi dan bimbingan teknis, peningkatan kapasitas serta keandalan AHU Online, dan pengembangan sistem pengingat otomatis bagi kreditur yang telah menerima pelunasan.

Dalam jangka menengah, penyempurnaan regulasi dan integrasi data lintas sektor menjadi prioritas. Sementara itu, dalam jangka panjang, diperlukan penegasan tanggung jawab atas kebenaran data, penguatan fungsi verifikasi, serta penerapan sanksi administratif terhadap kreditur yang lalai melakukan penghapusan jaminan fidusia.

Keikutsertaan Tim Kerja BSK Kanwil Kementerian Hukum Riau dalam forum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kapasitas analisis kebijakan berbasis bukti.

Hasil diskusi diharapkan menjadi referensi dalam mengidentifikasi dampak kebijakan, merumuskan rekomendasi perbaikan, dan mendorong tata kelola layanan hukum yang lebih efektif.

Melalui partisipasi tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Riau terus mendukung penguatan kualitas kebijakan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Evaluasi terhadap layanan jaminan fidusia diharapkan dapat mendorong penyempurnaan regulasi dan sistem pelayanan sehingga kepastian hukum tidak hanya terjamin secara normatif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. (rls)