SULUHRIAU— Politikus senior sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, membantah keras keterlibatan dirinya dalam isu penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang beredar melalui selebaran (flyer).
Dalam selebaran digital tersebut, Munaslub diisukan bakal digelar pada 29 November 2026.
Doli menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui asal-usul maupun penyebaran informasi tersebut. Ia menyatakan selalu memegang teguh prinsip konstitusional dan institusional dalam berorganisasi.
"Saya paham betul bahwa tata cara berorganisasi telah diatur sepenuhnya dalam AD/ART dan peraturan organisasi yang harus dipatuhi bersama. Secara institusional, saya sangat mengerti struktur, hierarki kewenangan, serta tanggung jawab dalam berpartai," ujar Doli dalam keterangan tertulisnya.
Hubungan Baik dengan Bahlil Lahadalia
Ketua Komisi II DPR RI ini juga menepis kabar adanya keretakan di jajaran elite partai. Doli menekankan bahwa hubungannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, berjalan sangat baik, harmonis, dan produktif.
Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Bahlil mengenai dinamika politik yang berkembang saat ini. Keduanya sepakat bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memanfaatkan situasi untuk mencari keuntungan politik pribadi.
"Kami menyadari bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang dihadapi bangsa saat ini, pasti ada saja pihak yang berupaya memperkeruh suasana. Kami mendeteksi adanya pihak 'komprador' yang justru berasal dari internal kami sendiri," tutur Doli.
Fokus Mengawal Pemerintahan
Doli meminta kepada seluruh pihak agar tidak mengganggu soliditas Partai Golkar dengan agenda-agenda politik yang ia sebut sebagai "agenda kerdil".
Menurutnya, Partai Golkar saat ini tengah fokus mengejawantahkan komitmen untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara.
Ia juga menyoroti situasi nasional yang dinilainya sedang menghadapi tantangan serius, termasuk adanya indikasi gangguan terhadap stabilitas kepemimpinan nasional.
"Golkar harus berada di depan untuk menjaga dan mengawal Presiden sebagai bentuk komitmen konstitusional terhadap negara. Dan saya, sebagai kader Golkar, akan berada di garda terdepan untuk itu," pungkasnya. (rls)
