SULUHRIAU, Kampar– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, melaksanakan kunjungan kerja strategis ke Kantor Bupati Kampar, Senin (29/6/2026). 

Pertemuan ini dilakukan dalam rangka koordinasi penguatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat desa/kelurahan serta kesiapan pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) Berdampak dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau (FH UNRI).

Disambut langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar bersama Wakil Bupati Kampar, Misharti, Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, menyerahkan langsung penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar yang berhasil meraih Peringkat Terbaik I Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Provinsi Riau. 

Apresiasi ini diberikan atas komitmen tinggi jajaran Pemkab Kampar dalam mengelola keterbukaan dokumentasi hukum yang akuntabel.

Rudy Hendra Pakpahan juga memaparkan capaian luar biasa Kabupaten Kampar yang telah berhasil membentuk dan mengaktifkan 250 Posbankum (242 Posbankum Desa dan 8 Posbankum Kelurahan). 

Hingga saat ini, seluruh pos tersebut telah aktif melayani masyarakat dengan total 545 layanan hukum, yang mencakup bantuan hukum/advokasi, konsultasi, hingga rujukan advokat. 

"Kami mengapresiasi atas keberhasilan penyelesaian 63 perkara sengketa melalui jalur mediasi di luar pengadilan. Atas capaian ini, Kabupaten Kampar sangat berpotensi menjadi pilot project nasional penyelesaian sengketa di luar sidang. 

Untuk menguatkannya, Kanwil Kemenkum Riau akan berkoordinasi dengan Pengadilan Tinggi Riau agar hasil mediasi tersebut dapat terdaftar resmi dan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam bentuk Akta Van Dading," jelas Rudy Hendra Pakpahan.

Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan bahwa pihaknya bersama Pemkab Kampar tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Posbankum sebagai payung hukum formal, termasuk pemberian insentif bagi desa/kelurahan berprestasi. 

Terkait pilar akademis, sebanyak 292 mahasiswa FH UNRI telah disiapkan untuk melaksanakan Kukerta langsung di Posbankum Kampar, guna melakukan transfer pengetahuan hukum kepada aparatur desa serta membantu pendampingan penyusunan Peraturan Desa.

Merespons pemaparan tersebut, Bupati Kampar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas penghargaan JDIH yang diraih. Pihaknya menyatakan dukungan penuh terhadap seluruh poin penguatan hukum tersebut.

Kunjungan koordinasi yang berlangsung hangat ini diakhiri dengan penyerahan Piagam Penghargaan JDIH secara simbolis oleh Kakanwil Rudy Hendra Pakpahan kepada Bupati Kampar, diikuti dengan sesi foto bersama jajaran pimpinan yang hadir. (rls)