SULUHRIAU, Pekanbaru – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, bersama jajaran mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) Policy Talks Series II dengan tema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan untuk Kebijakan Publik yang Berdampak di Nusa Tenggara Timur” secara daring, pada Rabu (24/6/2026).
Kegiatan virtual ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, beserta jajaran bertempat di Ruang Rapat Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Riau. Forum ilmiah berskala nasional ini diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur.
Forum strategis ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas serta penyamaan persepsi dalam perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Guna membedah materi secara komprehensif, penyelenggara menghadirkan tiga narasumber ahli, yakni Jatmiko selaku Analis Kebijakan Ahli Madya dari Badan Strategi Kebijakan Hukum, Widhi Noviatno selaku Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara dari LAN RI, serta Laurensius Sayrani selaku Akademisi Universitas Nusa Cendana. Jalannya diskusi dipandu oleh moderator Novebriani S. Sarah selaku Analis Hukum Ahli Muda.
Dalam sesi pemaparan, para narasumber mengupas tuntas instrumen penting kehumasan dan analisis, mulai dari pemahaman Forum Komunikasi Kebijakan, Legal Policy Hub, Indeks Komunikasi Kebijakan, jenjang karier Analis Kebijakan, hingga teknik penyusunan policy brief yang berkualitas.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan pandangan mengenai pentingnya partisipasi jajaran Kanwil Riau dalam forum ini.
"Partisipasi dalam Policy Talks Series II ini merupakan langkah penting bagi jajaran kami, khususnya para pejabat fungsional Analis Kebijakan di Kanwil Kemenkum Riau, untuk terus memperbarui kompetensi mereka. Perumusan kebijakan publik ke depan harus benar-benar berbasis data dan bukti yang kuat.
Kami berharap ilmu yang didapat dari forum ini, terutama mengenai penyusunan policy brief yang berkualitas, dapat diadopsi dan diimplementasikan di wilayah Riau demi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat," ujar Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan.
Melalui keikutsertaan aktif ini, jajaran Kanwil Kemenkum Riau terus berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar semakin profesional, adaptif, dan mampu melahirkan rekomendasi kebijakan publik daerah yang akuntabel. (rls)
