SULUHRIAU, Pekanbaru– Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau memperkuat komitmennya mendorong reformasi birokrasi yang berdampak nyata.
Komitmen itu ditegaskan Kepala Kanwil Rudy Hendra Pakpahan saat mengikuti Entry Meeting Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB) Triwulan II 2026 secara daring, Senin (15/6/2026).
Kegiatan yang dipusatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum di Jakarta itu diikuti seluruh unit eselon I, biro, pusat data, dan kanwil se-Indonesia.
Dari Pekanbaru, Rudy hadir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, dan jajaran pejabat struktural terkait.
Forum dibuka oleh Irwil II Ignatius Purwanto mewakili Inspektur Jenderal Hendro Pandowo. Agenda ini menjadi langkah awal untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi capaian reformasi birokrasi pada triwulan kedua, agar tetap selaras dengan rencana strategis kementerian.
Rudy menegaskan, Kanwil Kemenkum Riau siap menyukseskan pemenuhan data dan indikator RKT RB B-06.
“Monitoring dan evaluasi dari Itjen ini momentum penting untuk mengukur sejauh mana reformasi birokrasi berdampak nyata di wilayah. Saya minta seluruh divisi dan unit kerja segera lengkapi, validasi, dan sajikan data dukung secara akurat dan tepat waktu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, penguatan reformasi birokrasi bukan sekadar urusan dokumen. Menurutnya, ini adalah komitmen berkelanjutan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di Bumi Lancang Kuning. (rls, src)
