SULUHRIAU, Pekanbaru– Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memperkuat kapasitas aparatur dalam menyusun kebijakan berbasis bukti melalui kegiatan Policy Talks_ bertema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Penerapan Siklus Analis Kebijakan di Wilayah”. 

Forum yang digelar Kanwil Kemenkum Jambi secara hybrid melalui Zoom pada Selasa (9/6/2026) ini diikuti daring oleh Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan bersama Tim BSK dan Divisi P3H.

Kepala Kanwil Kemenkum Jambi Jonson Siagian yang membuka acara menegaskan, kebijakan berkualitas harus dianalisis, dievaluasi, dan disusun secara terukur agar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.

Narasumber akademis Dr. Arfa’i dari Universitas Jambi memaparkan pentingnya integrasi riset empiris dalam setiap tahapan siklus analisis kebijakan. Sementara Analis Kebijakan Ahli Pertama Farah Annisa Harahap membagikan praktik penyusunan _policy brief_ yang tajam dan mudah diimplementasikan.

Diskusi menyoroti tantangan analis kebijakan seperti keterbatasan data dan koordinasi antarunit, serta pentingnya objektivitas agar produk hukum akuntabel. Kegiatan ditutup dengan pembagian e-sertifikat dan penekanan pada kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan akademisi.

“Partisipasi Kanwil Kemenkum Riau menunjukkan komitmen membangun ekosistem kebijakan berbasis bukti dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Riau,” ujar Rudy Hendra Pakpahan. (src)