SULUHRIAU, Pekanbaru – Dalam upaya mewujudkan kebijakan publik yang berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau menggelar Forum Komunikasi Kebijakan bertajuk "Policy Talks 2026" di Aula Ismail Saleh, Rabu (3/6/2026). 

Mengusung tema "Mewujudkan Kebijakan Publik Berkualitas Melalui Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan di Provinsi Riau", kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi mengenai siklus kebijakan yang responsif.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Dalam penyampaiannya, Kakanwil memberikan gambaran terkait kondisi kebijakan publik hari ini. 

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas para analis kebijakan kita, karena kebijakan publik yang berkualitas haruslah responsif, berbasis data, dan memiliki landasan ilmiah yang kuat agar dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau," ujar Rudy Hendra Pakpahan.

Momen penting dalam forum ini adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan Universitas Riau. Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam penguatan kolaborasi antara instansi pemerintah dan dunia akademik untuk menunjang pengembangan kapasitas analis kebijakan di wilayah Riau.

Forum ini menghadirkan dua narasumber ahli yang memberikan perspektif komprehensif yakni, Prof. Sujianto selaku Guru Besar Administrasi Publik Universitas Riau (Unri).

Ia  memaparkan materi mengenai "Analisis dan Siklus Kebijakan Publik dalam Tata Kelola Kebijakan Publik yang Responsif".

Kemudian Widhi Novianto selaku Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara yang membahas "Peran Strategis Analis Kebijakan Publik dalam Pembaharuan Hukum di Daerah".

Diskusi yang dipandu oleh moderator Nurhasanah Harahap berlangsung sangat dinamis. Para peserta, yang terdiri dari berbagai kalangan pemangku kebijakan, secara antusias terlibat dalam sesi tanya jawab selama satu jam penuh untuk mendalami tantangan dalam implementasi kebijakan publik yang efektif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga memiliki landasan ilmiah yang kuat.

Kolaborasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak, terutama akademisi, menjadi kunci utama dalam memastikan setiap produk kebijakan publik di Provinsi Riau benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (rls)