SULUHRIAU, Pekanbaru- Sebanyak 238 Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Riau dilantik Plt Gubri SF Hariyanto, di Gedung Daerah Balai Serindit, Pekanbaru, Selasa (26/05/2026).
Melalui pelantikan ini sebagai langkah penyegaran birokrasi dan memperkuat efektivitas melayani publik sekaligus menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Pelantikan pejabat struktural juga menjadi satu di antara instrumen dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan pelayanan masyarakat.
238 eselon III dan IV ini ditempatkan di sejumlah OPD Pemprov Riau.
Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, mengatakan, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks, Pemprov Riau terus mendorong percepatan kinerja seluruh organisasi perangkat daerah. Ia mengingatkan, jabatan yang diberikan merupakan amanah dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saudara-saudara sekalian yang hari ini diberikan amanah untuk dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dari sekian banyak orang yang berjuang teruslah bersyukur. Banyak orang yang meminta dan memohon jabatan dengan berbagai macam cara tapi tidak saya tanggapi, oleh karena itulah mari berjuang,” ujar Plt Gubri SF Hariyanto.
Dijelaskan, pejabat yang baru dilantik harus menunjukkan perubahan nyata dalam pola kerja dan tidak menjalankan tugas secara biasa-biasa saja.
Menurutnya, kondisi saat ini menuntut seluruh jajaran birokrasi bekerja lebih cepat, efektif, dan maksimal.
“Saya berharap setelah dilantik, kinerja Saudara jangan biasa-biasa saja. Harus luar biasa, saya tidak mau lagi ada pejabat yang santai-santai. Kita ini sedang berjuang, khususnya untuk Bapenda dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kita sedang berjuang keras mengejar target pendapatan,” jelasnya.
Plt Gubernur, SF Hariyanto juga menyoroti pentingnya optimalisasi sektor pendapatan daerah.
Ia menyebut sejumlah perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan penerimaan dan investasi, memiliki peran strategis dalam menopang pembangunan Riau.
Ia menambahkan, upaya peningkatan pendapatan daerah saat ini mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu tidak lepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait lainnya.
“Berkat kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau, Forkopimda, dan instansi lainnya, gerakan-gerakan untuk meningkatkan pendapatan daerah sudah mulai terlihat. Alhamdulillah, jika dibandingkan dengan tahun lalu, kita sudah mengalami kenaikan yang luar biasa,” ungkapnya.
Diharapkan, tren positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kerja keras seluruh pejabat yang baru dilantik. Terlebih, jabatan bukan tempat untuk berdiam diri, melainkan ruang untuk menunjukkan kontribusi nyata.
Ia menekankan bahwa tahun ini menjadi momentum penting bagi Riau dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan target pemerintahan. Karena itu, ia meminta seluruh pejabat bekerja disiplin, aktif, dan tidak menunggu perintah.
“Inilah yang kita harapkan. Semua harus bekerja keras, tidak ada lagi yang menunggu tanpa bekerja. Tahun ini adalah tahun di mana Riau betul-betul diuji,” tegasnya.
Diungkapkan, pihaknya akan segera mengundang pemerintah kabupaten/kota untuk membahas dampak kebijakan fiskal nasional, khususnya implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Menurutnya, aturan dalam UU HKPD memberi konsekuensi cukup besar bagi daerah, terutama saat transfer pusat belum berjalan lancar.
“Kemarin saya sudah menyampaikan kepada Pak Sekda, dan kami akan segera mengundang Kabupaten/Kota karena dampak dari Undang-Undang HKPD ini sangat berat bagi kita semua. Sudah transfer pusat tidak lancar, aturan UU HKPD ketat, dan belanja pegawai kita sangat tinggi,” ungkapnya.
Meski demikian, Plt Gubernur SF Hariyanto menilai tantangan tersebut harus dijawab dengan semangat kerja dan tidak boleh dihadapi dengan sikap pasrah. Ia meminta seluruh OPD tetap optimistis dan fokus mencari solusi.
“Ini adalah tantangan yang sangat berat, tetapi tidak masalah. Kita jangan mengeluh dan jangan putus asa. Kita harus siap, solusinya adalah kita semua jangan pasrah dan harus bekerja keras. Untuk DPMPTSP dan Bapenda, saya lihat kinerjanya sudah sangat bagus,” ujarnya.
Selain mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemprov Riau juga menaruh perhatian pada penguatan investasi yang memberi dampak langsung terhadap penerimaan daerah.
Ia menerangnya, Pemprov Riau tetap membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal di Bumi Lancang Kuning.
Namun, ia menegaskan investor yang masuk diwajibkan membuka rekening di BRK Syariah serta mendaftarkan NPWP di Riau agar kontribusi pajak dapat masuk ke daerah.
“Ini aturan wajib dan tidak bisa ditawar-menawar. Sekarang sudah banyak perusahaan yang membuka rekening di BRK Syariah, tinggal kesiapan BRK Syariah untuk mengimbangi kebutuhan dari masing-masing perusahaan tersebut,” pungkasnya. (mcr, src)
