SULUHRIAU – Indonesia menjadi satu dari lima negara anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) pertama yang akan mengirim personel ke Jalur Gaza.

Hal itu disampaikan dalam pengumuman skema International Stabilization Force (ISF) dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian alias Board of Peace di Washington, semalam.

"Saya dengan gembira mengumumkan bahwa lima negara pertama yang akan mengirim personel untuk bertugas dalam ISF yaitu Indonesia, Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania,” ucap Panglima ISF Mayor Jenderal Jasper Jeffers dalam pertemuan perdana tingkat kepala negara Dewan Perdamaian di Washington DC, Kamis pagi waktu setempat.

Jeffers mengatakan pasukan internasional itu pertama-tama akan dikerahkan ke Rafah dengan kekuatan sekitar 20.000 tentara. Indonesia, yang telah menjanjikan 8.000 tentara, akan menjabat sebagai wakil komandan pasukan tersebut.

Sebagaimana dipantau melalui siaran daring Gedung Putih di Jakarta, Kamis malam, Jeffers juga mengungkapkan bahwa Mesir dan Yordania adalah dua negara anggota Dewan Perdamaian yang bersedia memberikan pembinaan bagi pasukan kepolisian Gaza yang akan dibentuk.

Dalam pemaparannya, Panglima ISF mengatakan badan stabilisasi itu memiliki dua tujuan, yaitu memastikan terjaganya keamanan dan stabilitas Gaza serta memastikan dapat terbentuknya pemerintahan sipil di wilayah Palestina tersebut.

Mayjen Jeffers mengungkapkan tim ahli militer telah bekerja secara langsung dari sebuah pusat operasi bersama yang akan menjadi markas ISF.

Ia menuturkan menurut rencana, personel ISF akan dibagi ke dalam lima sektor di Jalur Gaza, dengan masing-masing sektor akan mendapatkan satu brigade ISF. Menurut pemaparan yang ditampilkan, kelima sektor itu ialah Rafah, Khan Younis, Deir al Balah, Gaza City, dan Gaza Utara.

Dalam waktu dekat, personel ISF akan diterjunkan di wilayah Rafah di Gaza selatan, dan dari situ ISF secara berangsur akan melanjutkan operasinya ke wilayah utara Gaza. Pembinaan pasukan kepolisian juga akan dilakukan di waktu yang sama.

Mayjen Jeffers mengatakan dalam jangka panjang, pihaknya memperkirakan adanya 20.000 personel ISF dan 12.000 personel kepolisian untuk Jalur Gaza.

"Dengan langkah-langkah awal ini, kami akan mewujudkan keamanan yang diperlukan Gaza untuk masa depannya yang sejahtera dan perdamaian yang berkelanjutan,” kata Jeffers.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengapresiasi Indonesia atas keputusannya untuk berkontribusi mengirimkan personel militer untuk menjaga gencatan senjata di Jalur Gaza.

"Sejumlah negara menjanjikan personel untuk membantu menjaga gencatan senjata dan memastikan perdamaian yang berkelanjutan ... khususnya kepada Indonesia, terima kasih banyak Indonesia, negara besar, terima kasih lagi,” kata Trump kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa konsultasi dengan pihak Palestina telah dilakukan menyusul keputusan Indonesia berkontribusi mengirimkan personel militernya dalam pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF).

“Terkait keterlibatan dengan ISF, kami juga berkonsultasi dengan pihak Palestina, termasuk melalui pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB di New York,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Nabyl untuk menanggapi informasi soal kelompok pejuang Palestina, Hamas, yang menanggapi secara kritis keberadaan pasukan asing dalam rangka operasi perdamaian di Jalur Gaza, serta harapan mereka agar pasukan tersebut tak melanggengkan agenda Zionis Israel.

Menurut dia, Indonesia terus melakukan dialog dan konsultasi dengan pihak Palestina terkait keterlibatan personel RI di Jalur Gaza. “Partisipasi Indonesia di ISF juga dilakukan berdasarkan persetujuan juga dari pihak Palestina,” kata dia, menambahkan.

Lebih lanjut, Jubir Kemlu itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas personel yang diterjunkan untuk misi bersama ISF, dan personel Indonesia tidak akan dilibatkan dalam misi tempur ataupun demiliterisasi di Gaza.

Nabyl menjelaskan bahwa personel Indonesia yang tergabung dalam ISF akan berfokus pada tugas-tugas kemanusiaan, seperti rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur, perlindungan warga sipil, serta penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat Gaza.

“Satu hal yang juga sangat penting adalah hal tersebut dilakukan dengan persetujuan dari pihak Palestina, sehingga hal ini menjadi satu-kesatuan syarat atas keterlibatan Indonesia dalam ISF,” kata dia.

Sementara, mengenai jumlah pasti personel yang diterjunkan, waktu mobilisasi dilaksanakan, serta kemungkinan anggaran yang perlu dikeluarkan Indonesia dalam rangka tugas di ISF, Nabyl mengatakan masih akan dibahas lebih lanjut.

Pendirian ISF didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Pasukan terpadu tersebut akan bergerak di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Donald Trump.

Menurut resolusi tersebut, ISF bertugas antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa konsultasi dengan pihak Palestina telah dilakukan menyusul keputusan Indonesia berkontribusi mengirimkan personel militernya dalam pasukan stabilisasi untuk Gaza atau International Stabilization Force (ISF).

“Terkait keterlibatan dengan ISF, kami juga berkonsultasi dengan pihak Palestina, termasuk melalui pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk PBB di New York,” kata Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut disampaikan Nabyl untuk menanggapi informasi soal kelompok pejuang Palestina, Hamas, yang menanggapi secara kritis keberadaan pasukan asing dalam rangka operasi perdamaian di Jalur Gaza, serta harapan mereka agar pasukan tersebut tak melanggengkan agenda Zionis Israel.

Menurut dia, Indonesia terus melakukan dialog dan konsultasi dengan pihak Palestina terkait keterlibatan personel RI di Jalur Gaza. “Partisipasi Indonesia di ISF juga dilakukan berdasarkan persetujuan juga dari pihak Palestina,” kata dia, menambahkan.

Lebih lanjut, Jubir Kemlu itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki kendali penuh atas personel yang diterjunkan untuk misi bersama ISF, dan personel Indonesia tidak akan dilibatkan dalam misi tempur ataupun demiliterisasi di Gaza.

Nabyl menjelaskan bahwa personel Indonesia yang tergabung dalam ISF akan berfokus pada tugas-tugas kemanusiaan, seperti rekonstruksi dan pemulihan infrastruktur, perlindungan warga sipil, serta penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat Gaza.

“Satu hal yang juga sangat penting adalah hal tersebut dilakukan dengan persetujuan dari pihak Palestina, sehingga hal ini menjadi satu-kesatuan syarat atas keterlibatan Indonesia dalam ISF,” kata dia.

Sementara, mengenai jumlah pasti personel yang diterjunkan, waktu mobilisasi dilaksanakan, serta kemungkinan anggaran yang perlu dikeluarkan Indonesia dalam rangka tugas di ISF, Nabyl mengatakan masih akan dibahas lebih lanjut.

Pendirian ISF didasari oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Pasukan terpadu tersebut akan bergerak di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Donald Trump.

Menurut resolusi tersebut, ISF bertugas antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan. (republika.co.id, src)