SULUHRIAU– Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Banten, Senin (9/2), menjadi momentum krusial bagi masa depan jurnalisme Indonesia.

Di bawah tema "Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, dan Bangsa Kuat", para pemangku kebijakan dan insan pers berkumpul untuk menegaskan satu pesan utama: teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani manusia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau dikenal Cak Imin yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa jurnalisme tidak boleh kalah oleh dominasi algoritma. 

Di tengah banjir informasi digital, ia mengingatkan bahwa pers yang hanya mengandalkan kecepatan tanpa kualitas dan etika akan kehilangan kepercayaan publik.

"Teknologi harus menjadi alat bantu, bukan pengganti nurani. Tanpa sentuhan manusia dan komitmen terhadap kebenaran, jurnalisme berisiko kehilangan makna," tegas pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa Indonesia kini merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, di mana stabilitas sosial dan ekonomi sangat bergantung pada kualitas informasi.

Oleh karena itu, Cak Imin menekankan bahwa negara tidak akan membiarkan pers berjalan sendiri menghadapi disrupsi bisnis.

Salah satu langkah strategis yang diusung pemerintah adalah penguatan kebijakan publisher rights (hak penerbit). 

"Negara berkomitmen memastikan media massa mendapatkan mata rantai ekonomi yang adil agar jurnalisme berkualitas bisa tetap hidup sebagai suluh demokrasi," imbuhnya. 

Pers diharapkan menjadi penjernih informasi di tengah kebisingan hoaks, sekaligus menjembatani program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis dan koperasi desa kepada publik. 

“Pers yang sehat adalah fondasi penting bagi demokrasi dan pembangunan. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam memberdayakan masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Muhaimin.

Ia juga menegaskan keterbukaan pemerintah terhadap kritik konstruktif yang disampaikan insan pers.

Kritik yang berangkat dari fakta dan etika jurnalistik dinilai sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kebijakan publik.

“Kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab justru menjadi pengingat agar kebijakan tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” katanya.

Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Desa Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, serta Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching. (rol, imc, sr5)