SULUHRIAU, Pekanbaru - Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho bicara terkait adanya penolakan terhadap Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemilihan dan Pengesahan serta Pengukuhan Ketua RT dan RW.

"Saya akan mengundang RT/RW yang kemaren datang ke DPRD untuk bertemu dengan saya, artinya yang menyampaikan saya ingin tahu penolakan itu apa, saya ingin tahu, ada unsur apa, kepentingannya seperti apa. Dan mungkin perlu diluruskan," kata Agung Jumat (19/12/2025)

Yang pasti, kata Agung, dimana kepemimpinannya, ia menginginkan segala sesuatu di Pekanbaru ini betul betul memiliki kualitas dan paham terkait kerja dan tanggung jawabnya ketika menegang amanah.

"Karena saya tak bisa bekerja sendiri tanpa didukung oleh seluruh masyarakat pekanbaru termasuk RT dan RW," katanya.

"Saya hari hari berada di tengah masyarakat, 80 persen masyarakat Pekanbaru ingin pemilihan dilakukan dengan memilih orang yang sudah teruji dan layak. Apalagi pemilihan ini akan dikembalikan kepada masyarkat," katanya lagi.

Uji kelayakan ini, sebut Agung juga diawasi oleh masyarakat, ia menyebut, misalnya minimal kalau memang cuma ada satu calon, satu calon itu lah yang akan diuji saat uji kelayakan.

"Supaya mereka paham kerja dan tanggung jawabnya," cakapnya.

Ia mengatakan, dirinya juga menunggu dialog terbuka, agar bisa bersama-sama memberi penjelasan.

"Saya juga menunggu kalau diundang DPRD untuk menjelaskan ini semua. Kita ingin pemilihan ketua RT dan RW ini guyub," ujarnya.

Sebelumnya, Forum RT/RW se-Kota Pekanbaru menyampaikan penolakan terhadap Peraturan Walikota (Perwako) Pekanbaru Nomor 48 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemilihan dan Pengesahan serta Pengukuhan Ketua RT dan RW.

Penolakan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi bersama DPRD Pekanbaru di ruang paripurna, Kamis (18/12/2025).

Ada beberapa poin menjadi catatan pihak RT/RW ini, terutama terkait fit and profer test calon ketua RT dan RW melibatkan Lurah dan ASN di lingkungan OPD Pemko Pekanbaru. (src)