SULUHRIAU, Pekanbaru- Provinsi Riau berkomitmen penguatan pengelolaan kawasan perbatasan. Upaya kearah itu, sudah dimulai dengan kehadiran Plt Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto pada Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Selasa (18/11/25) di Hotel Aston Sentul Lake, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam kegiatan ini, Plt Gubernur Riau didampingi oleh sejumlah kepala daerah dari kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, antara lain Bupati Rokan Hilir Bistamam, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso, dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, menunjukkan keseriusan Riau dalam menyambut program pembangunan perbatasan pusat.

Rakor yang dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI serta Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Komjen Pol Makhruzi Rahman.

Kegiatan tersebut berfokus pada penyelarasan arah pembangunan kawasan perbatasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Terkait hal ini, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa Riau, sebagai bagian dari keanggotaan BNPP, akan segera mengoordinasikan dan mensinergikan program serta kegiatan daerah dengan pemerintah pusat. 

Ia mengatakam, perbatasan bukan halaman belakang, ia adalah beranda negara, wajah pertama Indonesia.

"Pemerintah Provinsi Riau siap memastikan kedaulatan negara terjaga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah terluar dan terdepan di Provinsi Riau," ujar SF Hariyanto.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian, turut memperkuat narasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Rakorendal ini adalah momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan kawasan terdepan. 

"Dengan pelaksanaan Rakor ini, kita perkuat komitmen bersama untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara yang maju dan menggambarkan kebanggaan wajah bangsa menuju Indonesia Emas 2045," tutur Mendagri.

Adapun arah pembangunan perbatasan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai sektor. Meliputi sektor politik, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan guna mendorong percepatan kemajuan di kawasan perbatasan negara. Di samping perencanaan, Rakorendal juga dimanfaatkan sebagai forum evaluasi. Kolaborasi dalam pengelolaan perbatasan semakin kuat. 

Sekretaris BNPP, Komjen Pol Makhruzi Rahman, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum tersebut mengevaluasi realisasi program sampai triwulan III 2025, memetakan persoalan di lapangan, dan merumuskan langkah optimalisasi program menuju penyusunan Rencana Aksi 2027.

Kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang berdaya saing dan sejahtera,” jelas Makhruzi Rahman. (Adv)