SULUHRIAU, Pekanbaru– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memasang sebanyak 242 papan peringatan di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Langkah ini dilakukan dalam upaya memperkuat pencegahan terjadinya Karhutla sebagai bagian dukungan terhadap target nasional Net Zero Emission (NZE) 2060.

Papan peringatan karhutla ini tengah di distribusikan ke 11 kabupaten/kota di Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, melepas langsung kendaraan distribusi papan peringatan tersebut di Halaman Kantor Gubernur Riau, Rabu (24/9/2025).

Ia menegaskan, langkah ini bukan hanya untuk mengurangi emisi, tetapi juga menjaga ekosistem dan ketahanan iklim.

“Pengendalian Karhutla bukan tugas satu pihak, melainkan keberhasilan kolaborasi bersama. Sosialisasi ini penting agar masyarakat dan pelaku usaha ikut serta menjaga lahan,” ujar Syahrial.

Papan peringatan itu rencananya akan ditempatkan di sejumlah titik rawan, khususnya bekas lahan terbakar. Syahrial berharap keberadaan papan tersebut bisa menjadi pengingat agar tidak ada lagi aktivitas sembarangan yang berpotensi memicu kebakaran.

Selain sosialisasi melalui papan peringatan, ia menyebut berbagai langkah lain juga terus dijalankan, mulai dari edukasi, penegakan sanksi, hingga pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca.

“Semua harus bergerak dalam satu komando, satu arah, dan satu langkah. Partisipasi aktif masyarakat adalah garda terdepan dalam pencegahan Karhutla,” tegasnya.

Adapun rincian distribusi papan peringatan yaitu: 16 unit di Bengkalis, 14 di Dumai, 20 di Indragiri Hilir, 14 di Indragiri Hulu, 30 di Kampar, 12 di Kuantan Singingi, 6 di Kepulauan Meranti, 4 di Pekanbaru, 14 di Pelalawan, 75 di Rokan Hilir, dan 37 di Rokan Hulu.

Dengan langkah ini, Pemprov Riau berharap kesadaran masyarakat terhadap bahaya Karhutla semakin meningkat, sekaligus menjadi kontribusi nyata daerah dalam mendukung penurunan emisi nasional.

Pendistribusian papan peringatan karhutla ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau, jajaran TN/Polri, Kejaksaan, Pengadilan, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta stakeholder teknis terkait dari lingkungan hidup, perkebunan, hingga badan penanggulangan bencana. 

Hadir juga sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Riau dan seluruh Kapolres juga turut hadir untuk memastikan pendistribusian plang berjalan sesuai dengan sasaran.

Gubernur Riau Abdul Wahid dalam sambutannya menegaskan, pendistribusian plang ini bukan sekadar kegiatan simbolis, tetapi bagian dari komitmen kolektif dalam menjaga bumi Lancang Kuning dari ancaman karhutla. 

"Plang ini adalah pengingat dan ajakan nyata kepada masyarakat agar selalu waspada, tidak menyalahgunakan lahan bekas kebakaran, serta turut berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Abdul Wahid.

Ia menambahkan, program ini sejalan dengan target nasional dalam penurunan emisi melalui skema FOLU Net Sink 2030 yang menargetkan emisi bersih negatif sebesar minus 140 juta ton COâ‚‚e pada tahun 2030. 

"Upaya pengendalian karhutla tidak bisa hanya dilakukan satu pihak. Semua elemen harus bergandeng tangan. Pemerintah, aparat, swasta, akademisi, masyarakat adat, kelompok pemuda, hingga komunitas peduli api bergerak dalam satu komando, satu arah, dan satu langkah,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menekankan, pendistribusian plang merupakan tindak lanjut dari program yang sudah lama dijalankan Polda Riau.

Kapolda berpandangan, langkah ini adalah wujud nyata dari keseriusan Polda Riau bersama Pemprov Riau dalam mencegah karhutla. 

"Kami ingin memastikan lahan bekas terbakar tidak lagi disalahgunakan, dan seluruh pihak memiliki rasa tanggung jawab yang sama menjaga lingkungan,” tegas Kapolda.

Ia menambahkan, keberadaan plang akan semakin memperkuat langkah penegakan hukum di lapangan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat. 

Irjen Herry menambahkan, pencegahan selalu lebih baik daripada penanggulangan. Maka dari itu Polda Riau mengajak seluruh pihak, terutama masyarakat di sekitar kawasan rawan, untuk menjadikan plang ini sebagai pengingat bahwa karhutla adalah musuh bersama.

"Dengan kesinambungan program antara pemerintah provinsi, Polda Riau dan stakeholder lainnya, diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat, kolaborasi semakin solid, dan kejadian karhutla yang merugikan ekosistem, kesehatan, serta ekonomi dapat ditekan secara signifikan," demikian Kapolda. (hpk)