SULUHRIAU, Pekanbaru- Hingga saat ini, dari 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, tujuh daerah masih belum mengusulkan draft Anggaran Pembangunan dan Belaja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025 ke Pemrov Riau  untuk dievaluasi.

Dengan demikian baru lima daerah yang sudah mengusulkan draf APBD-P tahun 2025 ke Pemerintah Provinsi Riau.

Hal itu dikarenakan pembahasan anggaran perubahan antara pemerintah daerah dengan DPRD setempat belum selesai. 

"Sampai saat ini baru lima kabupaten kota yang sudah selesai dilakukan evaluasi anggaran perubahan perubahan 2025. Ke lima daerah itu Kabupaten Kuansing, Pelalawan, Indragiri Hilir, Kampar dan Kota Dumai," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra, Selasa (16/9/2025). 

Sedangkan tujuh daerah yang belum menyampaikan draf evaluasi anggaran perubahan 2025 yaitu, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Indragiri Hulu (Inhu), Rokan Hulu (Rohul), Rokan Hilir (Rohil), dan Kota Pekanbaru. 

"Mungkin kabupaten kota lainnya yang belum kita terima draf anggaran perubahannya untuk dievaluasi masih berproses, karena sedang pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD setempat yang baru," ujarnya. 

Dia mengatakan, untuk pengesahan APBD-P sesuai peraturan harus sudah dilakukan paling lambat 30 September. Artinya masih ada waktu 14 hari lagilagi hari untuk mendapat persetujuan dari DPRD kabupaten kota setempat. 

"Kita sudah menyarankan ke kabupaten yang belum untuk segera menyelesaikan proses penyusunan anggaran perubahannya," sarannya. 

Di samping itu, Indra menjelaskan, sesuai ketentuan proses evaluasi usulan draf APBD-P kabupaten/kota berjalan dalam 15 hari kerja dengan ketentuan dokumen lengkap. 

"Itu terhitung sejak seluruh kelengkapan dokumen evaluasi disampaikan dan dinyatakan lengkap. Tapi intinya Pemprov Riau komitmen untuk menyelesaikan seluruh proses evaluasi APBD-P kabupaten kota sesuai tahapan dan jadwal yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan," pungkasnya. (mcr)