SULUHRIAU- Wakil Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan rencana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. 

BP Haji berharap kuota haji 2026 ditambah. Dahnil menjelaskan bahwa wacana pemotongan kuota sempat muncul di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai bagian dari evaluasi atas pelaksanaan haji tahun 2025 ini. 

"Wacana itu berkembang, karena mereka ingin memberikan semacam peringatan. Mereka menilai pelaksanaan haji tahun ini dari Indonesia belum optimal," kata Dahnil dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam. 

Dahnil menuturkan bahwa usulan pengurangan kuota tersebut dimaksudkan sebagai langkah antisipatif agar berbagai persoalan yang terjadi di musim haji 2025 tidak terulang kembali di tahun-tahun berikutnya. 

Dia bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia melalui BP Haji yang diwakili Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi memastikan wacana pemangkasan kuota haji tidak akan dilanjutkan.

Pasalnya, kata Dahnil, bahwa otoritas Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

"Mereka menyampaikan kepada kami bahwa Arab Saudi masih memiliki kepercayaan besar terhadap Indonesia, khususnya kepada Presiden Prabowo," ujar Dahnil.

Apalagi, Dahnil mengatakan bahwa Indonesia telah membentuk badan khusus untuk menangani penyelenggaraan haji. "Presiden telah membentuk manajemen baru dalam bentuk badan penyelenggara haji. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperbaiki tata kelola haji," katanya. 

Dia pun memastikan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan kepada BP Haji untuk melakukan lobi-lobi kepada otoritas Arab Saudi agar kuota haji tidak dipotong bahkan bisa ditambah. "Yang jelas, Presiden dan kami yang ditugaskan akan memastikan kuota tidak dipotong. Bahkan, kita berharap ke depan kuota bisa ditambah," ujarnya.

Persoalan Krusial Haji 2025 

Dahnil Anzar Simanjuntak juga mengungkapkan sejumlah persoalan krusial dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025.

Permasalahan itu mulai dari transportasi hingga konsumsi masalah jemaah haji. Menurut Dahnil, banyak jemaah terpaksa berjalan kaki dalam perjalanan dari Muzdalifah ke Mina maupun dari Arafah ke Muzdalifah akibat wanprestasi perusahaan transportasi (syarikah).

Bahkan, sejumlah jemaah dilaporkan harus menunggu lama di hotel sebelum diberangkatkan ke Arafah.

"Di lapangan itu banyak sekali kami temukan wanprestasi oleh syarikah transportasi. Jadi kalau kemudian ditemukan bahwa sana banyak jemaah Indonesia yang jalan, terpaksa jalan ketika dari Muzdalifah ke Mina atau dari Arafah ke Muzdalifah, bahkan harus menunggu lama dari hotel ketika menuju ke Arafah. Ini, terkait dengan banyaknya kejadian wanprestasi syarikah transportasi ini. Jadi ini harus menjadi catatan ke depan terkait dengan transportasi,” kata Dahnil. 

Masalah lainnya, kata Dahnil yang juga Sekretaris Amirul Hajj RI itu, adalah gangguan distribusi konsumsi yang disediakan oleh pihak katering.

Banyak perusahaan katering dinilai tidak berkomitmen terhadap kualitas makanan. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, masih ditemukan jemaah yang tidak mendapat konsumsi sama sekali, baik pagi, siang, maupun malam. 

"Hari ini saja masih kita, tepat 2-3 hari ini, kita masih temukan katering tidak sampai ke hotel sehingga jemaah ada yang tidak makan pagi, siang, dan malam. Yang kemudian oleh katering diganti, uang sebagai penggantinya. Tapi yang jelas ada wanprestasi yang kemudian merugikan jemaah terkait dengan ini," ujarnya. 

Persoalan berikutnya menyangkut sistem pendataan jemaah yang kacau, yang berdampak pada kekeliruan penempatan hotel dan kamar bagi jemaah. 

Dahnil menekankan bahwa kekacauan ini bersumber dari buruknya pendataan sejak di Indonesia. "Ada ketidaksinkronan big data jemaah. Nah ini sebenarnya puncak kekacauan atau tertukarnya jemaah, misalnya hotelnya tidak jelas, kemudian kamarnya tidak jelas, dan sebagainya," kata Dahnil. 

Dahnil juga mengkritisi penggunaan terlalu banyak syarikah pelayanan jemaah haji. Jika sebelumnya hanya ada satu syarikah, tahun ini terdapat delapan syarikah yang justru menimbulkan kekacauan dan kompetisi yang tidak sehat.

"Kemungkinan besar kami dari Badan Penyelenggara Haji tahun depan akan memastikan tidak akan menggunakan multi syarikah, paling banyak itu dua syarikah, supaya kemudian bisa fokus dan kemudian bisa ada pembanding satu syarikah dengan syarikah yang lain. Jadi paling banyak bisa jadi dua syarikah yang akan kita pertimbangkan nanti pada musim haji di 2026," pungkas Dahnil dilansir dari sindonews, Kamis (12/6/2025). (sr5