SULUHRIAU, Pekanbaru- Sejumlah kontraktor proyek pembangunan Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru menyegel beberapa fasilitas rumah sakit, termasuk area parkir pegawai serta ruang rawat inap di lantai 1 dan 2, Rabu (7/5/2025) pagi.

Tindakan penyegelan RS tersebut merupakan bentuk protes atas tunggakan pembayaran proyek senilai Rp54 miliar yang diklaim belum kunjung dilunasi oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sejak tahun 2022.

Salah seorang kontraktor, Nofrizal, menyampaikan ultimatum tegas terkait penantian pembayaran yang sudah berlangsung lama.

Pihak kontraktor memberikan waktu satu pekan kepada Pemko Pekanbaru agar melunasi hutang-hutangnya kepada kontraktor.

"Jika dalam sepekan tidak ada keputusan, kami akan kosongkan ruangan. Kami juga minta pasien dipindahkan karena kami tidak ingin mengganggu mereka, tapi kami akan ambil kembali hak kami," tegas Nofrizal.

Nofrizal mengungkapkan kekecewaannya terhadap janji-janji Pemko Pekanbaru yang belum terealisasi. Ia menyebutkan bahwa Asisten II Setdako Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, sebelumnya berjanji akan memfasilitasi pertemuan, namun hingga kini belum ada kepastian setelah lebih dari dua minggu.

Dampak ekonomi akibat penundaan pembayaran ini juga dirasakan langsung oleh para kontraktor. "Saya merehabilitasi tiga ruangan rawat inap. Teman-teman saya bekerja tanpa modal, ada yang sampai menjual emas dan mengalami stroke ringan karena stres," ungkap Nofrizal.

Senada dengan itu, kontraktor lainnya, Alek Satrianto, menyatakan bahwa aksi penyegelan akan terus berlanjut hingga ada kepastian dari Walikota Pekanbaru. Ia bahkan mengancam akan mempermanenkan penyegelan jika tidak ada tindakan nyata.

"Kami minta Walikota turun tangan langsung. Aksi ini akan terus kami lakukan sampai ada tanggapan resmi. Kalau tidak, penyegelan ini akan kami permanenkan," ujar Aleks.

Para kontraktor mengklaim total kerugian mereka mencapai Rp54 miliar, melibatkan sekitar 100 vendor. Mereka mengeluhkan bahwa tanggapan dari pihak rumah sakit dan pemerintah selama ini hanya berupa janji tanpa realisasi.

"Tanggapan dari pihak rumah sakit dan pemerintah hanya sebatas janji," keluh Nofrizal lagi.

Sementara itu, perwakilan manajemen RSD Madani, dr. Hasnar, menyatakan bahwa pihak rumah sakit sedang melakukan inventarisasi terkait kewajiban pembayaran. Ia meminta waktu untuk menyusun strategi pembayaran agar pelayanan pasien tidak terganggu.

"Kami akan rapat internal dengan manajemen dan bidang pelayanan agar bisa mengambil langkah strategis, sembari menunggu keputusan dari pimpinan," jelasnya.

Pantauan media di lapangan  menunjukkan beberapa area RSD Madani telah disegel, termasuk area parkir pegawai, ruang rawat inap lantai 1 dan 2, serta dilaporkan adanya pemadaman listrik di ruang manajemen rumah sakit plat merah milik Pemko Pekanbaru tersebut. (src)