SULUHRIAU, Pekanbaru- Baru dua bulan ditinggal Pj Walikota Pekanbaru sebelumnya, Muflihun SSTP MAP, nasib RT/RW se-Kota Pekanbaru kembali mulai terkatung-katung.

Insentif mereka yang tidak seberapa dari Pemko Pekanbaru mulai macet lagi.

Situasi ini tentu saja memicu keresahan di kalangan RT/RW. Bukan hanya karena keterlambatan pembayaran, tetapi juga karena momennya yang bertepatan dengan agenda Pilkada Pekanbaru 2024.

Di tengah kesibukan mereka membantu mensukseskan pilkada, honor yang menjadi hak mereka justru tertunda.

Sekretaris Forum RT/RW Kota Pekanbaru, Zulfikri SH, mengungkapkan bahwa honor RT/RW sudah tidak dibayarkan selama dua bulan. Padahal, di masa kepemimpinan Muflihun sebagai Pj Walikota, insentif tersebut lancar dibayarkan setiap bulannya.

"Rekan-rekan RT/RW hampir setiap hari menanyakan persoalan belum dibayarkannya honor ini kepada Forum. Kami tentu tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena itu ranahnya ada di pemerintahan," ujar Zulfikri, Kamis (18/7/2024).

Keterlambatan honor ini bukan hal baru bagi RT/RW di Pekanbaru. Pada masa kepemimpinan Firdaus ST, MT, mereka bahkan pernah tidak mendapatkan honor selama 6 bulan. Untungnya, di bawah kepemimpinan Muflihun, situasi ini membaik dan berubah drastis, honor dibayarkan penuh selama dua tahun.

Namun, kini kekhawatiran kembali muncul. Dengan agenda Pilkada 2024 yang semakin dekat, beban kerja RT/RW semakin berat. Mereka harus melakukan pendataan warga, sosialisasi, dan berbagai tugas lainnya untuk mensukseskan pilkada.

"Pak Pj Walikota, mohon dibayarkan insentif RT/RW ini. Karena RT/RW dalam beberapa bulan menjelang Pilkada ini memiliki pekerjaan yang cukup berat, mulai dari pendataan warga, sosialisasi, dan sebagainya untuk mensukseskan Pilkada Pekanbaru 2024," pinta Zulfikri.

Besaran insentif RT/RW memang tidak seberapa, hanya Rp600.000 untuk RT dan Rp750.000 untuk RW per bulan. Namun, bagi mereka, honor ini merupakan tambahan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keterlambatan pembayaran honor ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan RT/RW, tetapi juga bisa mengganggu kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024. Pasalnya, RT/RW merupakan garda terdepan dalam menyosialisasikan pilkada dan menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memprioritaskan penyelesaian masalah ini. Jangan sampai keterlambatan insentif ini justru mencederai semangat para RT/RW yang telah bekerja keras untuk mensukseskan Pilkada 2024.

Ketua Forum RT/RW Pekanbaru, Azmi, mengungkapkan bahwa Pj Risnandar pernah berjanji dalam pertemuan beberapa waktu lalu untuk tetap membayarkan honor RT/RW setiap bulan dan dibayar selama satu tahun.

"Namun, kenyataannya hari ini rekan-rekan RT/RW se-Kota Pekanbaru masih mengeluhkan karena tidak dibayarkannya insentif dua bulan berturut-turut," ujar Azmi dengan nada kecewa.

Azmi menambahkan, RT/RW merupakan garda terdepan dalam membantu kelancaran program pemerintah, termasuk Pilkada 2024 yang akan segera digelar. Dengan tertundanya honor mereka, dikhawatirkan akan berdampak pada semangat dan kinerja mereka dalam menjalankan tugasnya.

"Kita sangat menyayangkan sekali janji yang disampaikan oleh seorang Pj Walikota hari ini, dan berharap sebagai pemimpin dapat menepati janji yang pernah tersampaikan," tegas Azmi.

Pj Walikota Risnandar Mahiwa perlu segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai janji manisnya hanya menjadi angin lalu dan membuat para RT/RW semakin kecewa.

Sementara itu, Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, memberikan jawaban singkat saat dikonfirmasi terkait belum dibayarkannya insentif RTRW selama 2 bulan.

"Untuk persoalan teknisnya, silakan langsung ditanyakan ke BPKAD," ujarnya singkat.

Pernyataan ini disampaikan Pj Walikota Risnandar saat dihubungi melalui WhatApp mengkonfirmasi soal insentif RT/RW tersebut.

Sekda Bilang Sudah Bayar, Camat Sebut Belum

Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution,  memberikan klarifikasi melalui pesan WhatsApp, bahwa insentif tersebut sudah dicairkan melalui camat.

Menurut Indra Pomi, kecamatan yang telah menerima pembayaran insentif termasuk Rumbai, Tenayan Raya, Tuah Madani, Rumbai Timur, dan Lima Puluh. Namun, realita di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.

Saat dikonfirmasi, beberapa camat mengungkapkan bahwa honor RT/RW belum diterima dan sistem pembayaran masih terkunci.

Camat Rumbai Barat, Fakhruddin Panggabean, menceritakan situasi panas di kantornya. "RT/RW sudah mulai mengamuk di kantor camat. Saya bilang sabar pak, saya camat disini, apakah bapak masih segan sama saya? Kalau masih segan sama saya tolong tenang dulu pak," ujarnya dengan nada prihatin.

Fakhruddin menjelaskan bahwa perangkat RT/RW terus mendesak agar honor mereka segera dicairkan. "Kalau memang sudah dicairkan, tentu kami sudah terima. Sekarang ini kami tidak bisa mengajukan ke BPKAD, sistem masih dikunci," tambahnya. Fakhruddin berharap agar sistem segera dibuka supaya proses pengajuan honor bisa segera dilakukan.

Situasi serupa terjadi di Kecamatan Rumbai Timur. Camat Syamsudin S,Sos menyampaikan bahwa hingga siang ini honor belum juga masuk.

"Baru saya tanya ke bendahara, katanya siang ini masuk, namun sampai saat ini belum masuk. Bendahara sekarang baru mengantarkan laporan, setelah itu baru dicek ke bank apakah dananya sudah masuk atau belum," jelas Syamsudin.

Camat Tenayan Raya, Abdul Barri, S.IP, juga mengonfirmasi bahwa insentif belum diterima. "Coba saya cek dulu ya ke bendahara, biasanya kalau satu kecamatan masuk, maka kecamatan lain juga masuk dan tidak ada bedanya," ujarnya.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan perangkat RT/RW yang mengandalkan insentif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidaksesuaian antara pernyataan Sekda dan kenyataan di lapangan menambah ketegangan di berbagai kecamatan.

Pihak pemerintah kota diharapkan segera menyelesaikan masalah teknis ini agar insentif RT/RW bisa segera dicairkan. Transparansi dan komunikasi yang jelas antara pemerintah kota dan perangkat RT/RW sangat dibutuhkan untuk menghindari situasi serupa di masa mendatang. (kim, src)