SULUHRIAU- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan meminta kasus terkait Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan transaksi janggal pada dana kampanye hingga 100 persen lebih untuk diusut tuntas.

"Usut tuntas, usut tuntas, dan jangan biarkan demokrasi kita dirusak oleh praktik-praktik yang tidak benar ini," ujarnya, saat ditemui di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Senin (18/12/2023).
 
Capres besutan Koalisi Perubahan ini menegaskan bahwa dalam demokrasi memang ada dana kampanye yang dibantu oleh negara, namun perlu pertanggungjawaban dalam menggunakannya.

"Jadi dalam demokrasi, kita tahu bahwa akan ada biaya, dan harus menggunakan cara-cara yang benar," jelas dia.

"Jadi saya melihat perlu ada sikap yang tegas dari KPU, dari aparat penegak hukum, untuk mengusut hingga tuntas," tandas dia.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap, ada temuan transaksi keuangan janggal jelang Pemilu 2024, tepatnya di semester kedua tahun 2023. 

Menurut Ivan, dikatakan janggal karena jumlah laporan terkait hal tersebut naik drastis lebih dari 100 persen.  "Sudah (ada temuan PPATK). Bukan indikasi kasus ya. Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya,” kata Ivan usai menghadiri acara 'Diseminasi PPATK', Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Kamis (14/12/2023).

Ivan memang tidak merinci nama-nama dimaksud, namun dia mendapat pemetaan nama-nama tersebut dari daftar calon tetap (DCT).

Meski begitu dia menyebut angka transaksi tercatat hingga triliunan. “Kita bicara triliunan, kita bicara angka yang sangat besar, kita bicara ribuan nama, kita bicara semua parpol. Memang keinginan dari komisi III menginginkan PPATK memotret semua dan ini kita lakukan,” jelas dia. 

Atas dasar tersebut, Ivan memastikan PPATK tidak sendiri. Dia pun menyampaikan temuan terkait kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

“Kita sudah kirim surat ke KPU-Bawaslu. Kita sudah sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya besar ya," Ivan menandasi.

Sumber: tvonenews.com
Editor: Khairul