SULUHRIAU, Natuna- Dua anggota DPRD Natuna, Eriandy dan Surayanti menggelar reses untuk menyerap aspirasi dan mendengar keluhan warga Desa Pian Padang, Cemaga Selatan, Jumat (3/11/2023).
Dua anggota legislatif ini melaksanakan masa reses ke III DPRD Natuna tahun 2023. Melalui reses ini anggota DPRD menyarap masukan dan keluhan terkait pembangunan di lingkungan masyarakat menjadi konstituennya.
Dari aspirasi itu akan menjadi bahan masukan bagi anggota DPRD untuk merumuskan program berkaitan dengan kebijakan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan isu-isu penting lainnya.
Aspirasi masyarakat yang dikumpulkan selama masa reses akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembentukan kebijakan dan program kerja DPRD.
Dalam reses anggota DPRD ini, Kepala Desa (Kades) Cemaga Selatan, Abdul Dafa menyampaikan beberapa hal terkait dialami warga di desa tersebut.
Ia mendorong agar warga juga dapat menyampaikan aspirasi, atau keluh kesah, anggota DPRD akan berupaya mencarikan solusinya.
Abdul menyampaikan aspirasinya. Ia menyampaikan soal pelabuhan tangkap kapal masyarakat saat ini sudah akan roboh dan tidak layak lagi digunakan.
“Pelabuhan kapal kami itu sudah mau roboh pak, kemarin waktu Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dana desa kami anggarkan tidak bisa, ternyata untuk membangun itu tidak bisa menggunakan dana desa tapi pelabuhan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat,” imbuhnya.
Abdul berharap agar pelabuhan untuk warga bisa direnovasi. Bukan hanya pelabuhan tetapi dia juga berharap agar desanya bisa mendapatkan pasokan air bersih
“Mohon kiranya setelah reses ini bapak dan ibu Dewan bisa mencari solusi agar kami bisa mendapatkan air bersih, hal ini selalu menjadi kendala kami apabila terjadi musim kemarau,” tuturnya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Izum menyampaikan aspirasi masyarakar cukup banyak kalau mengenai fisik/bangunan sudah 99 persen terlaksana, tapi masyarakat menginginkan pembangunan secara menyeluruh.
“Kalau kami dibantu secara fisik, ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan pak, tapi kami menginginkan secarah menyeluruh, sementara hari ini yang saya lihat dari pusat sampai kabupaten tidak ada program yang diberikan ke warga kami ini pak. Sementara kami mempunyai 3 kelompok yaitu kelompok tani, nelayan dan buruh,” kata dia.
Izum berharap kepada Dewan yang hadir untuk mensejahterahkan kelompok-kelopok ini untuk bisa merasakan aspirasi yang disampaikan.
Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar (SD) 004 Cemaga Selatan, Mikun menyapaikan beberapa bangunan sekolah yang tidak masuk dalam penilaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendekbud).
“Kami sudah mengusulkan 4 lokal untuk direnovasi dan sampai sekarang belum ada realisasi baik dari dinas terkait maupun dari kemendekbud itu sendir,” kata Mikun.
Ia juga menyampaikan bukan hanya renovasi ruangan kelas tetapi pihak sekolah juga tidak mempunyai musala untuk kegiatan rohani yang dilakukan tiap Jumat pagi.
“Memang sekolah kami dekat dengan masjid, tetapi untuk kegiatan rohani selama ini kami menggunakan ruangan perpustakaan. Walaupun secara aturan tidak boleh mengubah pengunaan fasilitas dialikan fungsi, karena kami tidak ada musala dan supaya program berjalan maka kami laksanakan,” imbuhnya.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD Natuna, Surayanti juga menyampaikan bahwa suatu sekolah harus ada mushalla untuk kegiatan rohani. Ia akan berusaha untuk membantu untuk menyampaikan ke dinas terkait untuk pembangunan mushalla.
“Akan kami ajukan dan sampaikan ke dinas terkait, karena kita banyak kegiatan rohani seperti di hari Jumat,” kata Surayanti yang juga politisi Hanura. Masalah Air PDAM
Selain itu, ada juga masyarakat menyampaikan soal air bersih dari PDAM dalam hal pemenuhan kebutuhan air.
Menanggapi hal ini, anggota DPRD Kabupaten Natuna, Eriandy menanggapi masukan masyarakat mengatakan, untuk solusi masalah air bersih, ia mempertanyakan apakah mau menunggu dari pihak PDAM atau mau dibuatkan embung (tempat penampungan air).
“Kalau menunggu dari pihak terkait maka akan lama bisa sampai 1-2 tahun bahkan lebih, atau kita buat semacam sumur bor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan kelompok tani disarankan untuk mendaftar ke dinas terkait agar mendapatkan pupuk.
“Saya sudah menjalankan program pupuk untuk petani di 4 kecamatan, mungkin kelompok ini belum terdaftar di dinas maka dari itu saya mohon agar segera didaftarkan kelompok-kelompok tani yang ada di sini sebagai penerima manfaat,” katanya.
Sedangkan untuk kelompok nelayan, ia mengatakan bahwa laut itu kewenangan provinsi, kabupaten tidak bisa mengelola. “Ini yang menjadi keluhan kami, dewan kabupaten tidak bisa membantu karena kewenangan laut adanya di provinsi,” jelasnya.
Mengenai soal mushalla sekolah, Eriandy yang juga politisi Perindo ini mengatakan untuk mushalla bisa didiskusikan bersama rekannya sesama anggota DPRD Natuna, Surayanti.
“Kami bisa bantu untuk pembangunan mushalla, ibu Surayanti yang mau membangun mushalla atau renovasi sekolah nanti akan kami diskusikan,” pungkasnya Eriandy. (Adv, zul)
