SULUHRIAU, Natuna- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna menggelar Rapat Paripurna tentang pendapat akhir Fraksi pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas, Rabu, (2/8/2023.

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar didampingi Wakil ketua DPRD dan dihadiri sejumlah anggota DPRD.

Paripurna dengan agenda Pendapat akhir fraksi ini, pertama pendapat fraksi disampaikan Fraksi PAN.

Juru bicara Fraksi PAN WAN Ricci Syaputra menyampaikan, tujuan pemekaran untuk mempercepat roda pembangunan, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentan kendali.

"Untuk mewujudkan itu semua maka perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, mengingat Kabupaten Natuna merupakan wilayah strategis berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan memiliki Sumberdaya Alam yang melimpah," ujar WAN Ricci Syaputra.


Pimpinan DPRD Natuna saat rapat paripurna DPRD Natuna membahas Provinisi Natuna-Anambas

Dikatakan, pemekaran wilayah merupakan langkah strategis dalam memajukan suatu daerah untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu pembentukan provinsi Natuna-Anambas dengan tujuan agar dapat mengurus diri sendiri dalam mengelola sumber daya alam Natuna. "Oleh sebab itu kam menyetujui dan meminta ketua DPRD  turut menyetujuinya," katanya.

Hal senada juga dikatakan juru bicara Fraksi Golkar Eri Marka. Fraksi Golkar mendukung penuh pembentukan Provinsi Natuna-Anambas. Ia berpesan agar  melibatkan masyarakat sehingga perjuangan ini lebih kuat lagi.

"Dari segi manapun Natuna dan Anambas itu tetap strategis oleh karenanya pemekaran di anggap perlu agar penganggaran  pembangunan bisa maksimal," tegas Eri Marka

Kemnudian Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Marzuki menyampaikan, ada banyak manfaat dari pemekaran Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas.



"Kami dari Fraksi Gerindra mendukung rencana pemekaran ini, dengan harapan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan," tambah Marzuki pula.

Begitu pun Fraksi PPDN melalui juru bicaranya Erwan Haryadi menyampaikan, ia menilai pemekaran wilayah akan berdampak pada peningkatan APBD dan PAD yang signifikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur.

"Tentunya hal ini akan berdampak tinggi pada perputaran perekonomian sehingga berdampak pula pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang lebih baik," sebutnya.

Lalu, terakhir Fraksi PNR melalui juru bicaranya, Junaidi menyampaikan, Natuna Anambas merupakan episentrum dunia, ketika poros maritim telah dicanangkan oleh pemerintah RI, maka Natuna Anambas menjadi salah satu koridor strategis karena berada di jalur pelayaran internasional.

"Maka sudah sepantasnya Natuna Anambas di jadikan Provinsi Khusus guna menunjang perekonomiannya," jelas Junaidi.



Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Natuna sebelum menutup Paripurna berharap pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas dapat segera terwujud.

Usai paripiurna Daeng Amhar mengatakan, pihaknya hanya memberikan rekomendasi berbentuk surat dukungan. "Kita masih menunggu kajian akademisnya dari tim pemekaran yang nantinya akan kita tindak lanjuti bersama fraksi-fraksi untuk diteruskan ke tingkat pusat," katanya.

"Mari kita doakan bersama-sama semoga apa yang telah kita rencanakan dapat berjalan dengan baik," tutupnya.

Hadir dalam paripurna ini Ketua BP3KNA, Umar Natuna beserta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. (Adv,zul)