SULUHRIAU, Pekanbaru- Apa yang terlintas ketika kita mendengar kata “Ngebakso”. Mungkin dalam benak pembaca mengidentikkan berupa kegiatan menikmati semangkuk bakso di warung ataupun kantin makanan.
Upz tunggu dulu! Ngebakso kali ini merupakan singkatan dari "NGEBAhas Ketentuan peraturan & SOsialisasi". Ngebakso merupakan kegiatan yang ditaja oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah Kota Pekanbaru Rabu (8/2/2023) di Ballroom Hotel Royal Asnof Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru.
Kegiatan yang berisikan sosialisasi penerapan peraturan, update sistem, mengupas kendala dan solusi dalam kelancaran pelayanan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ ataupun notaris kepada masyarakat.
Kegiatan ini langsung dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Alek Kurniawan, SP, M.Si, didampingi Bidang Pajak Daerah I dan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P3D).
Selain dari Bapenda, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Tim dari Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru.
Dalam sambutannya Kepala Bapenda Alek menyampaikan apresiasi atas ditajanya giat tersebut oleh IPPAT Pekanbaru.
“Ini kegiatan yang luar biasa, terlebih acaranya dilabeli dengan nama ‘ngebakso’, keren dan kekinian. Luar biasa untuk IPPAT Pekanbaru” sebut Akur, sebutan viral yang sering disematkan kepada Kabapenda Pekanbaru ini.
Bahkan ia berharap agar kegiatan serupa dapat secara rutin dilaksanakan guna mendorong suksesi urusan kedua belah pihak, bagi Bapenda sendiri ini juga sebagai garda sosialisasi kiranya ada informasi baru terkait perpajakan daerah kedepannya.
Lebih lanjut Akur membeberkan bahwa peran dan fungsi dari rekan-rekan PPAT sebagai pejabat yang berperan dalam pembuatan akta tanah membantu proses peralihan hak, memiliki posisi strategis bagi Bapenda karena objek tersebut merupakan salah satu objek pendapatan daerah pada sub sektor BPHTB.
“Peran rekan-rekan PPAT sangatlah strategis bagi Bapenda, makanya berbagai input dan saran membangun untuk percepatan optimalisasi pajak di sub BPHTB sangat kami butuhkan, terlebih hari ini juga menghadirkan BPN, sehingga sinergitasnya lebih komprehensif lagi,” imbuh Akur.
Selain memberi sambutan, Akur bersama Kepala Bidang Pajak Daerah I Recko Reondra, S.STP juga bertindak selaku narasumber pada giat ‘Ngebakso’.
Akur menerangkan bahwa awal tahun ini ada regulasi baru yang harus diketahui oleh berbagai stakeholder termasuk rekan-rekan notaris terkait adanya Instruksi Walikota Pekanbaru tentang Nilai Penjualan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Besarnya NPOPTKP yang telah ditetapkan hanya belaku satu kali untuk setiap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 jo Buku Pedoman Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
“Jadi meskipun nantinya Wajib Pajak memiliki beberapa transaksi, yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali, nanti fasilitas NPOPTKP BPHTB hanya berlaku sekali untuk setiap Wajib Pajak” tegasnya.
Untuk suksesi sosialisasinya, Akur yang juga Plt. Kepala Dispora Pekanbaru ini meminta salah satunya, kepada rekan-rekan IPPAT untuk juga dapat menginformasikan hal ini kepada masyarakat yang melakukan pengurusan BPHTB.
Sukseskan Program PTSL
Tak sampai disitu, dalam rangka menyukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Akur mengungkapkan bahwa Pemko Pekanbaru masih memberikan pengurangan BPHTB 50% terhadap pendaftaran pertama kali.
“Selain menarik minat masyarakat agar mengurus BPHTB, ini juga memfasilitasi optimalisasi program Pemerintah Pusat lewat PTSL” tukasnya.
Akur juga menyinggung, untuk optimalisasi capaian target pajak daerah tahun 2023 termasuk didalamnya BPHTB, pihaknya telah memetakan upaya optimalisasi lewat intensifikasi, ekstensifikasi dan digitalisasi, yang diterjemahkan dalam 4 langkah besar yaitu: Pendataan ulang dan upgrade database perpajakan, pengembangan teknologi informasi yang memadai, penguatan kualitas SDM di Bapenda dan Penguatan inovasi, regulasi dan Kerjasama. Semua diharapkan ujarnya, berujung kepada kemudahan dan kemurahan layanan pajak daerah di kota bertuah ini
“Ini menjadi komitmen kami terkait Kemudahan berurusan wajib pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,“ imbuhnya lagi
Diberitahukan Akur, setidaknya ada 3 layanan dasar yang sudah difasilitasi secara elektronik di Bapenda yaitu pendaftaran, pembayaran dan pelaporan.
Memang sejak ditukangi ‘duet’ Akur dan Ade (Sekretaris Bapenda, Ade Rinaldi SE) berbagai terobosan digesa Bapenda dalam rangka menciptakan kemudahan dan kemurahan layanan perpajakan di organisasi yang dipimpinnya. Pendaftaran dan pelaporan yang terfasilitasi secara daring tersebut dinamakan Bapenda dengan “Smart Tax Pekanbaru". Tapi dia tidak menampik bahwa layanan digital BPHTB masih dalam on progress menuju digitalisasi.
“Memang saat ini BPHTB belum ada di Smart Tax, namun kita juga akan dorong kedepannya, untuk digitalisasi di seKtor BPHTB” tutupnya
Hal tersebut menuai tanggapan positif dari mitra di IPPAT serta mengusulkan beberapa rekomendasi-rekomendasi konstruktif kepada Bapenda terkait percepatan-percepatan dimaksud. Beberapa rekomendasi dimaksud diantaranya percepatan Validasi BPHTB, fasilitasi prosesnya secara online dan sinergitas dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku wajib pajak tentang tatacara yang efektif dan efisien sesuai regulasi yang ada di kota Pekanbaru. Hal ini diungkapkan rekan-rekan yang tergabung dalam IPPAT dibawah ketua Ivo Fidriyanti.
Dalam acara yang sama, Ivo menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Bapenda dan BPN Pekanbaru beserta jajaran yang telah berkenan hadir dan berpartisipasi dalam giat ‘Ngebakso’ yang ditajanya bersama IPPAT Pekanbaru.
Acara yang diikuti oleh puluhan anggota IPPAT berlangsung hangat, akrab dan antusias, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada Kabapenda dalam diskusi tersebut. Acara berakhir sekitar pukul 18.00 WIB, ditutup dengan penyerahan plakat dan sesi foto bersama. (Adv,Sr)
