SULUHRIAU, Pekanbaru- Banyak politisi kawakan yang dinilai memiliki kualitas yang baik, kapabilitas yang cukup, dan kredibilitas yang mumpuni dari kalangan tokoh-tokoh nasional non Jawa.
Tapi, kenapa belum mampu merebut puncak kepemimpinan nasional?
Pertanyaan itu mengemuka ketika digelar Ngobrol Sambil Ngopi bertajuk "Kepemimpinan Nasional Non Jawa, Bisakah?" di Wareh Kupie Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Sabtu (18/2/2023).
Direktur Sijari Ricky Rahmadia yang membacakan sambutan CEO Perfekto Amir Faisal menyebut sejumlah nama seperti HM Jusuf Kalla, Surya Paloh, Sandiaga Uno, dan Erick Thohir sebagai pemimpin yang dinilai memiliki kapabilitas, kredibilitas, dan mumpuni.
"(Mereka) juga didukung kekuatan finansial, dan merupakan tokoh-tokoh yang layak menjadi calon pemimpin nasional," ujar Ricky yang juga admin WA Group Suara Riau itu.
Namun, menurut Ricky, apa kendala, peluang, dan hambatan bagi tokoh-tokoh dimaksud untuk bisa mencapai tampuk kepemimpinan nasional, "Itu yang menjadi (bahan) diskusi kali ini," kata Ricky.
Menurut Ricky, diskusi ini digelar untuk memperkaya literasi pada ruang-ruang publik. "Diskusi sehat merupakan olahraga otak terbaik," katanya.
"Diskusi ini bukan untuk menyenggol persoalan suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), kesukuan atau ketidaksukaan kepada suku Jawa, namun lebih kepada pembedahan persoalan yang memang hadir dan terjadi secara realita dalam ruang politik kita," tambahnya.
Diakui Ricky, judul diskusi memang seakan rasis, tetapi maksudnya tidak demikian. "Judul memang dibuat agak menyentil, dimaksudkan untuk menarik daya minat diskusi," terangnya lagi.
Pantauan di lokasi, diskusi berjalan dengan alot dan seru, banyak silang pendapat mempersoalkan materi diskusi, dan tanya jawab pun berlangsung dengan hangat.
Dari berbagai silang pendapat dan jawaban pemateri, disimpulkan untuk saat ini kepemimpinan nasional masih sulit untuk ditembus oleh tokoh non Jawa dengan sistem demokrasi yang diterapkan saat ini, walaupun tokoh-tokoh non Jawa dimaksud memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup, dan finansial yang kuat.
Forum sependapat dengan pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan dan Menteri BUMN Erick Thohir, yang mengungkapkan bahwa kepemimpinan nasional di 2024 (melalui proses politik Pemilu 2024) masih warga negara Indonesia dari kalangan suku Jawa.
"Untuk ke depannya mungkin saja bisa tokoh non Jawa masuk dalam putaran pemimpin nasional, tentu dengan perbaikan kualitas demokrasi dan kualitas pendidikan dan pendapatan masyarakat," demikian pernyataan yang mengemuka.
"Karena seharusnya kepemimpinan nasional berbicara tentang kapasitas dan kapabilitas, maka perbaikan demokrasi, perbaikan pendapatan dan pendidikan perlu dilakukan," tambah pernyataan itu.
Sebelumnya ketika sesi pembukaan, Novrizon Burman, panitia penyelenggara, yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Riau, mengatakan diskusi ini untuk menyambut pagelaran Pemilu 2024 yang sudah mulai menghangat.
"Diperlukan ruang-ruang diskusi yang sehat untuk membedah banyak persoalan berbangsa. Dengan duduk berdiskusi kita ikut terlibat mencerdaskan ruang publik dari berbagai pendapat yang ada," kata Pemimpin Redaksi riausatu.com itu.
Menurut Novrizon, diskusi itu diinisiasi oleh Simpul Jaringan Riau (Sijari), WA Grup Suara Riau, SMSI Riau, dan Perfekto.
Pembicara yang dihadirkan antara lain Zulmansyah Sekedang, tokoh pers dan juga calon Ketua Umum PWI Pusat; kemudian Viator Butar-butar, tokoh Batak Riau yang juga pengamat ekonomi, dan pengamat politik; akademisi dari Universitas Islam Riau Dr. Panca Setyo Prihatin, S.Ip, M.Si.; dipandu Dosen Universitas Islam Negeri Susqa, Muammar Alkhadafi, S.Sos, M.Si.
Sejumlah tokoh masyarakat seperti Dr Drh Chaidir MM, ketua-ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM), perwakilian organisasi mahasiswa, para aktivis Riau, pengamat politik, dan penggiat survei juga tampak hadir.
Moderator Muammar Alkhadafi yang menutup diskusi ini sedikit agak menyentil dengan menyebutkan posisi Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah diduduki Erick Thohir yang non Jawa.
"Semoga posisi kepemimpinan nasional lainnya juga bisa diisi (oleh tokoh nasional) non-Jawa," ungkapnya. (rls)
