SULUHRIAU, Pekanbaru- Data kependudukan BKKBN Provinsi Riau yang diterjemahkan sebagai data anak putus sekolah oleh Tim Satgas Pengentasan Anak Tidak Sekolah (PANTAS) Dinas Pendidikan (Disdik) Riau sangat disesali.

Karena data tersebut adalah data kependudukan yang salah satunya indikator kondisi pendidikan saat pendataan, bukan putus sekolah.

"Data ini jangan ditelan mentah-mentah, artinya hanya sebagai pembanding," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, MSi menjelaskan hal sama kepada dinas terkait yang datang meminta data kepada BKKBN.

Dijelaskan Mardalena, BKKBN melakukan pendataan terjadwal lima tahun sekali. Dan terakhir jadwal pendataan yang dilaksanakan pas saat masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, saat anak anak libur sekolah. Sedangkan pendataan terakhirnya saat pandemi Covid-19 mengganas.

"Jadi, pendataan mesti dilakukan, sedangkan seharusnya tahun 2019 pun kondisi anak mulai terbatas sekolahnya bahkan diliburkan tatap muka," jelas Mardalena turut didampingi staf Pendataan BKKBN Riau, Senin (6/2/2023).

Lanjutnya lagi, kami tidak mengeluarkan data anak putus sekolah, jadi silakan data lagi, karena ini sebagai pembanding. "Jangan salahkan data kami," ucap Mardalena kembali mengingatkan kepada pihak pengguna data BKKBN.

Seperti diberitakan sejumlah media, Tim Satgas Pantas Disdik Riau yang datang ke kelurahan menyebutkan data ini sebagai data anak putus sekolah. Karena dianggap banyak, sehingga Gubernur Riau menyikapi dengan membentuk Tim Satgas Pantas, agar dapat mengejar angka wajib sekolah di Provinsi Riau.

Namun sangat disesali masyarakat, data anak yang dipaparkan Satgas Pantas di kelurahan adalah data anak yang sedang bersekolah di usia sekolah, bukan putus sekolah. Ungkapan kekecewaan ini  seperti dilontarkan Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, Kota Pekanbaru, Ridwan Alkalam, S.Pi kepada wartawan, Senin (6/2/2023).

"Apa betul itu data anak putus sekolah? Satgas seharusnya tau membaca lembaran data. Jika tidak ada judul data dan sumber data, jangan menjustifikasi data anak putus sekolah," sindir Ridwan sambil memperlihatkan data 447 anak di Kelurahan Pematangkapau yang disebut anak putus sekolah.

Ridwan yang juga melakukan croscheck kepada beberapa Ketua RT lainnya, mengaku nama anak pada data tersebut tidak putus sekolah. "Yang pastinya pengakuan orang tua anak,  mereka kesulitan membiayai uang sekolah anaknya, jadi, bukan putus sekolah," ungkap Ridwan, diamini beberapa ketua RT lainnya.

Kritikan ini disampaikannya karena jika memaknai data yang keliru akan berpengaruh pada kebijakan yang salah. "Lebih baik Pemprov Riau meringankan beban biaya anak usia sekolah untuk bisa bersekolah daripada habiskan biaya untuk membentuk Tim Satgas Pantas," sindir Ridwan lagi.

Rasa terkejut sangat tingginya anak yang disebut putus sekolah juga tak ditampik Lurah Pematangkapau, Tar Ajaman, S.Sos. Untuk memastikan kebenaran data tersebut, lurahpun menghadirkan Ketua Forum RT/RW Pematangkapau Ridwan Alkalam SPi untuk mempercepat verifikasi data tersebut.

Pengakuan Tim Satgas Pantas sendiri melalui telepon selulernya beberapa hari lalu, mengakui pihak kelurahan lainpun menampik ratusan data anak putus sekolah yang disuguhi Satgas Pantas.

Terkait Tim Satgas Pantas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M Job Kurniawan belum bisa dikonfirmasi langsung. Begitu juga upaya konfirmasi via WhatsApp belum memberi jawaban.

Begitu pula Tim PANTAS yang diketuai oleh Pahmijan yang juga Kepala Bidang PK-PLK Disdik Riau, belum berhasil dikonfirmasi. Staf Kadis mengatakan pimpinannya itu sedang menggelar rapat. (src,rls)