SULUHRIAU-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPR RI, Selasa, (6/12/2022).
Sidang paripurna pengesahan RUKHP menjadi undang-undang sempat diwarnai adu argumen. Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyampaikan pendapatnya dan mengatakan akan mengajukan beberapa pasal ke Mahkamah Konstitusi.
“Pasal 240 yang menyebutkan, yang menghina pemerintah dan lembaga negara dihukum tiga tahun. Ini pasal karet yang akan menjadikan negara Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara monarki. Saya meminta supaya pasal ini dicabut… Ini juga kemunduran dari cita-cita reformasi,” kata Iskan.
Dia menilai, di masa depan, pasal itu, dan pasal 218, akan dipakai oleh pemimpin-pemimpin masa depan dan akan mengambil hak-hak masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya.
“Saya akan mengajukan pasal ini ke MK, saya sebagai wakil rakyat,” ujar Iskan.
“Fraksi PKS sudah sepakat dengan catatan. Catatannya sudah diterima, tapi disepakati oleh PKS. Ini Anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh fraksi,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyela penyampaian pendapat oleh Iskan.
Selain PKS, Partai Demokrat juga memberikan sejumlah catatan, tapi tetap mendukung penuh ‘semangat pembaruan hukum pidana’.
“Namun, penting untuk diingat serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonialisasi dalam RUU KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” kata salah satu anggota fraksi Partai Demokrat.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah memastikan bahwa implementasi Undang-undang KUHP tidak merugikan masyarakat dan memastikan hak-hak masyarakat terjamin.
Dalam catatannya, Demokrat juga menyinggung soal kontroversi terhadap pasal terkait ‘penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden dan penghinaan lembaga negara’. Fraksi tersebut meminta penegak hukum memahaminya dengan jelas agar ‘tidak terjadipenyalahgunaan hukum dalam implementasinya’.
KUHP Baru Berlaku Tiga Tahun Sejak Disahkan
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, mempersilakan masyarakat untuk mencermati dan mengkritisi pasal-pasal dalam KUHP yang baru disahkan. Bambang mempersilakan untuk menempuh jalur hukum, jika ‘ada yang merasa sangat menganggu’.
“Tidak perlu demo… Detil-detilnya bisa kita diskusikan per pasal, tapi secara umum sudah kita diskusikan,” kata Bambang dalam konferensi pers usai pengesahan RKUHP menjadi undang-undang di DPR, Selasa (6/12/2022).
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan tiga tahun adalah waktu yang cukup bagi pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap para penegak hukum dan stakeholders.
“Jaksa, hakim, polisi, advokat, pegiat HAM, kampus-kampus lagi agar tidak salah mengajar nanti… Harus ada dan kami harus menyusun dari sekarang sosialisasi terhadap stakeholders yang ada,” kata Yasonna kepada para wartawan di DPR, Selasa (06/12).
Pasal-pasal Kontroversial
RKUHP sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (6/12/2022), meskipun masih ada penolakan dari kelompok masyarakat sipil atas beberapa 'pasal kontroversial'.
Mulai dari pasal kumpul kebo, kontrasepsi, demonstrasi, dan penghinaan terhadap presiden.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengakui draf akhir RKUHP tidak bisa memuaskan semua pihak.
Sehingga kalau dianggap masih ada yang bertentangan, dia mempersilakan masyarakat untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi.
Lantas apa bahayanya kalau pasal-pasal itu diberlakukan?
Rencana pengesahan RKUHP, pakar hukum tata negara: 'Prosesnya cacat formil'RKUHP: Keengganan pemerintah buka draf terbaru dinilai tunjukkan proses legislasi 'ugal-ugalan' dan ‘gejala otoriter’RKUHP: Wacana kriminalisasi LGBT, 'Indonesia akan jadi negara paria'
1. Pasal kontrasepsi
Peraturan yang melarang orang menawarkan atau menunjukkan alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan "pada anak" tercantum di pasal 408-410. Bagi yang melanggar diancam dengan pidana denda Rp1 juta.
Sementara bagi orang yang tanpa hak secara terang-terangan menunjukkan maupun menawarkan alat untuk menggugurkan kandungan baik secara tertulis atau langsung, akan dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda Rp10 juta.
Penerapan hukuman itu dikecualikan bagi petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan infeksi menular, atau kepentingan pendidikan/penyuluhan. Termasuk juga oleh relawan yang dianggap kompeten.
Akan tetapi, pasal ini sesungguhnya berbahaya karena "berpotensi menurunkan capaian kesehatan seksual dan reproduksi di Indonesia yang saat ini sudah cukup rendah," kata pendiri lembaga CISDI, Diah Saminarsih, dalam siaran pers kepada BBC News Indonesia.
Survei yang dilakukan BPS bersama USAID, Kemenkes, dan BKKBN menunjukkan anak dan remaja kerap berdiskusi soal masalah ini bersama teman-temannya, ketimbang dengan petugas kesehatan karena jauh dari stigma dan diskriminasi.
Itu mengapa, pendekatan informal oleh kelompok sebaya atau masyarakat sipil disebut CISDI "lebih efektif".
2. Pasal Kumpul Kebo
Aturan yang menyoal kumpul kebo tercantum dalam pasal 411-413 isinya: setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana penjara paling lama enam bulan atau denda Rp10 juta.
Pada ayat 2 dikatakan, perbuatan itu tidak akan dituntut kecuali ada pengaduan suami atau istri orang yang terikat perkawinan atau orangtua/anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.
Tak cuma itu saja, perbuatan yang disebut 'perzinaan' atau persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istri juga akan dipidana paling lama setahun dan denda Rp10 juta.
Bagi pengacara HAM dan aktivis perempuan, Naila Rizqi, pasal perzinaan itu tidak memiliki dasar yang jelas karena hubungan seks dua orang dewasa tidak ada pihak yang dirugikan "kecuali jika ada kekerasan," katanya dalam sebuah diskusi seperti yang dilansir VOA Indonesia.com.
Ia juga menilai pasal ini melanggar wilayah privasi warga dan membahayakan "kelompok rentan dan masyarakat miskin" karena jadi sasaran razia.
3. Pasal Demonstrasi
Seperti yang tertulis di pasal 256: Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan unjuk rasa atau demonstrasi di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum atau keonaran bisa dipidana paling lama enam bulan dan denda Rp10 juta.
Menurut aktivis demokrasi, Muhammad Isnur, pasal itu memperlihatkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi dan "menempatkan kebebasan berpendapat pada posisi berisiko karena dianggap sebagai kejahatan".
Padahal menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.
Banyak pihak menentang penerapan pasal ini karena rawan kriminalisasi dan berpotensi jadi pasal karet. Tapi tim sosialisasi RKUHP, Albert Aries, beralasan publik tak perlu khawatir dikriminalisasi selama mereka memberitahu unjuk rasa tersebut.
Dia juga mengeklaim, meski pasal demonstrasi dimasukkan tapi pemerintah tetap menghargai kebebasan berpendapat sebagai hak yang diatur dalam konstitusi.
4. Pasal penghinaan presiden, pemerintah, lambang negara
Tindak pidana yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden hingga pemerintah atau lembaga negara tercantum di pasal 217-240.
Pasal 217 menyebutkan: Setiap orang yang menyerang diri Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana penjara paling lama lima tahun.
Kemudian pasal 218: Setiap orang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda Rp200 juta.
Tindakan penyerangan itu secara lebih rinci dijelaskan pada pasal 219 yang isinya: Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda Rp200 juta.
Adapun penghinaan terhadap pemerintah atau lambang negara seperti yang termuat di pasal 240 ayat 1, bakal kena pidana penjara paling lama 1,6 tahun dan denda Rp10 juta.
Dalam hal tindak pidana berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, bisa dipidana penjara selama tiga tahun dan denda Rp200 juta.
Tindak pidana tersebut hanya bisa dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam siaran publikasinya menilai pasal ini menunjukkan bahwa "penguasa negara ingin diagung-agungkan layaknya penjajah di masa kolonial".
Jika menelisik ke belakang, keberadaan pasal penghinaan presiden berasal dari KUHP Belanda yang mengatur soal penghinaan yang disengaja terhadap raja dan ratu.
Namun sesudah Indonesia merdeka, menurut PSHK, pasal tersebut diadopsi mentah-mentah dengan mengganti frasa "raja dan ratu" menjadi presiden dan wakil presiden.
Padahal berbeda dengan tradisi monarki yang menahbiskan raja/ratu sebagai simbol kebangsaan, sistem demokratis menyatakan jabatan kepala negara yang diampu presiden bukanlah simbol negara.
Simbol negara dalam pasal 35 dan 36B UUD 1945 yaitu Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lambang negara serta lagu kebangsaan.
Karena itulah menurut PSHK, "setiap komentar, pujian bahkan cibiran publik kepada presiden adalah bentuk penilaian atas kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya".
Soal pantas atau tidaknya cara komunikasi dalam menyampaikan kritik berada pada wilayah etika sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi pidana.
Selain itu, kata mereka, perubahan pasal penghinaan menjadi delik aduan "tidak menghilangkan risiko kriminalisasi". Faktanya, polisi kerap tebang pilih dan sulit bersikap proporsional kalau ada laporan dari pihak yang punya relasi dengan pejabat negara.
5. Pasal tindak pidana agama
Dalam salinan akhir Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memuat pasal pidana untuk pelaku penodaan atau penistaan agama.
Pasal 300 RKUHP menyebutkan setiap orang di muka umum yang:
a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.
Pasal selanjutnya mengatur bentuk penodaan agama dalam bentuk tulisan, gambar, hingga rekaman dan menyebarluaskan melalui teknologi informasi bisa diancam penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
