Senin, 26 09 2022
Lama Jadi Polemik, Lahan Pasar Cik Puan Akhirnya Resmi Diserahkan ke Pemko Pekanbaru | Dua Universitas Jerman Lakukan Pengabdian Masyarakat di Desa Pulau Gadang XIII Koto Kampar | Penyelenggara Haji 1444/2023 Mendatang Tambah Sejumlah Petugas Perempuan | Pemprov Riau Minta Semua Pihak Awasi Penyaluran Subsidi untuk Cegah Penyimpangan | Paket Meledak di Aspol Sukoharjo, Seorang Anggota Polisi Terluka dan Penjinak Bom Diturunkan ke TKP | Hadiri Syukuran 1 Abat Lembaga Pancak Silat di Kuansing, Wagubri Pesan Jaga Tradisi dan Budaya
 
Daerah
Ketua DPRD Pelalawan Dukung Penuh Pencabutan HGU PT. TUM

Daerah - - Selasa, 09/08/2022 - 14:24:47 WIB

TERKAIT:
   
 

SULUHRIAU, Pelalawan - Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin, SH MH mendukung penuh pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Trisetia Usaha Mandiri (PT.TUM).

Hal itu disampaikan langsung kepada Forum Masyarakat Penyelamat Pulau Mendol (FM-PPM) ketika menggelar pertemuan pada Senin (8/8/2022).

"DPRD Pelalawan mendukung penuh agar HGU PT. TUM dicabut, karena dari segi fisik tanah mereka tidak boleh beroperasi. Pasalnya, HGU PT.TUM berada pada areal gambut,"jelasnya ketika menggelar pertemuan di ruangannya bersama (FM-PPM), Senin (8/8/2022).

Dari segi administrasi, Baharuddin, SH MH DPRD Pelalawan juga akan mengawal pemerintah kabupaten Pelalawan agar tidak menerbitkan izin baru untuk PT. TUM.

"Kita ketahui PT. TUM ini tidak mempunyai AMDAL, IUP-B, dan izin lainnya. Kita disini berkomitmen kepada masyarakat Kuala Kampar dalam pencabutan HGU PT.TUM oleh BPN. DPRD Pelalawan akan mengawalnya sampai selesai hingga HGU sah dicabut," terangnya.

Lanjut Baharuddin, SH, MH, DPRD Pelalawan akan mengirimkan surat resmi  ke pemerintah pusat yang ditujukan kepada Kementrian ATR/BPN, Komisi IV DPR RI, dan Presiden Joko Widodo.

"Kami akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dalam rangka pencabutan HGU PT. TUM, artinya DPRD Pelalawan  juga serius dalam menangani permasalahan ini,"ujarnya.

Ditempat yang sama Koodinator FM-PPM yang juga tokoh masyarakat Kuala Kampar Kazzaini KS menyampaikan sangat mengampresiasi Ketua DPRD Pelalawan Baharuddin, SH, MH atas dukungannya dalam pencabutan HGU PT. TUM.

"Kami berterima kasih DPRD Pelalawan sudah mendukung agar HGU PT.TUM segera dicabut, untuk diketahui Pulau Mendol itu tidak layak dibuat perkebunan kelapa sawit, hal itu dikarenakan hampir sembilan puluh persen HGU PT.TUM itu adalah kawasan kubah gambut, faktor ekologisnya sangat tidak bagus jika ada tanaman kelapa sawit,"sampai Kazzaini KS.

Selanjutnya tokoh masyarakat Kuala Kampar M. Nasir Penyalai menyebutkan hari ini masyarakat Penyalai Kuala Kampar secara menyeluruh menolak keberadaan PT. TUM beroperasi di Pulau Mendul  Kuala Kampar.

"Masyarakat sampai hari solid menolak keberadaan PT.TUM, kita juga mengapresasi langkah DPRD Pelalawan ikut serta dalam pencabutan HGU nya, ditambah lagi PT. TUM tidak mempunyai izin yang lengkap, hal itu difaktorkan karena areal HGU PT. TUM berada pada kawasan gambut, kami berharap serta dukungan dari semua pihak BPN segera melakukan proses pencabutan HGU PT.TUM ini," pungkasnya. (rls)





 
 
 
Home | Daerah | Nasional | Internasional | Hukrim | Gaya Hidup | Politik | Sport | Pendidikan | Metropolis | Sosial Budaya | Kesehatan | Ekbis
Religi | Kupas Berita |Tokoh | Profil | Opini | Perda | DPRD Kota Pekanbaru | Tanjung Pinang-Kepri | Indeks
Pedoman Media Siber | Kode Etik Internal Perusahaan Pers |Redaksi
Copyright 2012-2021 SULUH RIAU , All Rights Reserved