SULUHRIAU, Pekanbaru- Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pekanbaru mendatangi DPRD Riau, Senin, (18/7/2022).

Gabungan organisasi kemahasiswaan itu menyuarakan soal kenaikan harga yang terjadi akhir-akhir ini.

Cipayung Plus Pekanbaru menilai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sama sekali tidak memihak kepada rakyat.

Mereka antara lain menyorot kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022.

"Kebijakan ini dinilai tidak tepat di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit. Kebijakan tersebut akan berdampak terhadap harga kebutuhan-kebutuhan di masyarakat," kata salah seorang orataor Cipayung Plus Pekanbaru.

Dikatakan, di tengah kenaikan harga bahan pokok kebijakan ini akan menyengsarakan masyarakat. Jika memang tujuan kenaikan tarif PPN sebagai amanat Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai upaya pemulihan ekonomi maka jangan sampai konsep pemulihan ekonomi yang digaungkan pemerintah justru dibebankan kepada masyarakat.

Cipayung Plus Pekanbaru menilai bahwa kenaikan tarif PPN ini sudah jelas akan dibebankan kepada masyarakat sebagai konsumen dari transaksi barang yang menjadi objek pajak PPN.

"Di samping kenaikan PPN menjadi 11 persen persentasi kenaikan harga bahan pokok, baik cabai, bawang, telur dan bahan pokok lainnya naik drastis. Bahkan untuk wilayah Riau persentasi kenaikan harga cabai mencapai 100 persen. Kebijakan yang menghimpit masyarakat ini harus diteriakkan kepada pemerintah apabila terus berlanjut," kata dia.

Kemudian, sejak awal tahun 2021 hingga 2022 baik pupuk bersubsidi maupun pupuk non-subsidi terus mengalami kenaikan. Bahkan berdasarkan data World Bank-Commodity Market Review per Januari 2022 kenaikan Pupuk Urea dan NPK di Indonesia mencapai 235 persen.

Ini merupakan data kasar yang ditelisik oleh lembaga, harga di masyarakat tentu lebih tinggi yakni mencapai kenaikan 400 persen. Namun di tengah berbagai kenaikan barang kebutuhan masyarakat, harga jual sawit atau Tandan Buah Segar (TBS) justru terus menurun.

Ditutupnya keran ekspor CPO oleh pemerintah sebagai langkah untuk stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri pada April lalu mengakibatkan jatuhnya harga TBS Kelapa Sawit," jelasnya.

Namun di satu sisi tidak memberikan dampak positif bagi harga minyak goreng. Pada Mei 2022 ekspor CPO kembali dibuka oleh pemerintah. Namun lagi-lagi tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Harga TBS Kelapa Sawit tetap menurun dan harga minyak goreng tetap mahal. Cipayung Plus Pekanbaru menilai, kebijakan pemerintah menghasilkan kompleksitas bencana bagi masyarakat.

"Rendahnya harga TBS Kelapa Sawit sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Riau sebab penduduk di Riau mayoritas merupakan petani kelapa sawit. Pemerintah harus melaksanakan balancing harga untuk kesejahteraan masyarakat," kata orator itu.

Saat ini terjadi ketimpangan dimana harga kebutuhan-kebutuhan masyarakat terus meningkat sementara harga produk penopang perekonomian masyarakat terjun bebas.

"Atas dasar tersebut Cipayung Plus Pekanbaru menyatakan sikap bahwa pemerintah telah gagal total dalam pemenuhan hak masyarakat serta gagal dalam merumuskan kebijakan demi kesejahteraan masyarakat sehingga harus mengoreksi kembali setiap kebijakan yang telah dikeluarkan," paparnya.

Ada sejumlah poin tuntutan Cipayung Plus sebagaimana disampaikan dalam pernyataan sikap yakni:

1. Kepada Presiden RI untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%.

2. Mendesak Presiden RI untuk Menstabilkan Harga Bahan Pokok agar Berpihak kepada Masyarakat.

3. Kepada Presiden RI dan DPR RI untuk segera menstabilkan harga pupuk agar berpihak kepada masyarakat, terkhusus petani.

4. Kepada Presiden RI untuk mengkaji ulang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan bagi petani kelapa sawit.

5. Kepada Gubernur Riau untuk mengkaji ulang penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan melakukan penegakan hukum, apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam penetapan harga TBS di Provinsi Riau.

6. Meminta kepada DPRD Provinsi Riau untuk melaksanakan pengawasan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2021 juncto Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Riau.

Usai menyampaikan aspirasi, masa aksi itu ditemui Anggota DPRD Riau Mardianto Manan. Mardianto mengapresiasi mahasiswa sebagai langkah positif.

"Saya merasa sebagai wakil rakyat, ini adalah hal-hal positif yang akan dilanjutkan. Karena semua ajuan-ajuan yang disampaikan dari poin 1 sampai berikutnya, itu adalah tujuannya diluar DPRD. Kepada Presiden, kepada Gubernur. Cuma saluran untuk menyampaikannya itu adalah wakil rakyat. Salah satu wakil rakyatnya yang ada di Provinsi adalah kita DPRD Provinsi Riau," Mardianto Manan.

Politisi PAN ini mengatakan, bahwa tuntutan demo mahasiswa Cipayung Plus akan direkomendasikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Riau untuk dibuatkan tembusan langsung kepada Presiden RI dan Gubernur Riau.

"Maka kita sambut yang itu, kita sampaikan kedepan. Tentu unsurnya ini kepada pimpinan, kita sampaikan kepada pimpinan di lapangan. Pimpinan nanti merekom. Dan kami nanti akan meminta kepada pimpinan, supaya ini dibuatkan rekomendasi pengantar. Untuk dilampirkan disampaikan kepada terkait, apakah Presiden atau Gubernur," pungkas Mardianto Manan. (sns, src)