SULUHRIAU- Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, tiba di Bandara Matahora, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (8/6/2022).

Ansar berkunjung ke Wakatobi untuk memenuhi undangan Kementerian ATR/BPN dalam event Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang akan berlangsung selama 3 hari mulai 8-10 Juni 2022.

Ansar disambut hangat oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi di bandara yang terletak di Pulau Wangi-Wangi.

Ansar bersama Kementerian ATR/BPN dan peserta GTRA akan membahas legalisasi tanah kawasan pesisir pada acara yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Di Wakatobi, Ansar juga akan menghadiri Welcome Dinner Peserta GTRA Summit 2022 yang dirangkaikan dengan pertemuan anggota Badan Kerja sama (BKS) Provinsi Kepulauan sebagai awal rangkaian acara pada Rabu (8/6/2022) malam.

Tema GTRA Summit Wakatobi 2022 adalah ‘Menuju Puncak Presidensi G20: Pemulihan Ekonomi yang Inklusif dan Berwawasan Lingkungan melalui Reforma Agraria, Harmonisasi Tata Ruang, dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan’.

Event GTRA Summit Wakatobi 2022 adalah rangkaian dari penyelenggaraan Presidensi G20 di mana Indonesia bertindak selaku tuan rumah.

GTRA Summit merupakan Gugus Tugas Reforma Agraria yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui kesepakatan dengan negara-negara yang tergabung di G20.

GTRA Summit adalah pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, Civil Social Organization (CSO), serta organisasi lainnya yang tergabung dalam GTRA. Kegiatan di Tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama.

Mengutip dari gtrasummit.id, GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.

GTRA bertujuan untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang Program Reforma Agraria agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional, baik yang terkait dengan penataan aset/asset reform (legalisasi dan redistribusi lahan), maupun penataan akses/access reform (pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah). (kmf,jan)