SULUHRIAU- Mantan pengajar di PTIK Reza Indragiri Amriel mengkritisi rencana Polri bersama Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) MUI, memetakan masjid guna mencegah penyebaran radikalisme.
Program itu sebelumnya diungkap Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Brigjen Umar Effendi dalam forum yang digelar MUI Pusat pada Rabu (26/1/2022) lalu.
"Saya sepakat terorisme harus dilawan, tetapi haruskah melalui pemetaan masjid oleh Polri dan BPET MUI?" ucap Reza dalam keterangan yang dikutip dari dJPNN.com, Senin (31/1/2022).
Dia menilai program itu justru terkesan mirip The NYPD Muslim Surveillance Program. Setelah digugat, NYPD membayar settlement sekitar 80 ribu dolar AS kepada masjid dan warga yang dirugikan.
Selain itu, Reza Indragiri juga menyampaikan analisis tentang kerumitan dari rencana program pemetaan masjid oleh Polri dan BPET MUI tersebut. Sebab, data per Maret 2021, terdapat 598 ribuan masjid se-Indonesia.
Data Dewan Masjid Indonesia (DMI) per tahun 2020, bahkan menyatakan jumlah masjid adalah 800 hingga 900 ribu.
"Pemantauan terhadap suatu objek yang tidak kasat mata (paham, ideologi, isme) terhadap ratusan ribu masjid pasti sulit sekali dilakukan," ujar pakar psikologi forensik itu.
Kemudian, dibutuhkan parameter dan indikator yang akurat dan lengkap untuk menyimpulkan secara valid masjid mana saja yang menyebarkan radikalisme dan terorisme.
Begitu pula dari sisi reliabilitas, ketika sebuah masjid dicap berafiliasi dengan terorisme, berapa lama cap itu akan berlaku? "Pasti perlu monitoring berkala, dan itu mahal dari segi anggaran," sebutnya.
Dia pun menilai rencana pemetaan itu menstigmakan masjid sebagai satu-satunya rumah ibadah yang dianggap bermasalah.
"Ini pertanda bias sekaligus gross generalization terhadap rumah ibadah tertentu," ucap penyandang gelar MCrim (Forpsych-master psikologi forensik) dari Universitas of Melbourne Australia itu.
Menurut Reza, pemetaan oleh Polri tersebut bisa mengganggu keharmonisan relasi antarumat Islam, terutama jemaah masjid sendiri.
"Jadi, saling menaruh prasangka, bahkan polisi yang datang ke masjid sebatas untuk salat pun bisa disikapi sebagai orang yang mencurigakan," ucap Sarjana Psikologi dari UGM Yogyakarta itu.
Reza mengatakan isme-isme destruktif pada masa kini menyebar deras melalui situs-situs internet dan media sosial. Self-radicalization dan self-recruitment adalah mekanismenya. Penyebaran paham seperti itu juga bisa terjadi di mana pun dan kapan pun.
"Alhasil, dengan nature regenerasi teror sedemikian rupa, apa justifikasi Polri dan BPET MUI untuk melakukan pemetaan sekaligus pemantauan terhadap masjid?" ujar Reza mempertanyakan.
Jika terlaksana, katanya, rencana program itu kontraproduktif bagi situasi kamtibmas serta berdampak negatif terhadap hubungan antara Polri dan masyarakat.
Dia menyayangkan bila kesadaran yang sudah terbangun untuk melawan terorisme justru setback akibat program pemetaan tersebut. Apalagi, andai nantinya warga yang merasa dirugikan menggugat Polri untuk membayar settlement yang bisa menguras anggaran Polri.
"Soft approach, begitu kabarnya pemetaan masjid akan dilakukan. Namun, hard hit, itu ekses yang justru mungkin terjadi. Jadi, timbanglah kembali. Batalkan, lebih baik lagi," kata Reza menyarankan. (jpnn)
Editor: Khairul
Komentar Anda :
