SULUHRAU, Pekanbaru - Sejumlah fasilitas milik DPRD Pekanbaru, Riau, ditarik vendor pengadaan barang dan jasa.

Barang-barang itu ditarik karena menunggak kepada vendor dengan nilai mencapai Rp 800 juta.

Penarikan fasilitas di kantor wakil rakyat ini juga viral di medsos. Video dan foto yang beredar dan dilihat, tampak beberapa barang di kantor DPRD itu ditarik oleh beberpa orang.

Fasilitas tersebut seperti kursi, meja pimpinan di ruang paripurna DPRD, TV, penyejuk ruangan hingga nama dari masing-masing partai di ruangan fraksi DPRD Pekanbaru.

Koordinator pengadaan barang dari pihak vendor, Hendrik, tak menampik penarikan fasilitas yang ada di kantor DPRD Pekanbaru di Jalan Sudirman itu. Sebab, tidak ada kabar kapan barang yang sudah dipasaang itu akan dibayar.

"Iya (fasilitas ditarik). Ini karena di situ ada tunda bayar 10 paket, nilainya Rp 800 juta," kata Hendrik usai menarik barang di DPRD Pekanbaru, Senin (27/12/2021).

Hendrik mengaku menarik barang-barang di DPRD Pekanbaru karena merasa sudah dipermainkan. Sebab, pekerjaan itu sudah dituntaskan, tapi tidak kunjung dibayar.

"Saya merasa dipermainkan, ya saya tarik semua. Ada TV, kursi pimpinan DPRD dan papan nama fraksi partai. Semua itu udah dikerjakan, tidak dibayar," katanya.

Kekesalan Hendrik memuncak karena ada vendor yang dibayar lebih dulu. Sedangkan Hendrik yang telah lebih dulu mengerjakan ditunda pembayarannya oleh Sekretariat DPRD Pekanbaru.

"Saya tidak tahu kenapa Sekwan tidak mau teken itu. Itu anggaran 2020 lalu, itu proyek ada yang Rp 50-100 jutaan yang ditotalkan semua jadi Rp 800 jutaan," katanya.

Hendrik mengatakan juga, sudah terjadi dua kali penundaan bayar sejak pekerjaan dituntaskan pada 2020. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini yang banyak kesusahan.

"Tidak mungkin dua tahun tunda bayar. Maka tadi kita tarik semua karena tidak dibayar," katanya.

Sementara itu, menyikapi hal ini,
Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani terkejut mendapat kabar fasilitas hingga kursi pimpinan ditarik vendor akibat menunggak bayar Rp 800 juta. Politikus PKS itu berharap segera ada penyelesaian.

"Iya saya baru tahu juga tadi tuh, terkejut juga kursi ditarik vendor," kata Hamdani, Senin (27/12/2021).

Hamdani mengaku soal perlengkapan di kantor DPRD adalah urusan Sekretariat Dewan (Sekwan). Namun ia heran karena mendapat kabar tunggakan terjadi karena tak dibayar.

"Terkait perlengkapan kita tidak tahu. Kalau secara administratif jelas yang mengatur Sekretariat Dewan, terkejut juga kok bisa ditarik, apa belum dibayar?" kata Hamdani.

Setelah menerima kabar, Hamdani masuk ke ruang Fraksi PKS di lantai II. Ternyata benar, fasilitas dan papan nama fraksi di dinding sudah hilang.

"Saya cek-cek, masuk ruang fraksi sudah tidak ada logonya," kata Hamdani, yang sempat dilengserkan anggota lewat Sidang Paripurna pada 1 November lalu.

Sebagai pimpinan DPRD Pekanbaru, Hamdani minta persoalan itu segera dituntaskan. Hamdani turut menyayangkan sampai fasilitas ditarik vendor yang seharusnya dapat diselesaikan.

"Kita dari pimpinan DPRD menyayangkan. Seharusnya tidak sampai terjadi, memang itu di ruang paripurna. Segera diselesaikanlah sebaik-baiknya," ujarnya. (sr3)