SULUHRIAU, Pekanbaru-  Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamatan Organisasi (HMl MPO) Cabang Pekanbaru, menyampaikan 12 tuntutan kepada Presiden Joko Widodo selama lebih kurang 7 tahun memimpin Indonesia.

Tuntutan itu disampaikan saat menggelar di DPRD Riau, Rabu, (3/11/2021).

Tuntutan tersebut antara lain, meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian, meningkatnya tingkat kemiskinan. Buruknya kondisi ekonomi bangsa. Minimnya lapangan kerja dan meningkatnya inflasi Indonesia.

Mahasiswa juga menyorot lemahnya nilai tukar rupiah hingga neningkatnya angka putus sekolah di tanah air, serta fasilitas pendidikan yang tidak merata. Mereka juga menyorot permasalahan HAM, pelemahan KPK, tingginya kasus korupsi dan yang terakhir kasus lahan yang tidak terselesaikan dengan baik.

Setelah beberapa lama menggelar aksi, massa akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Hardianto, untuk mendengarkan tuntutan yang dibawa oleh massa aksi.

Aksi sempat dorong-mendorong, karena terjadi penolakan dari para pengunjukrasa yang memaksa untuk masuk ke dalam gedung.

"Saya paham yang adinda-adinda rasakan namun jika ingin masuk ke dalam, kalian harus membuat surat resmi kebagian umum," ujar Hardianto.

Selanjutnya, masa aksi yang sudah merasa tidak dihargai kedatangannya tidak menghiraukan ucapan Wakil ketua DPRD Provinsi Riau, mereka tetap berorasi dan meminta untuk masuk ke dalam.

"Gedung itu rumah rakyat pak, kami berhak masuk dan salat, kenapa dilarang, kawal saja kami," kata Korlap aksi, Teguh.

Usai salat Ashar berjamah massa melanjutkan aksi mereka dengan tetap memaksa untuk masuk.

Pihak lepolisianpun cepat mengantisipasi untuk.menghindari tak diinginkan, massa dibubarkan, sehinga terjadi dorongan - dorongan yang tidak bisa dihindarkan, dan nyaris ricuh.

Informasi di lapangan menyebutkan, atas aksi ini, beberapa dari massa menjadi korban ringan. Namun, akhirnya massa bubar. (jan,slr)