SULUHRIAU, Pekanbaru- Tidak lancarnya pencairan insentif RT/RW yang kini memunculka keluhan dari sejumlah Ketua RT/RW masih belum ada titik terang kapan akan dibayar untuk beberapa bulan yang terlewatkan.

Karena belum ada kepastian itu, memunculkan berbagai spekulasi liar beredar. Misalnya, ada yang menganggap Pemko Pekanbaru tidak memiliki uang untuk membayar insentif tersebut.

Kemudian ada juga anggapan, dana honor-honor dan insentif itu tidak menjadi skala prioritas.

Namun, menyikapi terkait belum dibayarnya insentif RT/RW ini, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru Drs H Syoffaizal, M.Si dikonfirmasi mengatakan, untuk pencairan dana anggaran apapun ada prosedur.

Dikatakannya, jika terkait soal insentif RT/RW itu, setahunya tidak ada kendala dipihaknya. Jika diajukan permintaan untuk pencairan ke pihak BPKAD, pihaknya akan membayarkan.

"Setahu saya tidak ada masalah soal insentif itu di BPKAD. Jika diajukan permintaan pembayaran, kita bayar," kata Syoffaizal, Jumat (20/8/2021).

Diatanya pihak OPD mana yang harus mengajukan pencairan?, Syoffaizal mengatakan, pihak kecamatan yang mengajukan untuk insentif itu.

"Jadi begitulah antara lain prosedurnya. Kalau soal teknis misalnya berapa bulan insentif RT/RW dianggarkan, saya tidak begitu hafal soal data, itu lebih tahu bidang terkait anggaran di BPKAD. Merka yang lebih paham teknis dan data," pungkas mantan Sekretaris Bapenda Pekanbaru ini.

Sementara itu, seperti disampaikan Ketua DPRD Pekanbaru Hamdani, S.IP, pihak DPRD akan memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Pemko Pekanbaru.

Menurutnya, ada sejumlah hal yang akan dibahas menyangkut penggunaan anggaran Pemko tahun 2021, misalnya masalah tunda bayar kegiatan Pemko yang cukup besar dari pekerjaaan tahun sebelumnya, juga terkait berbagai insentif dan honor yang lamban pembayarannya, bahkan tersendat, seperti Insentif tenaga kesehatan (nakes) dan insentif RT/RW.

Hamdani menambahkan, banyaknya tunda bayar, termasuk lambannya pembayaran seperti insentif RT/RW, LPM, tunjangan pegawai, nakes, honor-honor dan tunjangan lainnya harus menjadi perhatian.

"Dana itu harus dibayarkan tepat waktu dan sesuai yang dianggarkan. Kita ingin tahu apa kendalanya dan permasalahan keuangan di Pekanbaru harus di tuntaskan oleh pemimpin kota sekarang agar tidak menjadi PR pemimpin berikutnya," kata Hamdani.

Apalagi tambahnya , soal insentif nakes dan tenaga honor  di sektor penanggulangan covid-19 yang menjadi garda terdepan dalam membantu Pemko Pekanbaru. "Pemko harusnya punya skala prioritas yang tepat, "pungkas politisi PKS ini. (sr2)