SULUHRIAU, Pekanbaru- Belum terlaksananya Konferensi Wilayah (Konferwil) PWNU Riau hingga berakhirnya mandat kepengurusan ceretaker 5 Agustus 2021 yang ditunjuk PBNU, disikapi PCNU Kota Dumai.

Ketua Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Kota Dumai Anshori memandang, dengan tidak terlaksnanya konferwil PWNU Riau ini, selain berdampak negatif  kepada persoalan internal, juga dikhawatirkan menimbulkan preseden buruk bagi organisasi di mata pemerintah daerah dan organisasi lainnya maupun masyarakat umum.
Karena mereka tahu bahwa NU adalah organisasi terbesar di Indonesia, bahkan dunia.

Namun, ia juga mengkritisi bahwa hal ini terjadi juga tidak lepas dari sikap PBNU yang dinilainya tidak objektif melihat secara utuh kondisi ril di lapangan.

Di sisi lain, ia juga berpandangan adanya sikap kontraversi kepemimpinan PWNU Riau terakhir ini, baik dari segi etika maupun komitmen di dalam memegang teguh pakem organisasi sebagai satu-satunya rujukan dalam setiap langkah dan gerak, yaitu AD/ART.

Sebab katanya, organisasi NU memiliki kultur yang khas dan lebih mengedepankan nilai-nilai saling menghormati dan menghargai ketimbang hal-hal yang bersifat normatif dan formalitas, apalagi ceremony.

Menurut Anshori saat ini timbul beberapa persoalan baik di PWNU Riau maupun beberapa PCNU yang ada di Riau.

Dikatakan, SK PBNU berkaitan dengan Kepengurusan PWNU Riau, sudah berakhir sejak tanggal 31 Oktober 2019 itu, termasuk dengan masa perpanjangan ceretaker tiga kali, yang mengamanatkan untuk melakukan konsolidasi dan kemudian melaksanakan Konferwil.

Namun yang terjadi katanya, ada 'Penunjukan Kepengurusan yang baru' di beberapa PCNU dimana Kepengurusan PCNU tersebut masih memiliki SK yang sah dan masa berlakunya masih panjang.

Sehingga beberapa PCNU tidak terima dengan perlakuan dan tindakan tersebut. Sebab katanya, inilah awal mula persoalan yang timbul, sehingga PWNU di  Riau seperti mati suri.

Walaupun sudah dibentuk tim ceretaker oleh PBNU dengan tugas antara lain melakukan verifikasi terhadap keberadaan PCNU, melaksanakan konfewil. Kenyataannya tidak terlaksana amanat tersebut hingga tiga kali perpanjangan yang berakhir 5 Agustus 2021 lalu.

"Ada yang dipandang janggal, dua kali penerbitan SK caretaker,  kepemimpinan yang sudah di anggap gagal masuk dalam jajaran  tim caretaker, etika organisasinya tidak masuk," kata Anshori melalui keterangan tertulis diterima Kamis, (12/8/2021).

Dia menambahkan, kondisi pandemi covid-19 menjadi alasan tim caretaker tidak segera turun ke Riau untuk melakukan tugasnya.  

Padahal selama kurun waktu 9 bulan ini, ada kondisi yang agak mereda berkaitan dengan penyebaran covid-19. Sebab, menurutnya ada beberapa orang dari unsur pengurus PBNU  yang datang ke Riau dan tidak ada persoalan.

"Berkaitan dengan kondisi pandemi covid-19 saat ini, jika konferwil atau kegiatan lainya masih bisa dilaksanakan dengan mensiasati tampa mengabaikan protokol kesehatan," katanya.

Ia memandang, NU di Riau memiliki tantangan dengan dinamikanya sendiri, tidak bisa disamakan dengan NU yang ada di Pulau Jawa, termasuk di dalam membuat indikator penilaian.

Menurutnya, terkait persoalan ini, sebagian besar tokoh NU di Riau bukan berarti setuju atau tidak mau tahu apa yang terjadi, tetapi lebih kepada menjaga "Marwah NU" itu sendiri, agar tidak terjadi sebagimana pepatah, "Seperti Menepuk Air di Dulang".

Pengurus NU di daerah, selain membutuhkan bimbingan dan tunjuk ajar berkaitan dengan nilai-nilai keislaman dan etika moral,  juga membutuhkan tunjuk ajar bagaimana berpegang teguh kepada AD/ART sebagai rujukan utama dalam mengelola organisasi.

Walaupun PWNU Riau secara legalitas pada posisi Demisioner dan status quo, tetapi beberapa  PCNU masih tetap eksis dan konsisten melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, tanpa menjadikan halangan dengan ketiadaan SK.

Untuk itu atas nama kader yang juga pengurus Anshori berharap, agar PBNU melihat persoalan PWNU Riau tidak hanya dari kacamata segelintir orang yang mengklaim sebagai sosok yang paling memahami dan paling berjasa di bandingkan yang lainnya.

Anshori mengatakan, PBNU hendaknya kembali membentuk dan mengSK-kan tim caretaker.
Untuk komposisi tim caretaker, ia berharap terdiri dari orang-orang yang benar netral dan memiliki komitmen serta profesional. Personilnya terdiri dari jajaran Pengurus PBNU dan boleh satu atau lebih dari unsur perwakilan daerah terutama dari jajaran Syuriyah, jika diperlukan.

Konferensi tidak hanya untuk memilih ketua dan pengurus yang baru, tetapi juga sebagai sarana untuk mengaplikasikan dan memastikan bahwa AD/ART seta mekanisme pergantian kepengurusan berjalan sebagaimana mestinya.

Sesuai dg AD/ART, bahwa Kepengurusan di setiap tingkatan NU yang sudah berakhir masa khidmatnya dan belum bisa melaksanakan konferensi, pelaksanaan konferensi beserta segala rangkaiannya di amanatkan kepada tim caretaker.

Tidak ada alasan bagi PBNU untuk menunda-nunda lagi bagi penyelesaian permasalahan NU di Riau.

"Sudah terlalu panjang masa kevakuman PWNU Riau, segala beban tugas pengurus, terutama apabila dihadapkan dengan persoalan legalitas.  Ini perlu dicermati secara bersama untuk mencapai jalan keluar terbaik," pungkas Anshori yang juga Alumni PKPNU Rengasdengklok Angkatan II. (sr2)