SULUHRIAU, Pekanbaru- Anggota Komisi V DPRD Riau Kasir ST  kecewa dan kesal mendengar jawaban dan pemaparan Kadisdik Provonsi Riau Zul Ikram yang mengaku secara Admistrasi tidak tahu berapa honor guru bantu di bidang pendidikan dasar (dikdas).

Kekecawaan itu terungkap saat menerima hearing (dengar pendapat) perwakilan dari ribuan guru bantu Riau, di ruang Komisi V, Senin (12/4/2021).

”Ini bahaya Pak Kadis, pak kadis ini disorot teman-teman guru Dikdas. Pak Kadis sebagai Wakil dari Pak Gubernur tapi tak tahu berapa gaji guru di Dikdas, itu kelewatan. Walaupun ada perbedaan seharusnya mengerti Pak Kadis, karena ini pak ladis ini tangan kanannya pak Gubernur, apa yang diucapkan pak kadis ini adalah perwakilannya Pak gubernur,” ujar Kasir, politisi Partai Hanura itu saat hearing dengan Komisi V DPRD Riau, Senin (12/4/2021).

Sebelumnya, Zul Ikram menyebut untuk urusan guru Pendidikan Menengah (Dikmen) tidak ada masalah, termasuk soal gaji, langsung diurus Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau sementara Dikdas itu kewenangannya ada di kabupaten dan kota dan proses penggajian lewat DPKAD Provinsi Riau.

”Untuk penerimaan kawan-kawan Dikdas ini (gaji), berapa angkanya yang diterima kawan-kawan ini sayo tak tengok, berapa pak. Saya tak pegangang datanya secara administrasi, pak. Sebab saya ni baru juga di Disdik ini,”ucap Zul Ikram.

Kasir, menegaska, masalah gaji karyawan saja diurus pemerintah dan wajib sesuai UMR, sementara pemerintah sendiri (Disdik) tidak mempedulikan berapa pendapatan yang diterima oleh guru honor yang notabenenya dibawah naunganpemerintah langsung.

”Sebab kami juga menaungi Dinas Tenaga Kerja, tapi tenaga guru yang notabenenya berpendidikan S1, bahkan ada yang S1 menerima gaji ada yang Rp2 juta, ada yang Rp2,5 juta. Jadi Pak Kadis, momentum ini ayo sama-sama kita perjuangkan minimal pendapatan guru ini sesuai lah dengan kehidupan layak, "katanya.

Kalau pendapatan mereka UMR lanjut Kasir kerjanya jadi enak “Tidak seperti sekarang beli paket saja mereka susah, pak” ujar Kasir.

Kasir mengajak Disdik Riau untuk mencarikan formula dan langka-langka untuk memperjuangkan gaji guru bantu supaya pendapatan guru ini setidak-tidaknya
sama dengan UMR.

Soal keterlambatan, itu lebih kepada aturan, sebab kalau gaji dikeluarkan tanpa aturan yang jelas, tidak dibolehkan.

”Kalau untuk kesejahteraan masyarakat kami dukung, apalagi guru bantu ini. Makanya langkah-langkahnya harus kita carikan dari sekarang pak kadis. Saya harap RDP ini menghasilkan langkah-langkah strategi meningkatkan gajibguru bantu ini,” ujar anggota DPRD Dapil Kota Pekanbaru ini.

Kasir juga mencontoh karyawan tamat SD saja ada yang bergaji Rp3 juta, bahkan, kalau ia rajin bisa mencapai Rp4 juta. Tapi tenaga guru yang berpendidikan hanya dibayar di bawah UMR.

Rapat dengar pendapat ini dibuka Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugrogo, dihadiri pimpinan Komisi V Soniwati, Sulastri, Marwan Yohanes, Ramos Sianturi dan
Sunaryo. (rls, sr2)